Pemerintah Ubah Batas Penghasilan Kelompok Sasaran Rumah Subsidi
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pemerintah Ubah Batas Penghasilan Kelompok Sasaran Rumah Subsidi

Rabu, 1 April 2020 | 21:31 WIB
Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah kembali memperbarui regulasi seputar pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP).

Baca Juga: Hingga Maret, Penyaluran FLPP Mencapai Rp 2,8 Triliun

Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran, Besaran Suku Bunga, Lama Masa Subsidi, dan Jangka Waktu Kredit Pemilikan KPR Bersubsidi, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta bisa memiliki rumah subsidi tapak ataupun rumah susun (Rusun).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Eko D Heripoerwanto mengatakan, aturan ini masih menginduk dengan Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Kemudahan Dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keputusan Menteri Nomor 242/KPTS/M/2020 ini diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020, dan mulai berlaku pada 1 April 2020.

"Aturan ini disusun sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat baik dari sisi MBR, pengembang, maupun bank pelaksana. Ada beberapa relaksasi yang sangat mempengaruhi atau sangat cocok diberlakukan di regional tertentu. Selanjutnya pemerintah juga tetap menyalurkan SSB (Subsidi Selisih Bunga) dan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka),” ujar Eko dalam siaran pers, Rabu (1/4/2020).

Baca Juga: Keberpihakan Pemerintah Terhadap Rumah MBR Masih Rendah

Menurut Eko, ada perubahan yang signifikan dalam Kepmen nomor 242 tahun 2020 ini, jika dibandingkan dengan Kepmen sebelumnya nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

"Melalui Kepmen baru ini, batasan maksimal penghasilan Rp 8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun baik konvensional maupun syariah yang sekarang dikenal dengan Rumah Umum Tapak/Susun. Sedangkan dalam aturan lama untuk KPR Sejahtera Tapak hanya Rp 4 juta dan Rumah Sejahtera Susun sebesar Rp 7 juta," tandas Eko.

Kempen baru ini juga mencabut Kepmen nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera tapak yang Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Baca Juga: Kota Modern Kembangkan Kavling Siap Bangun

Sedangkan masa subsidi berjalan, untuk penyaluran FLPP masa subsidi masih berlangsung paling lama 20 tahun, sedangkan untuk SSB berlangsung paling lama 10 tahun. Sedangkan untuk SBUM yang diberlakukan masih sama, yaitu sebesar Rp4.000.000,00.

Khusus untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, diberikan skema yang relatif khusus, yaitu batasan penghasilan untuk rumah umum tapak sebesar Rp 8 juta dan Sarusun umum sebesar Rp 8,5 juta. Sedangkan suku bunga yang diterapkan adalah sebesar 4 persen dengan jangka waktu angsuran KPR paling lama 20 tahun.

SBUM yang diberikan untuk wilayah tersebut sebesar Rp10 juta, kebijakan tersebut khusus diberikan dalam rangka dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat papua untuk dapat memanfaatkan KPR Bersubsidi.

Selain mengatur batasan penghasilan, suku bunga, masa subsidi dan jangka waktu KPR Subisidi, Keputusan Menteri ini juga mengatur batasan harga jual berikut dengan batasan luas tanah dan luas lantai bagi rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jumlah Penumpang Menurun, KAI Daop 8 Batalkan 22 KA Selama April 2020

KAI Daop 8 melakukan pembatalan 22 KA tersebut merupakan program pembatalan yang terbagi menjadi 5 tahap.

EKONOMI | 1 April 2020

Stimulus Jokowi Disambut Positif

Dengan adanya stimulus ini dia optimistis pertumbuhan ekonomi bisa sekitar 2,5%-4%

EKONOMI | 1 April 2020

Hingga Maret, Penyaluran FLPP Mencapai Rp 2,8 Triliun

PPDPP secara rata-rata tiap harinya mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 debitur.

EKONOMI | 1 April 2020

Tanjung Priok Tetap Buka Pelayanan Ekspor-Impor

Interaksi antarmanusia di terminal peti kemas semakin jauh berkurang.

EKONOMI | 1 April 2020

Laju Penguatan Rupiah Terhenti

Rupiah kembali menjadi yang terburuk dibandingkan dengan mata uang utama di Asia lainnya

EKONOMI | 1 April 2020

Pemerintah Akui Punya Banyak Opsi Pendanaan Stimulus

Kita dalam financing defisit yang bertambah, banyak layer alternatif.

EKONOMI | 1 April 2020

Stimulus Belum Kuat Bawa IHSG Menguat Kembali

IHSG goyang di tengah sentimen negatif global.

EKONOMI | 1 April 2020

PGN Pastikan Pasokan Gas ke Sektor Kelistrikan Aman

PGN memastikan pasokan gas bumi ke sektor kelistrikan tetap aman selama pandemi virus corona untuk mendukung pembatasan sosial dan WFH.

EKONOMI | 1 April 2020

Jumlah Penumpang Anjlok 63%, KAI Batalkan 243 Perjalanan KA

Menurunnya volume penumpang KA hingga mencapai 63% akibat pandemi virus corona

EKONOMI | 1 April 2020

Pembebasan PPh Pasal 21 Akan Diperluas ke Banyak Sektor

Relaksasi ini tidak hanya diberikan pada pekerja di industri manufaktur atau pengolahan seperti yang sebelumnya sudah tetapkan

EKONOMI | 1 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS