Bansos Covid-19 Dinilai Menguntungkan Petahana
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Bansos Covid-19 Dinilai Menguntungkan Petahana

Kamis, 30 Juli 2020 | 17:28 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengemukakan, hadirnya bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terkena dampak wabah virus corona atau Covid-19 di tengah pelaksanaan pemilihan kepala daearah (Pilkada) serentak 2020 sangat menguntungkan petahana atau incumbent. Apalagi, pemberian bansos dilakukan hingga Desember 2020.

"Pembagian bansos saat pilkada bisa menguntungkan petahana. Ini sangat tidak adil," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Ray Rangkuti menjelaskan, banyaknya bansos yang mencapai 8 jenis dan besarnya dana yang dibagikan menjadi kampanye gratis petahana ke masyarakat. "Apalagi, penerima bansos bukan hanya terbatas pada warga miskin yang sudah terdata selama ini tetapi siapa saja masyarakat yang terkena dampak Covid-19 yang mungkin sebelumnya bukan warga miskin," jelasnya.

Menariknya, lanjut Ray Rangkuti, dalam temuan penelitian Kementerian Sosial (Kemsos), sebanyak 36 persen warga penerima bansos hanya mengetahui pihak pemberi bansos adalah pemerintah daerah (Pemda) di tingkat kabupaten maupun kota. Kemudian, sedikit meningkat ke provinsi atau gubernur.

"Artinya, bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dilihat oleh warga sebagai bansos dari Pemda kabupaten dan kota, kemudian sedikit dari provinsi. Disinilah peluang para petahana akan makin berkibar. Jadi, politik bansos dapat disebut akan menjadi pintu pemenangan tersendiri bagi siapapun calon yang bisa mengkapitalisasi," tegasnya.

Menurut Ray Rangkuti, diharapkan masyarakat tidak memilih para petahanan yang memanfaatkan bansos untuk kampanye. Jika itu dilakukan, dapat dipastikan para petahana tersebut tidak memiliki program dan kinerja yang bagus di masyarakat.

"Saya sangat yakin kalau petahana masih memanfaatkan bansos untuk kampanye berarti dia gagal. Kalau dia sukses, tanpa bansos pun dia akan terpilih kembali," tutup Ray Rangkuti.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketua DPP PDIP Sindir Pengurus Medan Lebih Loyal ke Akhyar daripada Partai

Sukur Nababan menyatakan bahwa konsolidasi partainya takkan terganggu hanya karena ada kader partai di Medan yang memilih lebih loyal kepada Akhyar Nasution.

POLITIK | 30 Juli 2020

Refleksi Kudatuli, PDIP: Tugas Partai Berjuang untuk Rakyat

Huru-hara politik 27 Juli 1996 masih melekat pada kader-kader PDIP.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Demokrat Dukung Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa dibutuhkan persatuan menyikapi krisis akibat pandemi Covid-19.

POLITIK | 29 Juli 2020

Zulkifli Hasan Bantah Vernita Syabilla Kader PAN

Zulkifli Hasan menegaskan artis Vernita Syabilla bukan kader Partai Amanat Nasional.

POLITIK | 29 Juli 2020

Formappi Kritisi Anggota DPR Dapat Uang Reses tapi Tidak Turun Dapil

Waktu reses malah lebih banyak tinggal di Jakarta. Padahal anggaran tiap kali reses sangat besar yaitu mencapai Rp 300 juta per anggota.

POLITIK | 29 Juli 2020

DWS: Mulailah Menanam demi Masa Depan Manusia

Politisi Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mengingatkan bumi adalah rumah bersama bagi manusia

POLITIK | 26 Juli 2020

Pimpinan DPR Harus Konsisten Larang Sidang di Masa Reses

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus meminta pimpinan DPR agar konsisten melarang sidang di masa reses.

POLITIK | 28 Juli 2020

Komjak Minta Keterangan Aspri Eks Menpora Soal Aliran Uang ke Mantan Jampidsus

Komisi Kejaksaan (Komjak) tengah mendalami pernyataan Miftahul Ulum mengenai aliran dana kepada eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman.

POLITIK | 28 Juli 2020

Defisit Diperlebar 5,2 Persen di RAPBN 2021, Ini Tanggapan PDIP

PDIP bisa memahami sikap Pemerintah yang akan menaikkan defisit anggaran dalam RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen dari sebelumnya 4,7 persen terhadap PDB

POLITIK | 28 Juli 2020

Pemerintah Diimbau Beri Kuota Internet untuk Anak Sekolah

Pemerintah diminta memberikan kuota internet gratis kepada anak sekolah agar proses pembelajaran jarak jauh bisa terjamin.

POLITIK | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS