Mayoritas Parpol Keberatan Presidential Threshold Nol Persen
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Mayoritas Parpol Keberatan Presidential Threshold Nol Persen

Minggu, 14 Juni 2020 | 18:54 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mayoritas partai politik (Parpol) menolak angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Pres-T) nol persen. Sebab, membuka peluang parpol baru mengajukan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

Baca Juga: Presidential Threshold Dinilai Batasi Capres Berkualitas

"Kenapa mayoritas partai keberatan Pres-T nol persen, karena akan ada parpol yang baru dibentuk, sudah bisa ajukan paslon. Hasil kerja beberapa tahun ini menjadi tidak dinilai," kata Anggota Komisi II DPR, Wahyu Sanjaya dalam diskusi daring, Minggu (14/6/2020).

Menurut Wahyu sejauh ini usulan angka presidential threshold mencuat yaitu tetap 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional, 10 persen kursi DPR, dan 4 persen atau sama dengan ambang batas parlemen.

Baca Juga: PKB Ingin Angka Presidential Threshold 10%

"Banyak yang tidak setuju dengan nol persen. Jadi minimal parpol yang lolos ke DPR bisa ajukan paslon. Kalau kita bicara itu idealnya 4 persen. Tetapi kita kan harus mendengar keinginan rakyat yang dinamis," ucap Wahyu.

Wahyu menuturkan, angka presidential threshold yang tinggi akan membuat jumlah paslon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) menjadi sedikit. "Berdampak terhadap sedikitnya jumlah paslon. Memang kalau kita ingin ada kontestasi semarak, harus diikuti banyak kontestan," demikian Wahyu.

Baca Juga: Demokrat Usul Presidential Threshold Dihapus

Di sisi lain, Wahyu berharap revisi Undang-undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu dilakukan secara terbatas. "Kalau setiap pemilu, UU direvisi terus, maka bisa jadi parpol yang susah, dan masyarakat yang dulu terbiasa, akhirnya menjadi tidak terbiasa," kata Wahyu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PKPU Terbit, KPU Kota Depok Lanjutkan Tahapan Pilkada

KPU Kota Depok akan mengaktifkan kembali PPK dan melantik 189 PPS sebagai bagian tahapan Pilkada.

POLITIK | 14 Juni 2020

Tahapan Pilkada Dimulai, Bawaslu Aktifkan Kembali Panwascam

Bawaslu sudah membuat surat edaran Nomor 0197/k.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tentang pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

POLITIK | 14 Juni 2020

KPU Sumut Kekurangan Dana Pilkada Rp 210 Miliar

Penyelenggara pilkada harus mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 14 Juni 2020

Perludem Nilai Persiapan Pembukaan Tahapan Pilkada Belum Maksimal

Perludem menilai persiapan pembukaan tahapan pilkada besok, masih sangat rendah bila harus sesuai dengan protokol kesehatan.

POLITIK | 14 Juni 2020

Jokowi Berolahraga Pagi Bersama Tiga Kepala Staf TNI di Bogor

Jokowi meminta TNI untuk tetap membantu dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar taat kepada protokol kesehatan.

POLITIK | 14 Juni 2020

Presiden Sebut Pramono Edhie Prajurit yang Baik

Presiden menjelaskan, Pramono Edhie Prabowo merupakan seorang prajurit TNI yang sangat baik.

POLITIK | 14 Juni 2020

Wapres Minta Ulama Dorong Kedisiplinan Umat Agar Tak Terpapar Virus Covid-19

Wapres mengatakan, pemerintah memantau adanya kesan euforia masyarakat yang gembira karena pintu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dibuka.

POLITIK | 14 Juni 2020

Pemerintah Perlu Pertimbangkan Penambahan Rumah Sakit Khusus Covid-19

Bila kasus bertambah, maka yang sangat krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah ketersediaan sarana dan prasarana medis.

POLITIK | 14 Juni 2020

Sekjen PDIP Jelaskan Sikap Terbaru Partai soal RUU HIP

PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang.

POLITIK | 14 Juni 2020

Pramono Edhie Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Pramono Edhie Wibowo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/6/2020).

POLITIK | 13 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS