DPR: Harga Gula Petani Jeblok karena Analisis Pasokan Kemdag Tak Tepat
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

DPR: Harga Gula Petani Jeblok karena Analisis Pasokan Kemdag Tak Tepat

Rabu, 17 Juni 2020 | 12:08 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / Feri Awan Hidayat

Surabaya, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan, Mufti Anam, meminta pemerintah memperhatikan nasib petani tebu yang kini harga gula produksinya jeblok seiring besarnya arus impor.

Harga gula petani kini melorot jadi Rp 10.500 hingga Rp 10.700 per kilogram (kg). Kondisi ini, membuat pedagang enggan membeli gula petani dengan harga memadai karena sudah memegang gula impor.

"Impor besar-besaran yang berbarengan dengan masa giling puluhan pabrik gula berbasis tebu petani adalah bencana besar bagi petani. Saya sudah mengingatkan tentang ini sejak awal,” ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Rabu (17/6/2020).

"Kalau tidak ada intervensi, gula petani bisa jeblok ke batas harga pembelian pemerintah Rp 9.100 per kilogram. Padahal, biaya produksi sudah di atas itu. Kasihan petani kita," imbuhnya.

Menurut Mufti, pangkal masalah ini adalah tiadanya analisis manajemen pasokan yang tepat dari Kementerian Perdagangan (Kemdag). Jika Kemdag melakukan analisis manajemen pasokan dengan tepat, sejak akhir 2019 sudah bisa dipetakan stok gula. Sehingga, tidak terjadi kekurangan pasokan yang membuat harganya melambung di awal 2020. Fluktuasi harga gula pun lebih cepat diatasi.

"Harga yang melambung itu dijawab dengan impor, yang kelirunya sebagian berbarengan dengan masa giling puluhan pabrik gula di Jawa," ujarnya.

Menurut Mufti, yang juga jadi masalah, impor gula yang telat sehingga berbarengan dengan musim giling tebu juga terjadi lantaran tertundanya pengurusan izin impor di Kemdag. "Bulog mengeluhkan keterlambatan izin impor ini," ujarnya.

Mufti menambahkan, sejak awal sudah mewanti-wanti Kemdag terkait waktu masuknya gula impor yang berbarengan dengan giling tebu petani. Semestinya, Kemdag bisa lebih cermat mengatur arus gula impor.

"Kapan datangnya, di mana pelabuhannya, untuk pasar mana saja? Semua harus diatur baik dan transparan. Belum lagi gula rafinasi disetujui masuk ke pasar gula konsumsi. Kalkulasi pasokannya harus tepat. Kalau tidak, yang jadi korban petani tebu," ujar Mufti.

Sebagai solusi, Mufti memberikan alternatif. Pertama, pengolahan gula mentah (raw sugar) impor dan distribusinya harus ditunda agar tidak semakin menjeblokkan harga gula petani.

"Kan itu ada ratusan ribu impor raw sugar yang diolah jadi gula konsumsi, tolonglah dihentikan dulu. Itu jelas lebih murah dibanding gula petani karena kulakannya memang murah. Simpan saja dulu raw sugar impor, toh bisa diolah beberapa bulan lagi. Kita prioritaskan nasib petani. Kemdag punya daya desak ke pelaku usaha untuk mengintervensi," ujarnya.

Solusi kedua, pelaku usaha yang diberi izin impor ratusan ribu ton harus membeli gula petani. "Importir besar gula diajak dong beli gula petani dengan harga memadai, yang untung bagi petani dan untung bagi mereka. Win-win solution," pungkas Mufti Anam.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KLHK: Kebakaran di Perkebunan Sudah Jarang Terjadi

KLHK bersama BMKG akan melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) pada Juli di beberapa provinsi yang menjadi fokus penanggulangan karhutla.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Wapres Pastikan MUI dan Ormas Agama Besar Dukung Keputusan Pemerintah Tunda RUU HIP

RUU HIP adalah usul inisiatif DPR, pemerintah tidak punya kewenangan untuk langsung mencabut.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Kemdikbud: Jangan Paksakan Ketuntasan Kurikulum

Kurikulum pendidikan yang sesuai dengan konteks saat ini tak perlu dipaksakan untuk tuntas.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Kemdikbud Kaji Kurikulum Darurat di Tengah Pandemi

Sedang disiapkan opsi penyederhanaan kurikulum dalam kompetensi dasar yang disertai modul pembelajarannya.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Petronas Bagikan Paket Sembako di Jatim

Bantuan ini untuk meringankan beban pemerintah dan warga setempat dalam memerangi wabah Covid-19.

NASIONAL | 17 Juni 2020

FSGI: Hanya 15,9% Responden yang Setuju Sekolah di Zona Hijau Dibuka

Survei dilakukan kepada 1.656 responden guru/kepala sekolah/manajemen sekolah yang tersebar di 34 provinsi dan 245 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 16 Juni 2020

FSGI Minta Pemerintah Perbaiki Kualitas Pembelajaran Jarak Jauh

Pemerintah harus mengevaluasi penerapan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah agar lebih relevan.

NASIONAL | 16 Juni 2020

LPI Sebut 4 Kriteria Panglima TNI Mendatang

Harus diakui bahwa bangsa Indonesia sudah berjalan sejauh ini karena adanya TNI yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dari berbagai potensi ancaman

NASIONAL | 16 Juni 2020

Pandemi Covid-19 Dorong Ketahanan Bisnis dan Rumah Tangga di Indonesia

Pandemi virus corona diyakini justru mampu mendorong ketahanan bisnis dan rumah tangga di Indonesia.

NASIONAL | 16 Juni 2020

MK Minta Kematian Ki Gendeng Pamungkas Diklarifikasi

Pihak pengacara Ki Gendeng Pamungkas tak bisa memastikan apakah Ki Gendeng Pamungkas yang baru meninggal dunia merupakan orang yang mengajukan uji materi ke MK.

NASIONAL | 16 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS