Perjelas Batasan Kerja, Profesi Perencana Keuangan Perlu Diatur
INDEX

BISNIS-27 446.563 (-0.62)   |   COMPOSITE 5038.4 (9.53)   |   DBX 922.546 (7.69)   |   I-GRADE 135.148 (0.12)   |   IDX30 424.72 (0.57)   |   IDX80 110.692 (0.34)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.37)   |   IDXG30 117.102 (0.39)   |   IDXHIDIV20 380.385 (0.88)   |   IDXQ30 124.37 (0.19)   |   IDXSMC-COM 213.267 (1.9)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (2.92)   |   IDXV30 104.022 (1.13)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.68)   |   Investor33 370.782 (-0.37)   |   ISSI 146.581 (1)   |   JII 534.734 (1.6)   |   JII70 181.171 (0.79)   |   KOMPAS100 994.168 (-0.27)   |   LQ45 775.543 (1.8)   |   MBX 1400.42 (1.36)   |   MNC36 279.01 (-0.57)   |   PEFINDO25 262.474 (0.02)   |   SMInfra18 238.826 (2.26)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.67)   |  

Perjelas Batasan Kerja, Profesi Perencana Keuangan Perlu Diatur

Rabu, 29 Juli 2020 | 15:18 WIB
Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Ira Aprilianti, menilai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memetakan regulasi profesi financial planner atau perencana keuangan secara lebih jelas, sehingga membuat koridor kerja mereka jadi lebih jelas.

Baca Juga: 24 Manajer Investasi Kena Sanksi OJK

Menurut Ira, beberapa hal yang patut diregulasi terkait aktivitas yang satu ini mencakup kewenangan dan kewajibannya, ruang lingkup dan kode etik profesinya, pertanggungjawabannya, hingga pengawasannya yang dapat dibantu melalui peran asosiasi.

"Selama ini profesi perencana keuangan belum diatur oleh OJK, namun hanya melalui proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Padahal, wilayah kerja dari aktivitas ini berhubungan erat dengan kewenangan OJK untuk melindungi konsumen lembaga keuangan sesuai amanat UU OJK Nomor 21/2011,” kata Ira Aprilianti, Rabu (29/7/2020).

Ira mengatakan, sertifikasi FP dikeluarkan oleh LSP FPSB Indonesia dan IAFRC Indonesia. Lembaga Sertifikasi Profesi FPSB Indonesia atau LSP FPSB, merupakan penyelenggara program sertifikasi certified financial planner (CFP) dan registered financial planner (RFP). Sementara, IAFRC Indonesia memberikan sertifikasi registered financial associate (RFA), registered financial consultant (RFC), dan registered islamic financial associate (RIFA). Semua sertifikasi itu, mengacu ke organisasi internasional sebagai acuan standar.

"Belum adanya regulasi yang mengatur aktivitas perencana keuangan inilah, salah satunya, yang membuat koridor kerja mereka tidak jelas. Pada kasus yang sedang ramai diperbincangkan, perencana keuangan ini juga berperan sebagai manajer investasi. Padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Masing-masing memiliki batasan dan etika yang harus dipatuhi,” jelasnya.

Baca Juga: OJK Dalami Sanksi Maksimal untuk PT Jouska

Ira menyampaikan, perencana keuangan berfungsi sebagai pihak yang membantu perencanaan keuangan yang mengacu pada kebutuhan dari klien. Perencana keuangan tidak berhak menjalankan aktivitas keuangan nasabah karena sifatnya hanya memberikan masukan dan merencanakan. Sementara itu, manajer investasi adalah mereka yang menjalankan dan mengelola portofolio milik nasabah, baik individu maupun kelompok.

Ira merekomendasikan proses regulasi melalui tiga langkah. Pertama, OJK dapat menyiapkan Peraturan OJK atau Surat Edaran OJK yang mengatur kewenangan dan kewajiban profesi perencana keuangan. Kedua, OJK dapat melakukan co-regulation dengan menunjuk satu atau lebih asosiasi dan memberikan kewenangan asosiasi untuk memberikan rekomendasi izin pada anggotanya untuk membuka jasa perencana keuangan yang diajukan pada OJK. Koordinasi antara OJK dan asosiasi tersebut dapat memudahkan asosiasi dan OJK mengawasi dan mengkonsolidasi laporan konsumen atau pengguna jasa serta memitigasi risiko.

"Co-regulation ini dapat disesuaikan seperti pada profesi akuntan dan penilai publik. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi perencana keuangan mana yang memiliki pengetahuan, sertifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam perencanaan keuangan sesuai dengan standar etika dan profesi pada saat memberikan jasa. Asosiasi dan OJK dapat mencabut izin perencana keuangan serta mensosialisasikannya pada masyarakat jika terbukti bertindak tidak sesuai peraturan yang diatur asosiasi dan OJK,” kata Ira.

Hal ini, lanjut Ira, juga bersesuaian dengan rencana Asosiasi Perencana Keuangan IARFC (International Association of Registered Financial Consultant) yang tengah berkoordinasi dengan asosiasi perencana keuangan lainnya untuk membuat daftar hitam, sebagaimana diterapkan di Bank Indonesia seperti BI Checking. Daftar hitam itu nantinya akan memasukkan perusahaan-perusahaan atau perorangan yang pernah terlibat kasus dengan para kliennya yang telah divalidasi melalui pemanggilan dan investigasi.

Baca Juga: Bos Jouska Jawab Tudingan Rugikan Klien

Ketiga, asosiasi dan OJK harus menyediakan akses pengaduan untuk pengguna jasa agar laporan perencana keuangan yang tidak berizin atau tidak sesuai standar dan etika dapat ditindaklanjuti. Asosiasi yang telah diberikan wewenang dan tanggung jawab dapat menerima laporan dari pengguna jasa, menginvestigasi, dan memberikan sanksi pada anggotanya yang terbukti tidak profesional, tidak kompeten, serta tidak beretika.

"Di sisi lain, asosiasi dan pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap reputasi profesi tersebut jika yang bersangkutan sudah memberikan jasa sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku," pungkas Ira.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Triwulan II-2020, Bank Jatim Raup Laba Bersih Rp 770,15 Miliar

Kinerja keuangan Bank Jatim selama triwulan II 2020 menunjukkan performa yang bagus.

EKONOMI | 29 Juli 2020

BTN Tawarkan Solusi Mudah Miliki Rumah

BTN menawarkan KPR From Home The New Normal sebagai solusi mudah miliki rumah idaman.

EKONOMI | 29 Juli 2020

Wamendag Intensifkan Diplomasi dan Kampanye Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah salah satu penopang ekspor Indonesia.

EKONOMI | 29 Juli 2020

Kemperin Dorong Wirausaha Muda Kriya dan Fesyen

Kemperin melaksanakan program Creative Business Incubator untuk mencetak wirausaha muda yang akan menjadi motor penggerak industri ini di masa mendatang.

EKONOMI | 29 Juli 2020

BNI Termasuk 20 Besar Bank Internasional di Singapura

BNI Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) Singapura menjadi salah satu dari 20 bank internasional yang berstatus Full Bank License.

EKONOMI | 29 Juli 2020

Cegah Resesi, Pemerintah Akan Belanja Besar-besaran

Belanja pemerintah secara besar-besaran akan didorong, sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi.

EKONOMI | 29 Juli 2020

Pengelolaan Dana Peserta, BP Tapera Tetapkan Dua Acuan Utama

Investasi aman dan transparansi menjadi acuan BP Tapera dalam pengelolaan dana peserta.

EKONOMI | 29 Juli 2020

Rupiah Berbalik Melemah ke Rp 14.500-an

urs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan siang hari ini, Rabu (29/7/2020), terpantau melemah ke kisaran Rp 14.500.

EKONOMI | 29 Juli 2020

Sesi I, IHSG Terkoreksi 0,22%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,22 persen ke kisaran 5.101,73 pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Rabu (29/7/2020).

EKONOMI | 29 Juli 2020

OJK Akan Perpanjang Masa Restrukturisasi Kredit yang Terdampak Covid-19

Pada Oktober mendatang, OJK akan mengumumkan masa perpanjangan dari program restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak Covid-19.

EKONOMI | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS