KIPP Dukung Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KIPP Dukung Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu

Senin, 3 Agustus 2020 | 23:05 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Engelbert Johannes Rohi, mengemukakan, salah satu syarat pemilu yang baik adalah adanya kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, wacana pembentukan peradilan pemilu menjadi urgent atau penting.

Baca Juga: Wacana Pengadilan Khusus Pemilu Perlu Kajian Mendalam

"Konsep peradilan pemilu sebenarnya adalah isu lama yang digulirkan dari pemilu ke pemilu. Pada tahun 2010, isu peradilan pemilu sempat naik, namun perlahan hilang begitu saja. Begitu juga pada 2014, dan 2018. Kini diwacanakan lagi," kata Jojo, panggilan akrab Engelbert Johannes Rohi di Jakarta, Senin (3/7/2020).

Jojo menjelaskan, kepastian hukum sangat penting dalam pemilu demokratis. Karena itu, institusi peradilan pemilu cukup beralasan untuk dibentuk agar tidak terjadi saling silang dan perbedaan keputusan hukum antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. "Namun, sedapat mungkin, perlu dihindari pemborosan lembaga-lembaga kepemiluan," jelasnya.

Jojo menegaskan, di balik niat baik demi penegakan dan kepastian hukum pemilu, ada beberapa problem kelembagaan yang masih harus dicarikan solusinya jika lembaga itu hendak dibentuk.

Pertama, apakah perlu dibentuk satu lagi lembaga kepemiluan disamping KPU, Bawaslu, dan DKPP yang ada sekarang. Jika ini dilakukan tentu saja akan sangat boros dan berpotensi redundant atau pengulangan dengan fungsi Bawaslu atau DKPP.

Baca Juga: JPPR Sebut Pengadilan Khusus Pemilu Tak Diperlukan

Kedua, apakah peradilan pemilu diserahkan saja kewenangannya pada lembaga penyelenggara yang sudah ada seperti Bawaslu. Ketiga, apa ada opsi alternatif kelembagaan lain yang harus dibentuk dengan format yang sesuai kebutuhan Pemilu.

"Tentu ini semua masih sangat terbuka untuk diperdebatkan. Belum lagi dalam soal batas kewenangan penanganan sengketa pemilu atau soal keputusan yang bersifat final and binding," jelas Jojo.

Jojo mengingatkan, pengadilan khusus pemilu itu berada di bawah Mahkamah Agung (MA), pada Pemilu tahun 2014 dan 2019, Mahkamah Agung (MA) sudah menolak ditambahkan fungsi dan kewenangannya untuk menangani sengketa pemilu. Karena itu kemudian dilimpahkan ke MK.

"Kalau mau itu di bawah MA, maka perlu diajak urun-rembuk terkait hal ini. Jika dilimpahkan ke Bawaslu, maka fungsi pengawasan sebagai fungsi utama kelembagaannya, akan kedodoran," tandas Jojo.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Wacana Pengadilan Khusus Pemilu Perlu Kajian Mendalam

Perludem menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu perlu dielaborasi menyeluruh.

POLITIK | 3 Agustus 2020

JPPR: Pengadilan Khusus Pemilu Tak Diperlukan

JPRR menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu tidak perlu.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Sidang Tahunan MPR Kemungkinan Dibatasi 300 Orang

Sidang tahunan MPR yang dilaksanakan pada 14 Agustus mendatang akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Penyelenggara Pilkada Harus Jadi Agen Lawan Covid-19

Pilkada Watch sepakat kampanye Pilkada jadi ajang kampanye akbar lawan Covid-19.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Denny dipastikan akan menantang calon gubernur petahana Sahbirin Noor yang kembali diusung oleh koalisi yang dipimpin Partai Golkar.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Jokowi Soroti Angka Kematian di Indonesia Lebih Tinggi daripada Angka Kematian Global

Angka kematian di Indonesia lebih tinggi dibandingkan global.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Kritik Masih Ada 40% Kementerian/Lembaga Belum Ada DIPA Stimulus Penanganan Covid-19

Masih ada kementerian yang belum memiliki daftar DIPA untuk stimulus.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Sumbang Sapi Seberat 800 Kilogram untuk Dipotong di Kebun Raya Bogor

Jokowi sumbang sapi sebesar 800 kg untuk kurban di Kebun Raya Bogor.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Penularan Meningkat, Presiden Akui Masyarakat Makin Khawatir

Masyarakat kuatir penularan Covid-19 meningkat.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Kecewa Penyerapan Anggaran Stimulus Penanganan Covid-19 Baru 20%

Jokowi kembali kecewa penyerapan anggaran Covid-19 rendah.

NASIONAL | 3 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS