DJKI Minta Sengketa Merek Diselesaikan Secara Hukum
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

DJKI Minta Sengketa Merek Diselesaikan Secara Hukum

Rabu, 9 Oktober 2019 | 23:23 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham) meminta sengketa yang terjadi atas persoalan merek diselesaikan melalui proses hukum. Para pihak yang bersengketa tidak seharusnya melakukan upaya di luar koridor hukum yang berlaku.

"Tidak bisa (bertindak sendiri). Sengketa diselesaikan melalui proses hukum," kata Kasubdit Penindakan, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham), Ronald Lumbuan usai 'Sosialisasi Hukum tentang Merek' yang digelar Asosiasi Pedagang Komputer Layak Pakai Nasional (Apkomlapan) di Harco Mangga Dua, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Pedagang Nilai Somasi Pemegang Merek Seagate Berlogo RFI Salah Alamat

Diketahui, sejumlah pelaku usaha di Harco Mangga Dua mendapat somasi dari pemegang merek dagang hardisk Seagate dengan logo RFI pada awal bulan September 2019.

Apkomlapan menolak somasi tersebut karena selama ini para pedagang menggunakan merek Seagate resmi dari Seagate Technology LLC selaku pemilik paten dan merek dari luar negeri.

Bahkan, salah satu pedagang komputer, Joko yang juga anggota Apkomlapan mendapat intimidasi, karena mengunggah video yang menyatakan menggunakan hardisk asli Seagate asli dari Seagate Technology dan bukan Seagate dari merek lainnya.

Ronald mengatakan, setiap orang yang mengklaim memiliki hak merek harus melewati sejumlah tahapan untuk memperoleh sertifikat merek. Sertifikat tersebut yang kemudian menjadi hak alas bagi pemegang merek untuk mengadukan sengketa merek.

"Itulah alas hak bagi seseorang untuk melakukan pengaduan atau pelaporan ke penyidik polri atau kepada kami Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa," katanya.

Baca Juga: Apkomlapan Mengadu ke KPPU

Dalam sengketa merek, Ronald menyatakan, pihak yang mengklaim suatu merek harus mampu menunjukkan sertifikat merek. Dalam sertifikat tersebut akan terungkap klasifikasi merek. "Perlindungan baru akan timbul apabila memiliki sertifikat hitam di atas putih," tegasnya.

Ditegaskan Ronald, hanya Polri atau Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI yang berwenang terkait penanganan hukum dugaan pelanggaran merek jika para pihak. Meski demikian, kata Ronald, dalam proses pidana dugaan pelanggaran merek terdapat kemungkinan berakhir perdamaian karena sengketa merek merupakan delik aduan. Selain secara pidana, para pihak juga dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

"Jadi tergantung sengketa jenis apa yang ingin ditempuh para pihak," katanya.

Sekretaris Apkomlapan, Ramdansyah mengatakan tingkat kesadaran dan pengetahuan pedagang komputer terhadap merek lunak berbeda jauh dengan perangkat keras. Diakuinya, pengetahuan dan kesadaran merek perangkat keras yang masih rendah menjadi kendala para pedagang. "Berbeda jauh dengan pengetahuan terhadap merek lunak," katanya.

Ramdansyah mengatakan, kesadaran pedagang komputer tentang merek meningkatkan setelah razia beberapa kali terhadap pembajakan perangkat lunak dengan merek dagang Microsoft. Pedagang takut untuk menginstal perangkat komputer dengan produk bajakan.

"Ini kondisi yang menggembirakan terkait kesadaran akan penggunaan hak intelektual," kata Ramdansyah.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Nusa Penida Festival Sangat Meriah

Wisatawan lokal dan mancanegara tumpah ruah dalam penutupan NPF.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

JIS Dukung Pemulihan Trauma Anak Korban Gempa di Lombok Timur

Tantangan mengajak anak belajar sambil bermain di lokasi pasca-bencana cukup besar.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

Pengusaha Minta Kepastian Hukum Pemindahan Ibu Kota

“Dari segi konsep pengembangan kotanya, kami harapkan juga harus lebih jelas dan memberikan peluang kita dari sisi swasta untuk berpartisipasi," kata Sany.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

Wiranto: Situasi Papua Aman Terkendali

Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahwa situasi Kamtibmas di Papua dalam kondisi aman terkendali meskipun harus tetap diwaspadai potensi aksi kekerasan.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

Eksekutor Pengukuran Tanah di BPN Sebaiknya Dilakukan Swasta

Untuk bisa terlibat sebagai eksekutor pengukuran tanah tidak seperti membalikkan telapak tangan, karena ada aspek kultur di BPN.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

Gunakan Kapal Laut, 650 Pengungsi Wamena Kembali ke Makassar

Sebanyak 650 pengungsi dari Wamena, Rabu (8/10/2019) dipulangkan ke daerah asal dengan menggunakan KM Sinabung dengan tujuan Makassar.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

KPK Tetapkan Eks Pejabat Subang Tersangka Gratifikasi Rp 9,6 Miliar

Diduga sebagian besar dari uang yang diterima, digunakan untuk kepentingan Heri Tantan. Uang yang diberikan Heri Tantan pada Ojang Sohandi hanya Rp 1,65 miliar.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

Pengadilan Tipikor Tolak Nota Keberatan Rommy

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, Rabu (9/10/2019).

NASIONAL | 9 Oktober 2019

Atasi Kemiskinan dengan Dua Cara, Ini Penjelasan Jusuf Kalla

“Ukuran kemiskinan itu peningkatannya dapat diukur daripada sama dengan suatu perusaaan,” kata Wapres Jusuf Kalla.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

Kapolri Tegaskan Terus Kejar KNPB dan ULMWP

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian menegaskan pihaknya terus mengejar anggota KNPB dan ULMWP, kemudian menangkap mereka.

NASIONAL | 9 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS