Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada 2020 Hanya 10%
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada 2020 Hanya 10%

Selasa, 15 September 2020 | 16:16 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Keterwakilan perempuan di Parlemen tidak pernah sampai pada angka ideal yang diharapkan yakni sebesar 30 persen walaupun sudah disyaratkan UU. Di Pemilu 2004, keterwakilan perempuan di Parlemen mencapai 11 persen, di Pemilu 2009 meningkat menjadi 17,8 persen, Pemilu 2014 menjadi 17,3 persen dan Pemilu 2019 sebesar 20,5 persen. Di Pilkada 2020, hanya 141 perempuan atau hanya sekitar 10,26% perempuan saja yang akan berkontestasi.

Manajer Program Perludem, Fadhli Ramadhanil, menilai, keterwakilan perempuan yang belum mencapai 30 persen salah satunya disebabkan karena partai politik belum punya sistem yang cukup mapan untuk melahirkan figur-figur perempuan yang punya potensi, pengalaman maupun kemampuan di bidang politik.

"Eksistensi kelompok rentan (perempuan) masih dipandang sebagai kewajiban, untuk memenuhi aturan main saja, sehingga inklusivitas untuk pemberdayaan masih belum maksimal," kata Fadhli Ramadhanil, dalam diskusi "Urgensi Pembaharuan Desain Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum Bagi Caleg Dari Kelompok Rentan Dalam RUU Pemilu", di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Menurutnya, partai politik di Indonesia belum punya kemampuan mencetak kader-kader yang dikategorikan kelompok rentan. Di antaranya seperti dari kalangan perempuan, masyarakat adat, kelompok pemuda, hingga kalangan disabilitas. Semua yang dilakukan Parpol masih hanya sebatas rekrutmen taktis untuk jangka pendek.

Selama ini, yang dialami kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat adat, disabilitas, maupun kelompok muda tentunya berada dalam kondisi yang berbeda-beda. Dicontohkan, kelompok masyarakat adat masuk ke parpol dan punya basis sosial yang kuat, tentu memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

"Berbeda jika teman-teman yang tidak punya basis pemilih, akan sulit mendapatkan akses posisi tawar dalam konstestasi pemilu," ujarnya.

Padahal, ada prinsip penting dalam demokrasi. Yaitu kesamaan, penyamarataan, kesetaraan, dan keadilan. Jika satu saja ada prinsip tersebut yang ditinggalkan, maka sulit menciptakan pemilu yang demokratis.

"Ada tantangan yang secara lahirlah juga berbeda, yakni ada prinsip penting yang mesti dipahami, bahwa ada kondisi berbeda yang dihadapi kelompok rentan sedari awal, dibanding peserta pemilu lainnya. Selain itu eksistensi kelompok rentan masih dipandang sebagai kewajiban, untuk memenuhi aturan main saja," ucapnya.

Dari catatan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif sendiri, setelah penutupan pendaftaran Bakal Paslon di Pilkada 2020, setidaknya terdapat 687 bapaslon dan 1.374 orang (baik cakada dan cawakada) yang akan berkontestasi untuk memperebutkan 270 kursi kepala daerah (Data KPU RI 6 Sept 2020).

Sayangnya, dari angka tersebut, hanya 141 perempuan atau hanya sekitar 10,26% perempuan saja yang akan berkontestasi pada Pilkada 2020. Selain pada Pilkada, keterwakilan perempuan di Parlemen juga tidak pernah sampai pada angka ideal yang diharapkan yakni 30%.

Hingga saat ini paling tidak ada empat persoalan yang dihadapi perempuan dan kelompok rentan dalam menghadapi permasalahan hukum kepemiluan. Keempat persoalan itu di antaranya akses informasi dan pemahaman terhadap permasalahan hukum kepemiluan, akses terhadap pendampingan hukum, akses terhadap partai politik dalam memberikan rekomendasi serta pendampingan dan desain penegakan hukum yang ada saat ini masih membuka ruang untuk mendiskriminasi kelompok rentan.

Melihat RUU Pemilu yang disiapkan oleh DPR yang menggabungkan dua UU yakni UU 7/2017 tentang Pemilu dan UU 10/2016 tentang Pilkada masih minim keberpihakannya terhadap kelompok rentan.

Hal ini dapat dilihat dari Draft RUU Pemilu yang dikeluarkan oleh DPR per 6 Mei 2020 yang tidak terdapat perbaikan dalam aspek affirmative action bagi kelompok rentan. Desain penegakan hukum pemilu dan bantuan hukum bagi kelompok rentan menjadi relevan dan penting untuk dimasukkan di dalam Draf RUU Pemilu yang sedang disiapkan oleh DPR.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu: Kelompok Rentan dalam Pemilu Perlu Lebih Diakomodasi

Setidaknya ada empat kelompok rentan di dalam Pemilu, di antaranya kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok muda, hingga kaum perempuan.

POLITIK | 15 September 2020

Presiden Perintahkan Menko Luhut Kawal Ketat Penanganan Pandemi di 9 Provinsi Utama

Presiden perintahkan Luhut tangani kasus covid-19 di sembilan Pronvinsi.

NASIONAL | 15 September 2020

Perempuan Kelompok Paling Rentan Hadapi Pelanggaran Pemilu

Jika Indonesia ingin mendorong tingkat keterwakilan perempuan mencapai 30 persen, maka proses penegakkan hukum dan pengawasan pemilu juga perlu ditingkatkan.

POLITIK | 15 September 2020

Transparan dan Akuntabel, Anggota DPR Apresiasi Kebijakan Penataan Staf Ahli BUMN

Kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai transparan serta akuntabel terkait kebijakan pengangkatan staf ahli direktur BUMN.

POLITIK | 15 September 2020

Pilkada Diyakini Sukses Jika Protokol Kesehatan Ketat Diterapkan

Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa dari semua pihak.

POLITIK | 14 September 2020

PAN Minta Pilkada 2020 Tetap Lanjut dengan Sejumlah Catatan

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020, walau saat ini banyak pihak yang mendorong penundaan.

POLITIK | 14 September 2020

DPR Setujui Alokasi Rp 30,9 Triliun untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial

DPR menyetujui anggaran Rp 30,9 triliun untuk Kementerian Sosial (Kemsos) untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam RDP di DPR hari ini.

POLITIK | 14 September 2020

Bapaslon Wajib Ikuti Aturan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

KPU sebagai penyelenggara pilkada bisa memberikan teguran kepada pihak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

POLITIK | 14 September 2020

KPU: Sebanyak 738 Bapaslon Akan Bertarung di Pilkada 2020

Jumlah tersebut, tersebar di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada.

POLITIK | 14 September 2020

KPU: Tiga Bapaslon Daftar di Masa Perpanjangan

Sesuai jadwal, KPU akan menetapkan Bapaslon menjadi Paslon pada tanggal 23 September mendatang.

POLITIK | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS