Dewas KPK Diminta Tunjukkan Kinerja
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Dewas KPK Diminta Tunjukkan Kinerja

Kamis, 7 Mei 2020 | 19:57 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Baca: Dewas Temukan 18 Permasalahan di KPK

Perpres Nomor 61 Tahun 2020 yang diteken Jokowi pada 21 April 2020 itu mengatur soal gaji Dewan Pengawas KPK dan fasilitas lainnya yang didapat dari negara.

Hal ini lantaran, Dewas KPK yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK merupakan unsur baru di KPK yang diamanahkan UU nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK," demikian bunyi kutipan pertimbangan Jokowi dalam Perpres tersebut, Kamis (7/5/2020).

Dalam Perpres tersebut, Ketua Dewas KPK yang kini dijabat Tumpak Hatorangan Panggabean mendapatkan gaji setiap bulannya dengan total sebesar Rp 104.620.500. Sementara, empat anggota Dewas KPK yang kini dijabat Artidjo Alkostar, Syamsuddin Haris, Albertina Ho, dan Harjono masing-masing menerima Rp 97.796.250 setiap bulan.

Baca: KPK Bakal Laporkan Kinerja Triwulan Pertama

Gaji tersebut terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, serta tunjangan hari tua.

Secara rinci, Ketua Dewas KPK menerima gaji pokok sebesar Rp 5.040.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, tunjangan kehormatan Rp 2.396.000, tunjangan perumahan Rp 37.750.000, tunjangan transportasi Rp 29.546.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000 serta tunjangan hari tua Rp 8.063.500.

Sementara , anggota Dewas KPK menerima gaji pokok Rp 4.620.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, tunjangan kehormatan Rp 2.314.000, tunjangan perumahan Rp 34.900.000, tunjangan transportasi Rp 27.330.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000 serta tunjangan hari tua Rp 6.807.250.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana diberikan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden," bunyi Pasal 5.

Baca: Dewas KPK Tolak Wacana Menkumham Bebaskan Koruptor

Selain gaji, ketua dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jaminan keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Jaminan keamanan itu diberikan kepada anggota keluarga ketua dan anggota Dewas KPK.

"Tindakan pengawalan termasuk terhadap suami/istri dan anak serta perlengkapan keamanan, termasuk yang dipasang di tempat kediaman serta kendaraan yang dikendarainya," bunyi Pasal 13.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman menyatakan, tidak keberatan dengan gaji dan tunjangan pimpinan Dewas KPK yang sangat besar. Namun, dengan gaji besar yang diperolehnya, Boyamin meminta Dewas KPK menunjukkan kinerjanya dalam mengawasi dan memperkuat KPK.

"Prinsipnya saya tidak keberatan dengan gaji tersebut, asalkan disertai dengan kinerja bagus, dan bisa memperkuat kembali KPK," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2020).

Baca: Saut Situmorang Minta KPK Gencarkan OTT

Boyamin mengatakan gaji yang diterima ketua KPK lebih besar dari pimpinan Dewas. "Gaji Ketua KPK keseluruhan termasuk asuransi sekitar Rp 120 juta. Jadi Ketua Dewas KPK masih di bawah Ketua KPK," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Cegah Melarikan Diri, KPK Bakal Ringkus Tersangka Sebelum Diumumkan

Ini yang coba kami evaluasi dan benahi

NASIONAL | 7 Mei 2020

KPK Buka Seleksi Jabatan Juru Bicara

KPK membuka seleksi untuk jabatan Juru Bicara (Jubir) dan empat jabatan struktural lain.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Prajurit TNI Sudah Disiapkan Hadapi Perang Nubika

Pelatihan nuklir, biologi, kimia (nubika) sudah lama diajarkan untuk prajurit TNI.

NASIONAL | 7 Mei 2020

AHY Lepas Ribuan Bantuan Kemanusiaan

AHY juga secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada perwakilan kelompok lansia, anak yatim/jalanan, penyandang disabilitas serta kader PD DKI Jakarta.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Jajaran Kemhub Perlu Dukung Kerja Menteri Perhubungan

Menjadi tugas lingkaran Menhub untuk feeding informasi yang tepat dan akurat. Tujuannya agar Menhub yang baru sembuh betul-betul mengikuti perkembangan.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Prajurit TNI Diharapkan Kuasai Antisenjata Biologi

Perkembangan teknologi senjata secara global sudah sedemikian canggih.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Kedisiplinan Masyarakat dalam PSBB Kunci Putus Rantai Covid-19

Kebijakan PSBB harus diikuti kesadaran dan kerelaan masyarakat untuk disiplin dan mematuhinya untuk memutus penyebaran penularan Covid-19.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Terkait Kasus 79, Pengunjung Supermarket Indogrosir Sleman Akan di-Rapid Test

Joko menjelaskan, pihaknya harus melakukan rapid test kepada pengunjung, karena berhubungan dengan pasien kasus positif Covid -19, yaitu kasus 79.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Hari Raya Waisak, 1.049 Napi Buddha Terima Remisi

Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan.

NASIONAL | 7 Mei 2020

Kasal dan Kasau Masuki Pensiun, Begini Harapan Komisi I DPR

Laksamana Siwi Sukma Adji akan memasuki masa pensiun pada Mei 2020, sedangkan Marsekal Yuyu Sutisna memasuki masa pensiun pada Juni 2020.

NASIONAL | 7 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS