KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Benahi Sistem Pencegahan Korupsi
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Benahi Sistem Pencegahan Korupsi

Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:27 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengatakan, calon kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 memiliki pekerjaan rumah yang banyak. Salah satu yang harus segera dibenahi adalah pembenahan sistem tata kelola pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Calon kepala daerah nanti kalau sudah terpilih, lihat kembali apakah sistem pemerintahan yang ada di daerah itu sudah baik. Sesungguhnya untuk mencegah korupsi bisa dilakukan cara dengan perbaikan sistem," kata Firli dalam webinar Pembekalan seluruh Pasangan Calon dan Penyelenggara Pemilu, Selasa (20/10/2020).

Menurut Firli, korupsi terjadi salah satunya disebabkan sistem. Sistem yang gagal, sistem yang buruk dan sistem yang lemah membuka celah terjadinya korupsi. Untuk itu, Firli meminta para calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020 untuk menganalisis dan memperbaiki sistem pemerintahan yang saat ini berjalan.

“Tolong dilihat, kira-kira sistem pemerintahan mana yang lemah, buruk dan gagal, dan mulai sekarang dikoreksi. Sehingga, ketika duduk sebagai kepala daerah langsung punya pekerjaan," jelasnya.

Selain sistem, Firli menyebut terjadinya korupsi karena keserakahan, kebutuhan dan rendahnya ancaman hukuman atau vonis yang dijatuhkan. Lebih dari itu, korupsi juga terjadi karena lemahnya integritas.

"Korupsi itu terjadi karena adanya kekuasaan adanya kesempatan dan kurangnya integritas. Untuk itu, perlu adanya perbaikan integritas," katanya.

Dalam kesempatan ini, Firli meminta kepala daerah yang terpilih nantinya untuk tidak melupakan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Siapa pun kepala daerahnya nanti, jangan lupa tujuan negara ini," tegas Firli.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dinkes di Jambi Diminta Percepat Pendataan Sasaran Vaksin Covid-19

Sasaran utama vaksinasi Covid-19 di Jambi, yakni mereka yang berada di garis depan dalam penanganan Covid-19.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Kepulauan Nias Tunda Belajar Tatap Muka Sampai Akhir Tahun

Forum Kepala Daerah di Kepulauan Nias memutuskan tidak membuka proses belajar secara tatap muka di sekolah, sampai 31 Desember 2020.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

BMKG: 6 Kabupaten/Kota di Bengkulu Bakal Dilanda Hujan Lebat Sepekan ke Depan

Masyarat Bengkulu, khususnya di 6 kabupaten yang akan dilanda hujan lebat, diminta mewaspadai banjir dan longsor.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

KPK Ingatkan Tahun Politik Rawan Korupsi

Tahun politik seperti Pilkada merupakan tahun yang rawan terjadinya korupsi.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Bobby-Aulia Siapkan Program Tanpa Banjir

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman menawarkan program tanpa banjir untuk mengatasi banjir di Medan.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Dianggap Sebagai Solusi Permasalahan Produktivitas Pekerja

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) disebut merupakan solusi permasalahan produktivitas pekerja di Indonesia.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Soenarko Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka

Soenarko diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan senjata illegal di Bareskrim Selasa (20/10/2020).

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Seleksi Guru Penggerak Angkatan Kedua Resmi Dibuka

Sebanyak 2.800 guru penggerak akan dipilih untuk mengikuti program guru penggerak angkatan kedua.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

KPPU Dukung Pengembangan UMKM di NTB

KPPU mendukung pengembangan usaha kecil mikro menengah (UMKM) di provinsi Nusa Tenggara Barat.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Klaster Baru Kantor Perusahaan Pembiayaan, 16 Karyawan Positif Covid-19

Pemkot Solo langsung turun ke lapangan untuk melakukan tracing hingga penutupan kantor sementara waktu.

NASIONAL | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS