Penerapan Pres-T Dinilai Ciptakan Polarisasi di Tengah Masyarakat
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Penerapan Pres-T Dinilai Ciptakan Polarisasi di Tengah Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2020 | 19:07 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Penerapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Pres-T) akan melahirkan sejumlah permasalahan. Salah satunya, akan terjadi polarisasi di tengah masyarakat sebelum dan sesudah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Baca Juga: Mayoritas Parpol Keberatan Pres-T Nol Persen

"Jika presidential threshold tetap diberlakukan akan memelihara tendensi polarisasi. Ini sangat bahaya bagi politik yang waras, produktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat," kata Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor dalam diskusi daring, Minggu (14/6/2020).

Firman menuturkan, presidential threshold juga memicu negosiasi pragmatis, karena partai politik (Parpol) berupaya mencukupi ambang batas pencalonan. Selain itu, Pres-T berpotensi meredupkan kandidat pemimpin alternatif. Pasalnya, menurut Firman, angka Pres-T dari hasil pemilu sebelumnya pun tidak sejalan dengan prinsip keserentakan.

"Tidak relevan kalau kita mengambil referensi lima tahun lalu. Bagaimana mungkin kita ingin bertarung serentak, tapi referensinya hasil lima tahun lalu. Presidential threshold juga mengaburkan makna penguatan presidensialisme," ujar Firman.

Baca Juga: Ambang Batas Parlemen Perlu Naik Jadi 7%

Firman menambahkan, parpol di Indonesia tidak akan semakin dewasa apabila selalu ada Pres-T. "Parpol tidak diberi kesempatan bertarung menjadikan kadernya nomor satu untuk memimpin negara," imbuh Firman.

Firman menyoroti adanya kekhawatiran yang tidak perlu dari segelintir kalangan. Misalnya penghapusan Pres-T bakal memunculkan banyak kandidat. "Apakah rakyat bingung dengan banyak calon yang maju? Saya rasa rakyat tidak terlalu bingung-bingung amat," tegas Firman.

Di sisi lain, Firman mengatakan, wacana ambang batas parlemen 7 persen sangat tidak logis. Sebab, berpotensi menambah suara rakyat yang terbuang.

Baca Juga: PKB Ingin Angka Presidential Threshold 10%

"Akan ada problem keberagaman. Tokoh-tokoh potensial tidak masuk, karena partainya tidak masuk parlemen. Alternatif ide menjadi tersungkur," kata Firman.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mayoritas Parpol Keberatan Presidential Threshold Nol Persen

Angka presidential threshold yang tinggi membuat jumlah paslon dalam Pilpres menjadi sedikit.

POLITIK | 14 Juni 2020

PKPU Terbit, KPU Kota Depok Lanjutkan Tahapan Pilkada

KPU Kota Depok akan mengaktifkan kembali PPK dan melantik 189 PPS sebagai bagian tahapan Pilkada.

POLITIK | 14 Juni 2020

Tahapan Pilkada Dimulai, Bawaslu Aktifkan Kembali Panwascam

Bawaslu sudah membuat surat edaran Nomor 0197/k.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tentang pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

POLITIK | 14 Juni 2020

KPU Sumut Kekurangan Dana Pilkada Rp 210 Miliar

Penyelenggara pilkada harus mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 14 Juni 2020

Perludem Nilai Persiapan Pembukaan Tahapan Pilkada Belum Maksimal

Perludem menilai persiapan pembukaan tahapan pilkada besok, masih sangat rendah bila harus sesuai dengan protokol kesehatan.

POLITIK | 14 Juni 2020

Jokowi Berolahraga Pagi Bersama Tiga Kepala Staf TNI di Bogor

Jokowi meminta TNI untuk tetap membantu dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar taat kepada protokol kesehatan.

POLITIK | 14 Juni 2020

Presiden Sebut Pramono Edhie Prajurit yang Baik

Presiden menjelaskan, Pramono Edhie Prabowo merupakan seorang prajurit TNI yang sangat baik.

POLITIK | 14 Juni 2020

Wapres Minta Ulama Dorong Kedisiplinan Umat Agar Tak Terpapar Virus Covid-19

Wapres mengatakan, pemerintah memantau adanya kesan euforia masyarakat yang gembira karena pintu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dibuka.

POLITIK | 14 Juni 2020

Pemerintah Perlu Pertimbangkan Penambahan Rumah Sakit Khusus Covid-19

Bila kasus bertambah, maka yang sangat krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah ketersediaan sarana dan prasarana medis.

POLITIK | 14 Juni 2020

Sekjen PDIP Jelaskan Sikap Terbaru Partai soal RUU HIP

PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang.

POLITIK | 14 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS