Anggota DPD Sarankan Tunda Pilkada di Zona Merah dan Hitam
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Anggota DPD Sarankan Tunda Pilkada di Zona Merah dan Hitam

Selasa, 20 Oktober 2020 | 07:21 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abraham Liyanto mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada di zona merah dan hitam harus ditunda. Hal itu agar pelaksanaan Pilkada tidak menjadi media penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Ditunda total kan, pemerintah tidak mau, apalagi tinggal satu bulan lagi. Maka jalan keluarnya, tunda di zona merah dan hitam saja karena tingkat risikonya sangat tinggi,” kata Abraham di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan lima zona untuk status Covid 19 yaitu hijau, kuning, orange, merah, dan hitam. Zona hijau artinya tidak ada kasus Covid-19. Zona kuning menunjukkan ada beberapa kasus penularan lokal tetapi risiko rendah. Zona oranye adalah zona risiko sedang. Adapun zona merah adalah terjadi penularan Covid-19 yang sangat tinggi. Sementara zona hitam adalah kasus penularan sangat parah dan tidak terkendali.

Abraham berpandangan memaksa Pilkada di zona merah dan hitam sangat tidak logis. Pertama, partisipasi pemilih pasti sangat turun karena masyarakat enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedua, risiko terpapar virus corona bagi petugas dan pemilih sangat tinggi karena terjadi kerumunan massa. Ketiga, berpotensi terjadi manipulasi suara karena pihak tertentu bisa memanfaatkan ketidakhadiran pemilih di TPS.

“Boleh saja sekarang kita bilang nanti akan diatur jarak, diatur waktu pencoblosan, dan sebagainya. Tetapi kan situasi di lapangan bisa lain. Ini memilih kepala daerah masalahnya. Dekat sekali hubungannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang namanya pendukung fanatik, mereka tidak peduli bahaya Covid-19. Mereka akan berkerumun seperti pada kasus pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) awal September lalu. Apalagi jika hasil perhitungan suara unggul kandidat yang didukungnya,” jelas senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini.

Dia menyarankan penundaan pilkada di zona merah dan hitam diputuskan pada masa tenang mulai tanggal 5 Desember 2020. Penilaiannya dilihat dua minggu sebelum masa tenang. Artinya tingkat penyebaran di suatu daerah dilihat mulai tanggal 20 November. Jika sejak tanggal tersebut sampai masa tenang, tidak ada perubahan status menjadi kuning atau hijau maka tempat tersebut harus ditunda Pilkadanya.

“Ditunda sampai naik ke status kuning atau hijau. Jadi bisa saja ditunda hanya 2 minggu atau 1 bulan,” jelas Abraham.

Dia berharap penyelenggara Pilkada agar terus memperbaharui (update) kondisi satu daerah. Koordinasi dengan Satgas Covid-19 harus intensif dilakukan. Hal itu untuk mengetahui apakah satu wilayah layak diteruskan tahapan pencoblosan pada tanggal 9 Desember atau perlu ditunda.

“Jangan memaksa diserentakkan tanggal 9 Desember. Kalau memang statusnya sangat berisiko, harus berani keputusan penundaan,” tegas Abraham.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Basarah: Pemerintahan Jokowi Tunjukkan Komitmen Kuat Tegakkan Keadilan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan komitmen kuat terkait penegakan hukum.

POLITIK | 19 Oktober 2020

Pengamat: Pandemi Covid-19 Hambat Kerja Jokowi-Ma'ruf di Tahun Pertama

Dampak pandemi Covid-19 bahkan menggerus daya tahan ekonomi nasional dan menghalangi banyak aktivitas pemerintahan.

POLITIK | 19 Oktober 2020

Hayono Isman: UU Cipta Kerja Sebaiknya Cepat Diundangkan

"Jika ditunda, maka berbagai spekulasi negatif akan terus membesar,” kata Hayono Isman.

POLITIK | 19 Oktober 2020

KIPP Dukung Pilkada di Zona Merah dan Hitam Boleh Ditunda

Namun KIPP mengingatkan penentuan zona suatu wilayah harus benar-benar valid sehingga tidak menjadi masalah.

POLITIK | 19 Oktober 2020

Wasekjen PPP: Kesadaran Hamzah Haz Menurun

Kondisi kesadaran Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz saat ini disebut sedang menurun.

POLITIK | 19 Oktober 2020

Tingginya Kepuasan Publik Disebut Bukti Kepemimpinan Jokowi Kuat

Kepercayaan publik yang tinggi itu akan berdampak positif bagi pemerintah.

POLITIK | 19 Oktober 2020

Kepuasan terhadap Jokowi 66 Persen, Golkar Sebut Prestasi di Tengah Pandemi

Hasil survei dari Indikator itu menunjukkan kebijakan Jokowi menghadapi pandemi Covid-19 cukup berhasil.

POLITIK | 18 Oktober 2020

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Masih Berpotensi Naik

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut tingkat kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi berada di angka 60 persen.

POLITIK | 18 Oktober 2020

Survei: Masyarakat Cukup Puas terhadap Kinerja Jokowi Tangani Pandemi

Tingkat kepuasan terhadap pemerintah diketahui sebanyak 60,5 persen, naik dari yang sebelumnya sebesar 55,3 persen pada Juli 2020.

POLITIK | 18 Oktober 2020

Pelanggaran Protokol Kesehatan Meningkat, Pilkada 2020 Semakin Berisiko

Pelanggaran tidak akan terhindarkan karena model kampanye yang efektif digunakan adalah tatap muka, sementara tatap muka dibatasi hanya maksimal 50 orang.

POLITIK | 18 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS