INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.41)   |   COMPOSITE 5126.33 (-19.64)   |   DBX 964.304 (-0.77)   |   I-GRADE 140.573 (-0.45)   |   IDX30 429.149 (-1.96)   |   IDX80 113.629 (-0.3)   |   IDXBUMN20 294.159 (-1.91)   |   IDXG30 119.586 (-0.68)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-2.36)   |   IDXQ30 125.935 (-0.96)   |   IDXSMC-COM 219.954 (0.03)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-0.98)   |   IDXV30 106.718 (0.08)   |   INFOBANK15 842.264 (-3.11)   |   Investor33 375.573 (-1.66)   |   ISSI 150.643 (-0.06)   |   JII 545.954 (0.87)   |   JII70 186.804 (0.16)   |   KOMPAS100 1025.81 (-4.03)   |   LQ45 790.454 (-3.71)   |   MBX 1419.3 (-6.07)   |   MNC36 282.56 (-2.11)   |   PEFINDO25 281.129 (-0.86)   |   SMInfra18 242.071 (-1.26)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.22)   |  

Aturan Pengadilan Cepat Pidana Pemilu Perlu Direvisi

Minggu, 5 Juli 2020 | 21:18 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Pidana Pemilu dari Universitas Indonesia (UI), Topo Santoso mengusulkan, pengadilan cepat terhadap perbuatan atau tindak pidana pemilu tidak diberlakukan. Pengadilan cepat hanya berlaku untuk pelanggaran administrasi, sengketa proses dan perselisihan hasil.

Baca Juga: Perhatian Terhadap Keadilan Pemilu Dinilai Rendah

"Kalau masih memakai pengadilan cepat seperti perselisihan hasil atau sengketa proses maka pelanggaran tindak pidana pemilu tidak akan pernah bisa diproses. Karena masalah tindak pidana itu tidak bisa cepat seperti sengketa hasil atau masalah administrasi,” kata Topo Santoso dalam diskusi secara virtual dengan tema 'Desain Penegakan Hukum yang Demokratis dan Berkeadilan' di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Topo menjelaskan, aturan yang berlaku selama ini adalah, waktu pendaftaran gugatan setelah pencoblosan selesai hanya diberi waktu 7 hari. Kemudian, diberi waktu 14 hari untuk penyidikan. Lalu, diberi waktu 7 hari lagi sampai keluar putusan di pengadilan tingkat pertama.

"Kalau di total, waktu yang dibutuhkan sampai putuan akhir di tingkat pengadilan terakhir (Mahkamah Agung, Red) hanya 3 bulan. Ini luar biasa cepat. Padahal, pemeriksaan perkara pidana tidak mudah. Harus bolak-balik jika kurang bukti. Bagaimana mungkin bisa proses sebuah tindak pidana hanya butuh waktu 3 bulan sampai tingkat akhir,” jelasnya.

Baca Juga: Koalisi Harus Ikut Dukung Kebijakan Jokowi

Menurut Topo, pengadilan cepat untuk pelanggaran adminstrasi atau sengketa hasil pemilu memang diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum dan jabatan. "Namun, pengadilan cepat bagi tindak pidana sangat tidak masuk akal," tegasnya.

Topo mengusulkan, untuk masalah tindak pidana pemilu, proses masih terus berlanjut sekalipun seseorang sudah menduduki jabatan di parlemen atau eksekutif. Artinya, pemeriksaan perkara pidana pemilu tidak berhenti karena seseorang sudah menjadi anggota DPR atau menjadi pejabat kepala daerah.

"Jika setelah menjabat kemudian keluar putusan yang menyatakan orang bersangkutan bersalah maka pelaksanaan putusan dilakukan setelah selesai sampai tingkat akhir. Eksekusi putusan tetap dilakukan sekalipun sudah menjabat," bebernya.

Baca Juga: Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Menurut Topo Santoso, dengan aturan yang ada sekarang melalui pengadilan cepat maka yang culas dan curang mendapat insentif pemilu. Artinya, mereka mendapat keuntungan karena diuntungkan oleh mekanisme pengadilan cepat. Padahal cara mereka mendapatkan jabatan sangat tidak jujur.

Sebaliknya para calon yang jujur, berkompetisi secara sehat mendapat disinsentif. Mereka memperjuangkan keadilan dan kualitas demokrasi. Namun, hal itu tidak didapat karena dikebiri oleh sistem pengadilan cepat untuk para pelanggar tindak pidana pemilu.

"Ini paradoks demokrasi kita. Kedepan, kita berharap aturan ini bisa dievaluasi. Yang terkait pelanggaran tindak pidana, biar saja berproses seperti perkara pidana pada umumnya. Tidak perlu masuk dalam pengadilan cepat," tutup Topo Santoso.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perhatian Terhadap Keadilan Pemilu Dinilai Rendah

Desain kerangka hukum terkait tindakan pidana pemilu dinilai tidak tuntas dan banyak bolong-bolong.

POLITIK | 5 Juli 2020

Siti Zuhro: Koalisi Harus Ikut PDIP Dukung Kebijakan Jokowi

Partai politik anggota koalisi diminta ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona.

POLITIK | 5 Juli 2020

Gus Mis: Bersyukur, Mereka yang Sebelumnya Pronegara Teokrasi, Kini Dukung Pancasila

Hal ini semakin menguatkan bukti Pancasila menjadi pemersatu bangsa.

POLITIK | 5 Juli 2020

Hasto Tegaskan PDIP Anti-Komunisme, Sekulerisme, dan Fasisme

PDIP juga menolak berbagai upaya kelompok yang mencoba mengganti Pancasila.

POLITIK | 5 Juli 2020

Agung Laksono: Isu Reshuffle Diharapkan Jadi Pelecut Para Menteri

Agung Laksono mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet diharapkan menjadi pemicu para menteri untuk bekerja lebih keras lagi.

POLITIK | 4 Juli 2020

Ketua MPR Dorong Pemerintah Sikapi Resmi RUU HIP

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo ada beberapa pilihan sikap yang bisa diambil pemerintah terkait RUU HIP.

POLITIK | 4 Juli 2020

Kinerja Menteri Dievaluasi, PDIP Dukung Penuh Langkah Presiden Jokowi

Evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

NASIONAL | 4 Juli 2020

Mendagri: Segera Cairkan Dana Pilkada

Ia meminta agar sebelum tanggal 15 Juli 2020, dana pilkada sudah cair 100 persen.

POLITIK | 4 Juli 2020

Kemdagri: Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak dengan Kertas HVS

Cara menguji keaslihanya dengan memindai QR (quick response) code pada dokumen dengan QR scanner di smartphone.

POLITIK | 4 Juli 2020

Isu Reshuffle Menguak, Deretan Menteri Ini Dinilai Berkinerja Baik

Pangi menyebut bahwa tiga nama menteri yakni Prabowo Subianto, Basuki Hadimuljono, dan Erick Thohir kemungkinan besar menjadi nama yang dipertahankan.

POLITIK | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS