INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Politisasi Bansos Terjadi karena Tidak Satu Pintu

Senin, 20 Juli 2020 | 20:07 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo mengemukakan, terjadinya politisasi bantuan sosial (Bansos) untuk warga terkena dampak Covid-19 seperti terjadi saat ini. Dia melihat politisasi terjadi karena pendataan dan penyaluran bansos tidak satu pintu.

Baca Juga: Bawaslu Paparkan Lima Strategi Lawan Politisasi Bansos

"Seluruh bansos yang menyalurkannya adalah kepala daerah masing-masing. Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pihak yang mendata siapa saja warga yang mendapatkan bansos dan yang tidak. Kepala daerah yang melakukan assesment, mana data yang bisa direkomendasikan ke Mensos atau mana data yang layak menerima bantuan, baik oleh provinsi kabupaten/kota," kata Ari dalam diskusi virtual bertema 'Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada Mungkinkah?' di Jakarta, Senin (20/7/2020).

Ari menjelaskan, terbukanya berbagai pintu dalam mendata dan menyalurkan bansos membuat daerah melakukan politisasi sesuai kepentingannya. Apalagi ada daerah yang kepala daerahnya ingin maju lagi di Pilkada 2020. Dia berpandangan, harus ada manajemen tunggal atau satu pintu terkait pendataan dan penerima bansos. Data terkait bansos juga harus tekoneksi dengan Kemdagri karena penerima bansos berdasarkan Kartu Keluarga (KK).

"Pendataan dengan banyak pintu menimbulkan konflik kepentingan berupa politisasi. Membuka pintu yang banyak ke daerah memberi celah dari unsur pendataan yang kisruh dan menjadi ruang intervensi. Seharusnya pendataan satu pintu dan terkoneksi dengan Kemendagri misalnya,” jelas Ari yang merupakan penggagas KawalBansos.

Baca Juga: Politisasi Bansos Timbulkan Kerawanan di Pilkada 2020

Ari menyebutkan, politisasi juga didorong oleh banyaknya jenis bansos yang disediakan. Ditambah waktu pemberian Bansos diperpanjang hingga Desember 2020 dan beririsan dengan waktu Pilkada 2020.

"Skema bansos itu dari pemerintah pusat ada 7 jenis. Empat existing program dan tiga tambahan bantuan. Di luar tujuh itu, masih ada bansos lain yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ini yang membuat masif politisasi bansos karena banyak jenisnya. Waktunya pun panjang,” tutup Ari.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu Paparkan Lima Strategi Lawan Politisasi Bansos

Bansos dimanfaatkan betul oleh para petahana atau incumbent dalam mempertahankan jabatan.

POLITIK | 20 Juli 2020

Jokowi Temui Pengurus Partai Gelora dan PAN di Istana

Pengurus Partai Gelora bertemu Jokowi untuk silaturahmi setelah disahkan Kemkumham, sedangkan PAN memperkenalkan pengurus barunya.

POLITIK | 20 Juli 2020

Politikus PKS Harap Sidang Tahunan MPR Tak Jadi Rutinitas yang Tidak Efektif

Kurniasih Mufidayati berharap sidang tahunan MPR yang akan digelar Agustus mendatang bisa menjadi rapat yang efektif membahas permasalahan negara.

POLITIK | 20 Juli 2020

Politisasi Bansos Timbulkan Kerawanan di Pilkada 2020

Politisasi Bansos terjadi berupa privatisasi dan personalisasi Bansos yang diberikan kepada masyarakat.

POLITIK | 20 Juli 2020

Tb Hasanuddin Minta Menhan Prabowo Hentikan Rencana Beli Jet Tempur Bekas dari Austria

Tb Hasanuddin meminta agar Menhan Prabowo Subianto membatalkan keinginan membeli jet tempur bekas dari Austria.

POLITIK | 20 Juli 2020

Ketua PDIP Tangsel Minta Elite Demokrat Tak Ikut Campur Urusan Gibran

"Kenapa petinggi Demokrat harus repot mempertanyakan penetapan Gibran sebagai calon wali kota Solo yang diusung PDI Perjuangan," ujar Wanto Sugito.

POLITIK | 20 Juli 2020

PDIP Paling Siap Hadapi Pilkada 2020, 45 Cakada Segera Turun Dengar Rakyat

PDI paling siap hadapi Pilkada serentak 2020.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Mendagri: Peserta Kampanye Maksimal 50 Orang

Jumlah maksimal peserta untuk kampanye terbuka pada Pilkada Serentak 2020 adalah hanya 50 orang.

POLITIK | 19 Juli 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, Partisipasi Perempuan Diprediksi Menurun

Mayoritas perempuan, terutama yang sudah berumah tangga akan sibuk dengan pekerjaannya, baik di kantor maupun di rumah.

POLITIK | 19 Juli 2020

Peluang Bobby Diusung PDIP Masih Besar

Calon yang akan diusung PDIP untuk Pilwakot Medan maupun daerah lainnya, akan diumumkan dalam gelombang ketiga.

POLITIK | 19 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS