LPSK Dorong Sindikat Pemalsu Sertifikat ABK Dijerat Pasal TPPO
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

LPSK Dorong Sindikat Pemalsu Sertifikat ABK Dijerat Pasal TPPO

Minggu, 28 Juni 2020 | 17:47 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta Polda Metro Jaya tak hanya menjerat sindikat pemalsu sertifikat anak buah kapal (ABK) dengan pasal penipuan dan ITE semata.

Baca Juga: Tersangka Kasus ABK Lompat ke Laut Jadi Tujuh Orang

Lebih dari itu, LPSK mendorong kepolisian menjerat 11 orang yang diduga memalsukan 5.041 sertifikat keterampilan pelaut itu dengan pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking.

"LPSK berharap, penyidik memproses hukum ke-11 tersangka tidak sebatas pada pemalsuan, atau Undang-Undang ITE karena melakukan illegal acces saja, tetapi juga mengaitkannya dengan tindak pidana perdagangan orang," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (28/6/2020).

Diketahui, Tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) membongkar sindikat pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut dengan cara membobol sistem keamanan website resmi Kementerian Perhubungan (Kemhub).

Kepolisian menduga 11 orang tersangka yang ditangkap di Jakarta, Pekanbaru dan Bogor itu melakukan illegal acces terhadap website resmi Kemhub. Selama tiga tahun beraksi, komplotan ini telah memproduksi sertifikat palsu sebanyak 5.041.

Baca Juga: Penyidik Lengkapi Berkas Kasus ABK

Pengungkapan kasus ini diawali dari beberapa kasus yang menimpa ABK Indonesia, termasuk dua ABK Indonesia yang loncat dari Kapal Lu Qing Yuan Yu berbendera RRT di Perairan Batam karena mendapat perlakuan buruk, kekerasan fisik dan gajinya tidak dibayar.

Edwin menyatakan, kepolisian sudah selayaknya menjerat para tersangka dengan pasal TPPO lantaran pemalsuan dokumen merupakan salah satu cara mempermudah para korban untuk dipekerjakan. Dikatakan, perdagangan orang dimulai sejak proses perekrutan.

"Korban dijanjikan pekerjaan legal, majikan yang baik dan penghasilan yang cukup. Bahkan, bagi keluarga korban, perekrut memberikan sejumlah uang tali asih. Mereka (korban) kemudian dibekali dokumen identitas palsu, KTP, dan paspor,” katanya.

Dikatakan Edwin, praktik perdagangan orang sektor perikanan, khususnya ABK biasanya melibatkan dua pihak yaitu, penyalur dan pihak perusahaan/kapal penerimanya. Penyalur bertugas melakukan perekrutan, penyiapan dokumen, perjanjian kerja dan pengiriman para ABK ini ke negara tujuan. Sementara perusahaan/kapal penangkap ikan merupakan milik warga negara asing. Selain orang perorangan, korporasi, kelompok terorganisir dan/atau penyelenggara negara juga dapat dijerat sebagai pelaku TPPO.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus ABK Korban TPPO

"Perbudakan pada sektor perikanan ini melibatkan banyak negara sehingga masuk ke dalam kategori kejahatan lintas negara (transnational crime)," tegasnya.

Berdasarkan data LPSK, sepanjang 2015-2019 terdapat 122 korban TPPO yang dibekali dokumen palsu. Khusus ABK sektor perikanan, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 232 korban mulai dari tahun 2013-Juni 2020. “Angka ini bukan merupakan jumlah keseluruhan dari korban peristiwa serupa,” katanya.

Edwin memastikan, LPSK memberikan perhatian khusus pada korban TPPO karena merupakan satu dari delapan tindak pidana prioritas yang dimandatkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada 2018, terdapat 186 terlindung dari kasus TPPO dan naik menjadi 318 terlindung pada 2019.

"Angka demikian menempatkan kasus TPPO pada posisi empat besar jumlah terlindung LPSK, setelah kasus kekerasan seksual anak, terorisme dan pelanggaran HAM yang berat di tahun 2019," katanya.

Baca Juga: Kasus TPPO ABK, Polri Gandeng Jaksa

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menambahkan, korban TPPO yang menjadi terlindung LPSK berasal dari berbagai profesi, jenis kelamin dan usia, termasuk anak. Para korban ada yang bekerja sebagai pekerja hiburan, nikah kontrak, pekerja seks komersil, perkebunan, penjualan organ tubuh, ABK dan lainya, yang terjadi di dalam dan luar negeri.

"LPSK siap bekerja sama dengan Polri untuk mengkaji keterkaitan antara pemalsuan sertifikat pelaut dengan kasus-kasus TPPO sektor perikanan lain, yang korbannya menjadi terlindung LPSK,” kata Antonius.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

DBD di Kota Semarang Capai 262 Kasus, 3 Meninggal Dunia

Dinkes Kota Semarang sudah melakukan berbagai upaya untuk terus menekan angka kejadian DBD.

NASIONAL | 28 Juni 2020

Orang Berisiko Tinggi Covid-19 Dianjurkan Berolahraga di Rumah

Orang-orang yang memiliki risiko tinggi untuk tertular Covid-19 disarankan agar berolahraga di rumah saja.

NASIONAL | 28 Juni 2020

Polda Bengkulu Siap Laksanakan Tatanan Normal Baru

Jajaran Polda Bengkulu, siap mendukung pelaksanaan penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal di Bengkulu.

NASIONAL | 28 Juni 2020

Puskesmas di Bengkulu Diminta Siaga Antisipasi Lonjakan Kasus DBD

Kasus demem berdarah dengue (DBD) di beberapa daerah di Bengkulu, mengalami peningkatan.

NASIONAL | 28 Juni 2020

Ini Tempat Rawan Penularan Covid-19

Tempat-tempat tersebut adalah yang menjadi tempat berkumpulnya banyak orang dalam waktu yang lama.

NASIONAL | 28 Juni 2020

Polres OKI Diserang Residivis, Polisi Terluka

Seorang residivis bernama Indra Oktomi menabrakkan mobil ke pagar Mako Polres Ogan Komering Ilir, Minggu (28/6/2020) dini hari WIB.

NASIONAL | 28 Juni 2020

Insiden Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19, 11 Orang Jadi Tersangka

Delapan tersangka terlibat penghadangan ambulans dan tiga tersangka lain terlibat penganiayaan perawat di RS.

NASIONAL | 28 Juni 2020

Menhub: Generasi Milenial Lebih Responsif dan Adaptif Hadapi Krisis

Menurut Menhub, ada beberapa celah yang dapat menjadi peluang positif di masa krisis ini, seperti sektor kesehatan, pertanian, farmasi, makanan, e-commerce.

NASIONAL | 28 Juni 2020

Masuki Musim Kemarau, Jambi Berlakukan Status Darurat Karhutla

Puncak kemarau di Provinsi Jambi diperkirakan terjadi Juli – September 2020.

NASIONAL | 28 Juni 2020

Besok, Kemendikbud Akan Luncurkan Seri Webinar Guru Belajar

Seri webinar ini diharapkan dapat menghidupkan ruang diskusi antara guru di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 28 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS