Wacana Provinsi Bogor Raya, Mendagri Ingatkan Moratorium DOB
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Wacana Provinsi Bogor Raya, Mendagri Ingatkan Moratorium DOB

Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:33 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Wali Kota Bogor, Bima Arya mengusulkan pembentukan provinsi baru dengan nama Bogor Raya atau memisahkan diri dari provinsi Jawa Barat. Provinsi baru ini diusulkan terdiri dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, dan Depok.

Merespon hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan, usulan provinsi Bogor Raya tersebut masih berupa wacana yang disampaikan Bima Arya. Tjahjo mengingatkan, adanya moratorium atau penundaan sementara terkait pemekaran daerah.

"Itu masih wacana Wali Kota, karena sampai sekarang ini sudah moratorium," kata Tjahjo usai rapat dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita terkait penguatan basis data bantuan sosial di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Tjahjo mengungkapkan hingga saat ini, Kemdagri telah menerima 314 aspirasi yang meminta otonomi daerah baru (DOB). Namun, Indonesia saat sudah memiliki 514 daerah baik di tingkat provinsi hingga kabupaten kota.

"Sudah 314 aspirasi masyarakat, aspirasi tokoh masyarakat, aspirasi daerah, yang minta daerah otonomi baru, sudah 314 baik provinsi maupun kabupaten kota. Kan enggak mungkin itu, sekarang sudah 514 kabupaten kota, masa mau ditambah 500 lagi," kata Tjahjo.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kebakaran Hutan Telah Mencapai 135.000 Hektare

Persentase titik api di 2019 meningkat dengan rata-rata lebih dari 50 persen ketimbang 2018.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Kepala BNPB Minta Pembakar Hutan Disanksi Tegas

Alasannya, kejadian kebakaran hutan sudah sering terjadi tiap tahun.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Ditanya Ibu Kota Baru Berada di Kaltim, Presiden: Masih Tunggu Kajian

Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menutup rapat lokasi persis ibu kota baru.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mendagri Usulkan Ibu Kota Baru Tidak Jadi Daerah Otonom Baru

Ibu kota baru itu nantinya tidak akan berbentuk daerah khusus ibu kota seperti yang disandang Jakarta saat ini.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mendagri Jamin Pelayanan Publik di Papua dan Papua Barat Tetap Berjalan

Tjahjo meminta kepada kepala daerah di Papua dan Papua Barat melarang aparatur sipil negara (ASN) di daerah masing-masing untuk turun ke jalan.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mahasiswa Papua: Rasa Sakit Hati Masyarakat Papua, Obatnya Presiden Jokowi

"Luka yang sudah mendarah di sana dan obatnya itu adalah bapak Presiden Joko Widodo" ujar Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Papua Barat di Makassar.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Mendagri Minta Gubernur Papua dan Papua Barat Berdialog dengan Gubernur Jatim

Dialog antar gubernur penting untuk mencari titik temu terkait persoalan yang terjadi belakangan ini.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Hak Jawab Jo'mari Flobamora

Jo'mari Flobamora memberikan hak jawab atas berita berjudul "TKN Bantah Terkait dengan Jomari Flobamora".

NASIONAL | 22 Agustus 2019

Sudah Kondusif, Penjagaan di Papua Barat Masih Dilakukan

Aktivitas perekonomian dan pendidikan yang sudah kembali normal. Sejumlah toko dan pasar yang sebelumnya ditutup, kini sudah kembali dibuka.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

IPW: Polisi Jadi Pimpinan KPK Bukan Hal Baru, Tak Perlu Panik

Kenapa KPK menolak untuk memberikan sejumlah dokumen yang dibutuhkan BPK untuk mengaudit keuangan lembaga antirasuah itu,

NASIONAL | 22 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS