ICW Ingatkan Parpol soal Larangan Eks Koruptor lkut Pilkada
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

ICW Ingatkan Parpol soal Larangan Eks Koruptor lkut Pilkada

Kamis, 30 Juli 2020 | 19:41 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan partai politik (Parpol) dan penyelenggara pemilu mengenai larangan mantan terpidana korupsi mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2019.

Baca Juga: Bansos Covid-19 Dinilai Menguntungkan Petahana

Atas putusan MK tersebut, ICW mengingatkan parpol untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi, sementara penyelenggara pemilu sudah sepatutnya tidak meloloskan calon kepala daerah yang berstatus mantan koruptor di Pilkada 2020.

"Parpol tidak boleh mengusung mantan narapidana korupsi. Penyelenggara pemilu harus ikut patuh dan berhati-hati dalam memeriksa berkas pencalonan," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam keterangannya, Kamis (30/7/2020).

ICW pun mengajak masyarakat pemilih untuk ikut mengawasi dan memastikan para koruptor tidak maju sebagai calon kepala daerah. ICW mengingatkan kepala daerah sudah sepatutnya merupakan sosok yang memiliki integritas dan berkualitas.

"Pilkada sebagai proses menentukan pemimpin harus dapat memastikan terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Jika mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon kepala daerah, maka cita-cita itu akan tercoreng," kata Egi.

Baca Juga: Kemdagri Sebut Pencairan Dana Pilkada Sudah 91%

Peringatan yang disampaikan ICW bukan tanpa alasan. Pasalnya, mantan napi korupsi yang kembali menduduki jabatan kepala daerah berisiko mengulangi perbuatannya.

ICW mencontohkan kasus mantan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang dua kali terjerat kasus korupsi. Tamzil yang merupakan Bupati Kudus periode 2003-2008 pernah divonis bersalah atas kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005.

Saat itu, Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 22 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Tamzil, Kadispora Kudus Ruslin dan Direktur PT Ghani. Setelah bebas dari penjara, Tamzil kembali terpilih menjadi Bupati Kudus. Namun, faktanya Tamzil kembali terjerat kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

Egi mengingatkan, MK melalui putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan, mantan terpidana korupsi harus menunggu hingga 5 tahun setelah keluar dari penjara untuk dapat maju kembali dalam Pilkada.

Baca Juga: Pilkada 2020 Akan Didominasi Calon Tunggal

"Fakta-fakta yang disebutkan sudah semestinya menghentikan niat mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Seluruh pihak juga harus patuh terhadap putusan MK," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ketua DPP PDIP Ingatkan Pemilihan Bobby di Pilwalkot Medan Adalah Keputusan Partai

Sukur Nababan mengingatkan kader PDIP di Medan bahwa keputusan calon kepala daerah yang diusung di Pilwalkot Medan sudah berdasarkan hasil pleno dipimpin Mega.

POLITIK | 30 Juli 2020

Bansos Covid-19 Dinilai Menguntungkan Petahana

Pembagian bansos saat pilkada bisa menguntungkan petahana.

POLITIK | 30 Juli 2020

Ketua DPP PDIP Sindir Pengurus Medan Lebih Loyal ke Akhyar daripada Partai

Sukur Nababan menyatakan bahwa konsolidasi partainya takkan terganggu hanya karena ada kader partai di Medan yang memilih lebih loyal kepada Akhyar Nasution.

POLITIK | 30 Juli 2020

Refleksi Kudatuli, PDIP: Tugas Partai Berjuang untuk Rakyat

Huru-hara politik 27 Juli 1996 masih melekat pada kader-kader PDIP.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Demokrat Dukung Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa dibutuhkan persatuan menyikapi krisis akibat pandemi Covid-19.

POLITIK | 29 Juli 2020

Zulkifli Hasan Bantah Vernita Syabilla Kader PAN

Zulkifli Hasan menegaskan artis Vernita Syabilla bukan kader Partai Amanat Nasional.

POLITIK | 29 Juli 2020

Formappi Kritisi Anggota DPR Dapat Uang Reses tapi Tidak Turun Dapil

Waktu reses malah lebih banyak tinggal di Jakarta. Padahal anggaran tiap kali reses sangat besar yaitu mencapai Rp 300 juta per anggota.

POLITIK | 29 Juli 2020

DWS: Mulailah Menanam demi Masa Depan Manusia

Politisi Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mengingatkan bumi adalah rumah bersama bagi manusia

POLITIK | 26 Juli 2020

Pimpinan DPR Harus Konsisten Larang Sidang di Masa Reses

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus meminta pimpinan DPR agar konsisten melarang sidang di masa reses.

POLITIK | 28 Juli 2020

Komjak Minta Keterangan Aspri Eks Menpora Soal Aliran Uang ke Mantan Jampidsus

Komisi Kejaksaan (Komjak) tengah mendalami pernyataan Miftahul Ulum mengenai aliran dana kepada eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman.

POLITIK | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS