KPU Sumut Kekurangan Dana Pilkada Rp 210 Miliar
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

KPU Sumut Kekurangan Dana Pilkada Rp 210 Miliar

Minggu, 14 Juni 2020 | 17:09 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / FER

Medan, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) membutuhkan penambahan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 23 kabupaten/kota sebesar Rp 210 miliar.

Baca Juga: KPU Usulkan Tambahan Anggaran Pilkada Rp 4,7 Triliun

Ketua KPU Sumut, Hendensi Adnin mengatakan, kekurangan anggaran pilkada itu untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) dan penambahan tempat pemungutan suara (TPS) dalam menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada.

"Kekurangan ini sudah kami sampaikan kepada KPU Pusat dengan harapan ditindaklanjuti. Anggaran yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) APBD Sumut, tidak mencukupi menyesuaikan situasi," ujar Hendensi, di Medan, Minggu (14/6/2020).

Herdensi menambahkan, penyelenggara pilkada harus mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, wajib menyediakan tempat mencuci tangan dan melengkapi APD. Sehingga, dana sesuai NPHD untuk 23 kabupaten/kota dengan nilai Rp 658 miliar, dinilai tidak cukup.

Baca Juga: Komisi II Minta Pengadaan APD Tak Dibebankan ke KPU

Menurut Herdensi, pihaknya masih menunggu kebijakan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan keputusan dari KPU Pusat atas kekurangan anggaran dalam menggelar pilkada di 23 kabupaten/kota di tengah pandemi Covid-19.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Perludem Nilai Persiapan Pembukaan Tahapan Pilkada Belum Maksimal

Perludem menilai persiapan pembukaan tahapan pilkada besok, masih sangat rendah bila harus sesuai dengan protokol kesehatan.

POLITIK | 14 Juni 2020

Jokowi Berolahraga Pagi Bersama Tiga Kepala Staf TNI di Bogor

Jokowi meminta TNI untuk tetap membantu dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar taat kepada protokol kesehatan.

POLITIK | 14 Juni 2020

Presiden Sebut Pramono Edhie Prajurit yang Baik

Presiden menjelaskan, Pramono Edhie Prabowo merupakan seorang prajurit TNI yang sangat baik.

POLITIK | 14 Juni 2020

Wapres Minta Ulama Dorong Kedisiplinan Umat Agar Tak Terpapar Virus Covid-19

Wapres mengatakan, pemerintah memantau adanya kesan euforia masyarakat yang gembira karena pintu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dibuka.

POLITIK | 14 Juni 2020

Pemerintah Perlu Pertimbangkan Penambahan Rumah Sakit Khusus Covid-19

Bila kasus bertambah, maka yang sangat krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah ketersediaan sarana dan prasarana medis.

POLITIK | 14 Juni 2020

Sekjen PDIP Jelaskan Sikap Terbaru Partai soal RUU HIP

PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang.

POLITIK | 14 Juni 2020

Pramono Edhie Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Pramono Edhie Wibowo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/6/2020).

POLITIK | 13 Juni 2020

Presidential Threshold Dinilai Batasi Capres Berkualitas

Aturan presidential threshold dinilai melemahkan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis.

POLITIK | 13 Juni 2020

PT Terlalu Tinggi Dinilai Lahirkan Oligarki

Kenaikan parliamentary threshold (PT) menutup peluang kemunculan partai baru.

POLITIK | 13 Juni 2020

KSPSI: Besaran Iuran Tapera Bebani Buruh

"Tapera harusnya jadi opsional. Tidak dipaksakan seperti saat ini," ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

POLITIK | 13 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS