Revisi UU Pemilu Dinilai Belum Sentuh Masalah Keadilan Pemilu
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Revisi UU Pemilu Dinilai Belum Sentuh Masalah Keadilan Pemilu

Senin, 27 Juli 2020 | 22:49 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi mengemukakan, pembahasan revisi UU Pemilu yang saat ini sedang dilaksanakan, sama sekali belum menyentuh masalah keadilan pemilu.

Baca Juga: KPU Akan Coret Petahana yang Manfaatkan Bansos

Pembahasan revisi dinilai masih berkutat isu-isu yang ramai ditulis media seperti ambang batas minimal masuk parlemen (parliamentary threshold/PT), ambang batas minimal pencalonan presiden (presidential threshold/Pres-T), masalah alokasi kursi per Daerah Pemilihan (Dapil), dan sistem pemilu.

"Belum masuk ke situ. Belum ada tanda-tanda membahas itu,” kata Arwani dalam dikusi virtual bertema 'Memperkuat Keadilan Pemilu Melalui Penataan Sengketa Proses Dalam RUU Pemilu' di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Ia menyadari masalah keadilan pemilu menjadi salah satu isu penting yang harus dibahas. "Misalnya, apakah perlu peradilan khusus bersifat ad hoc tentang pemilu, apakah perlu penguatan Bawaslu, berapa lama waktu proses hukum pidana pemilu, dan sebagainya," jelasnya.

Baca Juga: Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Namun, Arwani melihat, partai-partai di DPR belum manjadikan isu keadilan pemilu menjadi sesuatu yang perlu dibahas sejak awal. Partai-partai masih fokus membahas dan lobi-lobi terkait kenaikan PT dan Pres-T. Ketua Fraksi PPP di DPR ini mendukung masalah keadilan pemilu perlu dibahas lebih awal agar berbagai isu yang terkait tema tersebut bisa dibahas tuntas.

"Misalnya, keadilan pemilu bukan hanya soal sengketa hasil, tetapi juga terkait keseluruhan proses pemilu. Berbagai masalah yang perlu aturan khusus seperti masalah politik uang, pindah partai, politik transaksional menjelang pencalonan, dan sebagainya," tegasnya.

Arwani melihat, ada pandangan yang keliru dalam masyarakat bahwa yang tidak adil itu adalah seperti terjadi pada masa Orde Baru (Orba), diantaranya praktik intimidasi, pemaksaan, pengiringan pemilih dan lain-lain. Lalu, sejak reformasi 1998, dinilai ketidakadilan itu tidak ada.

Baca Juga: Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Afirmasi Perempuan

"Padahal faktanya, praktik politik uang dan politik transaksional menjadi masalah besar sejak reformasi. Praktik-praktik seperti ini merupakan bentuk ketidakadilan pemilu yang terjadi sejak zaman reformasi. Hal- hal ini perlu penekanan dan menjadi agenda perbaikan kedepan,” tutup Arwani.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kudatuli, Gus Dur dan Megawati Jadi Simbol Lawan Orde Baru

Peristiwa 27 Juli menjadi bagian dari kristalisasi perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap rezim otoriter Orde Baru.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Peristiwa 27 Juli 1996, Petrus Hariyanto: Munir Sudah Sampaikan PDI Akan Diserang

Orba sudah sejak awal berusaha mengkambinghitamkan warga sipil yang beraktivitas di Partai Rakyat Demokratik sebagai dalang penyerangan kantor PDI.

POLITIK | 27 Juli 2020

Perludem: Peradilan Pemilu Belum Beri Efek Jera

Penerapan peradilan pemilu tak memberi efek jera. Peserta pemilu lebih banyak takut sanksi administatif daripada mendapatkan hukuman peradilan pemilu.

POLITIK | 27 Juli 2020

Pimpinan DPR Cari Solusi Polemik Azis Syamsuddin vs Komisi III soal Kaburnya Djoko Tjandra

Pimpinan DPR akan segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Komisi III menyangkut polemik penolakan rencana rapat dilaksanakan di masa reses.

POLITIK | 27 Juli 2020

Pembatalan SK Presiden Atas Pemberhentian Evi Novida Otomatis Batalkan Putusan DKPP

Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Eddy OS Hiariej menilai, putusan PTUN atas Evi Novida Ginting otomatis membatalkan putusan DKPP

POLITIK | 26 Juli 2020

Putusan Dibatalkan PTUN, Penyelenggara Pemilu Harus Saling Koreksi

Implikasi dari putusan itu Presiden Jokowi harus melaksanakan amar putusan PTUN, kecuali jika Presiden Jokowi melakukan banding.

POLITIK | 26 Juli 2020

Evi Novida Menang Gugatan, Ini Jawaban DKPP

"Putusan DKPP bersifat final mengikat,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.

POLITIK | 26 Juli 2020

Partai Demokrat Sudah Tetapkan 160 Paslon Pilkada

Partai Demokrat (PD) telah menetapkan 160 pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah.

POLITIK | 26 Juli 2020

Bela Akhyar, Politisi Demokrat Sebut Djarot Saiful Hidayat "Baper"

Djarot Saiful Hidayat menuding bergabungnya Akhyar Nasution ke Partai Demokrat (PD) hanya untuk ambisi kekuasaan.

POLITIK | 26 Juli 2020

Golkar Targetkan Raih Kemenangan 60% di Pilkada 2020

Golkar memprioritaskan kader-kader sendiri di Pilkada 2020

POLITIK | 26 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS