INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

RUU HIP Dinilai Cukup Atur Dua Hal

Rabu, 17 Juni 2020 | 17:40 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menyatakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) semestinya cukup mengatur dua hal. Pertama, penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kedua, panduan untuk BPIP mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

"Secara politik RUU HIP harusnya berisi dua hal utama. Pertama, menyangkut tentang penguatan status BPIP agar memiliki legalitas yang lebih kuat dari sebatas Perpres (peraturan presiden) Nomor 7/2018 tentang BPIP. BPIP harus makin kuat dalam peran dan keorganisasian. Kedua, RUU HIP juga diasumsikan menjadi panduan bagi BPIP dalam mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Pancasila," kata Muradi kepada Beritasatu.com, Rabu (17/6/2020).

Menurut Muradi, di luar dua poin tersebut, seharusnya tidak perlu dimasukkan. Sebab akan mengganggu paradigma RUU HIP sebagai rujukan dua hal itu. "Dengan dua penegasan itu maka langkah dan upaya untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan," ucap Muradi.

Muradi menuturkan, polemik yang berkembang saat ini dari aspek politik menjadi ancaman serius bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Di tengah dinamika global dan regional, Pancasila dihadapkan pada ancaman yang bersifat tradisional dan non-tradisional. "Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pondasi bagi penguatan bangsa dan warga negaranya," tegasnya.

Baca Juga: Fraksi Demokrat Dukung Penundaan RUU HIP

Menurut Muradi, posisi Pancasila dipertanyakan sejumlah pihak karena adanya rancangan pasal dalam RUU HIP yang menginterpretasikan Pancasila dapat diperas dari lima menjadi tiga, lalu tiga menjadi satu.

"Secara normatif itu hal itu pernah disampaikan oleh Bung Karno lima atau enam dekade lalu sehingga seharusnya tidak bermasalah, namun karena konteksnya tidak tepat saat ini, maka kemudian mengundang pertanyaan dari publik," ungkap Muradi.

Selain itu, menurut Muradi, ada sejumlah rancangan pasal yang keluar dari konteks Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dinilai cenderung melebar dan tidak fokus, sehingga diasumsikan RUU HIP akan menjadi Undang-undang (UU) sapu jagat.

Baca Juga: PDIP Setuju Pembahasan RUU HIP Ditunda

"Dengan kata lain, polemik terkait denagn RUU HIP tersebut menjadikan Pancasila dalam posisi yang ter-downgrade. Artinya secara politik polemik terkait dengan RUU HIP lebih banyak melebar dan meluas dari konteks seharusnya. Hal ini yang kemudian mengarah pada langkah mendegradasi Pancasila," kata Muradi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PKS Tolak RUU HIP

Salah satu alasan penolakan PKS terhadap RUU HIP karena pembahasannya tidak mendengarkan masukan banyak pihak.

POLITIK | 17 Juni 2020

Mantan Komisioner KPU Sebut Pilkada 2020 Obral Kualitas

Hadar melihat motif utama memaksakan pilkada tetap digelar tahun 2020 ini adalah untuk menggerakan ekonomi.

POLITIK | 17 Juni 2020

Perdebatan di Medsos Dinilai Lebih Banyak Emosi Dibanding Substansi

Farah Putri Nahlia menilai, perdebatan di medsos lebih banyak bersifat emosional daripada substansi, sehingga kemudian berujung pada masalah hukum.

POLITIK | 17 Juni 2020

Azis Syamsuddin Sebut DPR Akan Ikut Keputusan Pemerintah soal RUU HIP

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin, menyatakan pihaknya akan mengikuti keinginan Pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 17 Juni 2020

Ikuti Perkembangan Digital, AHY Luncurkan Demokrat Newsletter

Inovasi dalam menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan program unggulan yang ia sampaikan saat terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

NASIONAL | 17 Juni 2020

AHY Luncurkan Layanan KTA Partai Demokrat Gratis

Satu lagi terobosan PD di bawah kepemimpinan Ketum AHY.

POLITIK | 17 Juni 2020

Metode Pemungutan Suara Pilkada Masih Manual

Menurut KPU, penggunaan hak pilih secara elektronik atau daring tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 terkait pilkada.

POLITIK | 16 Juni 2020

Fraksi Demokrat Dukung Penundaan RUU HIP

Fraksi Demokrat menilai sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP tepat.

POLITIK | 16 Juni 2020

PKB Harap Pembahasan RUU HIP Tidak Terburu-buru

Menurut Ketua DPP Yanuar Prihatin, RUU HIP yang merupakan usul DPR semestinya dikoreksi.

POLITIK | 16 Juni 2020

Boni Hargens Sebut 5 Kriteria yang Harus Dimiliki Kapolri Baru

5 kriteria ini penting sebagai wujud kepemimpinan Polri yang kuat, nasionalis dan demokratis terutama dalam menghadapi berbagai gangguan keamanan.

POLITIK | 16 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS