Ombudsman Minta Perbaikan Data Penerima Bansos Diprioritaskan
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Ombudsman Minta Perbaikan Data Penerima Bansos Diprioritaskan

Rabu, 5 Agustus 2020 | 20:57 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman meminta pemerintah untuk memprioritaskan memperbaiki data penerima bantuan sosial (Bansos) terkait pandemi virus corona atau Covid-19. Data penerima yang valid merupakan modal utama agar bansos yang disalurkan tepat sasaran.

Baca Juga: Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Kasus Djoko Tjandra

"Data penerima bansos harus menjadi prioritas pertama untuk dilakukan perbaikan sehingga menjamin masyarakat yang berhak menerima menjadi lebih tepat sasaran," kata Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, Rabu (5/8/2020).

Ombudsman menyarankan Kementerian Sosial (Kemsos) melakukan koordinasi dan kolaborasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Data hasil koordinasi dan kolaborasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten dan Kota pada level pelaksana agar data penerima update dan tepat sasaran.

"Selain itu, perlu juga diatur dalam regulasi dan/ atau Juknis yang memuat mekanisme penyaluran bantuan penerima bansos bagi warga terdampak Covid-19, sehingga kelurahan sampai RT/RW memiliki panduan dan pemahaman yang sama," katanya.

Permintaan dan saran itu disampaikan lantaran penyaluran basos mendominasi laporan yang diterima Ombudsman selama membuka posko pengaduan. Dari 1.621 pengaduan yang diterima Ombudsman hingga 6 Juli 2020 lalu, sebanyak 1.346 laporan terkait bansos.

Baca Juga: Jokowi Bentuk Pansel Ombudsman 2021-2026

Dari jumlah itu, sebanyak 22,12 persen pengaduan terkait penyaluran yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat/ wilayah sasaran. Kemudian 21,50 persen mengenai prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas.

Masyarakat dengan kondisi lebih darurat lapar tetapi tidak terdaftar maupun sebaliknya juga menjadi pokok aduan dengan persentase 20,74 persen. Kemudian sebesar 18,95 persen mengadu soal terdaftar tetapi tidak menerima bantuan.

Lalu ada aduan berisikan tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang (7,17 persen) dan kurang koordinasi pemberi bantuan menyebabkan penerimaan bantuan berulang (3,45 persen). Kemudian jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai jumlah yang ditentukan (3,17 persen).

"Banyaknya laporan mengenai penyaluran bansos memerlukan perhatian yang intensif dari pemerintah pusat dan daerah. Beberapa permasalahan dalam pendataan penerima bansos dapat memunculkan konflik horizontal di masyarakat," tegas Amzulian.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasal dan Kasau Terima Tanda Kehormatan Bintang Angkatan Kelas Utama

Penganugerahan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Laksamana TNI Yudo Margono dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo atas jasa-jasanya.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Jaksa Agung Rotasi Tiga Jabatan Jaksa Agung Muda

Mutasi atau rotasi dilakukan terhadap tiga jabatan Jaksa Agung Muda (JAM) dan satu jabatan Staf Ahli Jaksa.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

ICW Ingatkan Bahaya Mobilisasi ASN dalam Pilkada

Mobilisasi ASN oleh petahana untuk kepentingan pemenangan dalam pilkada dinilai paling berbahaya.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Organisasi Advokat Dinilai Lepas Tanggung Jawab soal Anita Kolokaping

Tidak ada satupun organisasi advokat yang mengakui keanggotan Anita yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Polda Metro Masih Dalami Pembunuhan WN Taiwan yang Mayatnya Ditemukan di Subang

Korban diduga dihabisi di rumahnya kawasan Cikarang Pusat, sebelum mayatnya dibuang ke Subang.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Prof Cornelis Lay, Menjadi Guru Besar Berkat Celengan Recehan

Recehan ibunya berisi uang antara Rp 50 dan Rp 100, terkumpul hingga Rp 268.000. Maka uang receh itulah yang menjadi bekal bagi Conny.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Presiden Keluarkan Inpres Atur Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Tjahjo Kumolo Kenang Cornelis Lay: Konsisten dalam Dunia Intelektual

Meski memiliki kedekatan dengan partai politik (parpol), Cornelis Lay dinilai Tjahjo Kumolo tetap memilih berdiri pada jalan intelektual.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Ledakan di Lebanon, DPR Minta WNI Lapor ke KBRI Jika Butuh Bantuan

WNI yang ada di Lebanon diminta tetap tenang dan tidak panik, apabila keadaan mengkhawatirkan dan memerlukan sesuatu, jangan segan-segan melapor ke KBRI.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Pasien Covid-19 Bunuh Diri di Rumah Sakit Royal Prima Medan

Pasien yang melakukan bunuh diri itu merupakan seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Korban diduga bunuh diri karena stres atas penyakitnya.

NASIONAL | 5 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS