Presidential Threshold Dinilai Batasi Capres Berkualitas
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Presidential Threshold Dinilai Batasi Capres Berkualitas

Sabtu, 13 Juni 2020 | 22:47 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com -Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini mengemukakan, adanya aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (pres-T) membatasi munculnya calon presiden (Capres) berkualitas dalam ajang pemilihan umum (Pemilu).

Baca Juga: Presidential Threshold Hambat Kaum Perempuan

Selain itu, aturan presidential threshold juga dinilai melemahkan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis karena partai politik (Parpol) menjadi terhambat untuk mengusung kader-kadernya menjadi calon presiden dan wakil presiden di pemilu.

"Ini juga bisa makin menyuburkan praktik mahar politik dan memperkuat oligarki di parpol," kata Titi di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).

Baca Juga: PKB Ingin Angka Presidential Threshold 10%

Titi menjelaskan, dalam sistem presidensial karakter pemilunya tidak bergantung pada parlemen seperti pada sistem parlementer. Sementara, ambang batas pencalonan presiden sebaliknya membuat pencalonan presiden bergantung pada kekuatan yang ada di parlemen. Hal itu, sama sekali tidak sejalan dengan sistem presidensial.

"Ambang batas pencalonan presiden pada pemilu 2019 lalu telah terbukti mengakibatkkan pemilih kita menjadi terpolarisasi dan terbelah sedimikian rupa, kampanye menjadi tidak programatik, serta politik identitas dan politisasi SARA menguat. Hal yang sama, potensial kembali terjadi pada Pemilu 2024 bila kebijakan ambang parlemen tidak dikoreksi," ujar Titi.

Baca Juga: Kenaikan Presidential Threshold Gagal Rampingkan Parpol

Sementara itu, peneliti pada Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erick Kurniawan mengemukakan, aturan ambang batas pencalonan presiden tidak lazim di model pemilu serentak. Adanya aturan itu mengakibatkan terbatasnya pilihan warga negara akan calon presiden.

"Idealnya, tak ada ketentuan ambang batas pencalonan presiden agar dapat mendorong hadirnya alternatif capres dan cawapres bagi pemilih. Pada sisi lain, partai-partai juga harus mulai ditertibkan untuk urusan berkoalisi dalam mengusung pasangan capres dan cawapres," kata Erick.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

PT Terlalu Tinggi Dinilai Lahirkan Oligarki

Kenaikan parliamentary threshold (PT) menutup peluang kemunculan partai baru.

POLITIK | 13 Juni 2020

KSPSI: Besaran Iuran Tapera Bebani Buruh

"Tapera harusnya jadi opsional. Tidak dipaksakan seperti saat ini," ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

POLITIK | 13 Juni 2020

Nasdem Tolak Lanjutkan Pembahasan RUU HIP

"Nasdem tidak dapat mendukung kelanjutan RUU itu ke tahap pembahasan selanjutnya, sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966," kata Ahmad M Ali.

POLITIK | 13 Juni 2020

Tahapan Pilkada Siap Dimulai, KPU Minta Kepastian Anggaran

Dengan dibukanya tahapan Pilkada, KPU meminta pemerintah dan DPR agar memastikan dana Pilkada

POLITIK | 12 Juni 2020

Presidential Threshold Dinilai Hambat Kaum Perempuan Ikut Pilpres

Ambang batas pencalonan dalam pemilu presiden dan wakil presiden atau "presidential threshold" (pres-T) dinilai menghambat kaum perempuan ikut berkompetisi.

POLITIK | 12 Juni 2020

Wanhor Partai Demokrat Akan Proses Pemecatan Subur Sembiring

Wanhor PD banyak menerima usulan pemecatan Subur Sembiring. Hal itu menyusul manuver Subur terkait kepengurusan DPP PD periode 2020-2025.

POLITIK | 12 Juni 2020

Bertemu 4 Mata, Ini yang Didiskusikan Presiden Jokowi Bersama Adian

Presiden Jokowi mendiskusikan berbagai hal mulai dari situasi nasional hingga kondisi Badan Usaha Milik Negara bersama Adian Napitupulu.

POLITIK | 12 Juni 2020

MPR Minta Pemerintah Pastikan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional

Pemerintah diminta memastikan protokol kesehatan di pasar tradisional guna mencegah penyebaran virus corona.

POLITIK | 12 Juni 2020

Pilkada 9 Desember Beresiko, Alihkan Dana Rp 10 Triliun untuk Covid-19

Komite I DPD sudah menyatakan sikap menolak pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 karena akan merusak makna dan kualitas demokrasi.

POLITIK | 12 Juni 2020

Djarot Sampaikan Alasan PDIP Inginkan PT 5%

Sistem proporsional tertutup dianggap memudahkan rakyat dalam proses pemilihan.

POLITIK | 12 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS