Wacana Pengadilan Khusus Pemilu Perlu Kajian Mendalam
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Wacana Pengadilan Khusus Pemilu Perlu Kajian Mendalam

Senin, 3 Agustus 2020 | 21:17 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu perlu dielaborasi menyeluruh dengan disertai simulasi yang komprehensif. Hal itu agar bisa memastikan konsekuensi dari keberadaan lembaga tersebut bagi upaya mencapai tujuan keadilan pemilu yang ingin diwujudkan.

Baca Juga: JPPR Sebut Pengadilan Khusus Pemilu Tak Diperlukan

"Pengadilan khusus pemilu kalau itu jadi pilihan, tidak boleh menambah mata rantai birokrasi penegakan hukum pemilu serta membuat penegakan hukum pemilu menjadi lebih rumit dan mahal. Kita mengharapkan suatu sistem keadilan pemilu yang efektif, efisien, dan aksesibel bagi tercapainya tujuan pemilu yang demokratis," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggaraini, di Jakarta, Selasa (3/8/2020).

Titi menjelaskan, sebelum lembaga itu benar-benar dibentuk, harus dilakukan evaluasi menyeluruh atas skema penegakan hukum yang ada saat ini. Tujuannya, untuk mengidentifikasi dengan tepat kelemahan dan kekurangan yang ada agar perbaikan yang akan dilakukan memang bisa dilakukan tepat sasaran.

Baca Juga: Pilkada Akan Didominasi Calon Tunggal

"Saya lebih setuju untuk melakukan penataan atas lembaga-lembaga penegakan hukum pemilu yang saat ini ada, untuk membuatnya lebih ramping, efektif, dan efisien. Klasifikasi masalah hukum yang ada saat ini musti kita tinjau ulang. Lalu juga kelembagaannya, serta pembagian kewenangan yang ada diantara lembaga-lembaga tersebut harus dipertegas agar tidak tumpang-tindih atau malah berlebihan mengarah pada superbody," jelasnya.

Titi mengusulkan masalah penanganan tindak pidana pemilu langsung saja ditangani pihak kepolisian tanpa harus melalui pengawas pemilu. Kemudian, pengawasan pemilu diserahkan pada masyarakat, pemantau pemilu, peserta pemilu, dan media yang bebas. Selanjutnya, badan pengawas pemilu (Bawaslu) ditransformasi menjadi quasi peradilan yang menangani pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu.

Baca Juga: Peradilan Pemilu Belum Beri Efek Jera

"Sementara, untuk perselisihan hasil pemilu sebaiknya tetap satu atap dibawah Mahkamah Konstitusi (MK) karena MK sekarang makin tertib dan mampu menangani dengan baik berbagai perselisihan hasil yang masuk, baik saat pemilu maupun pilkada," tegas Titi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

JPPR: Pengadilan Khusus Pemilu Tak Diperlukan

JPRR menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu tidak perlu.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Sidang Tahunan MPR Kemungkinan Dibatasi 300 Orang

Sidang tahunan MPR yang dilaksanakan pada 14 Agustus mendatang akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Penyelenggara Pilkada Harus Jadi Agen Lawan Covid-19

Pilkada Watch sepakat kampanye Pilkada jadi ajang kampanye akbar lawan Covid-19.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Gerindra Dukung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel

Denny dipastikan akan menantang calon gubernur petahana Sahbirin Noor yang kembali diusung oleh koalisi yang dipimpin Partai Golkar.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Jokowi Soroti Angka Kematian di Indonesia Lebih Tinggi daripada Angka Kematian Global

Angka kematian di Indonesia lebih tinggi dibandingkan global.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Kritik Masih Ada 40% Kementerian/Lembaga Belum Ada DIPA Stimulus Penanganan Covid-19

Masih ada kementerian yang belum memiliki daftar DIPA untuk stimulus.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Sumbang Sapi Seberat 800 Kilogram untuk Dipotong di Kebun Raya Bogor

Jokowi sumbang sapi sebesar 800 kg untuk kurban di Kebun Raya Bogor.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Penularan Meningkat, Presiden Akui Masyarakat Makin Khawatir

Masyarakat kuatir penularan Covid-19 meningkat.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Jokowi Kecewa Penyerapan Anggaran Stimulus Penanganan Covid-19 Baru 20%

Jokowi kembali kecewa penyerapan anggaran Covid-19 rendah.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Golkar Siap Menangkan Bobby Nasution di Pilwalkot Medan

DPD Partai Golkar Sumut sedang menyiapkan strategi dalam memenangkan Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution dalam pertarungan

POLITIK | 2 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS