Timwas Covid-19 DPR Kritik Penyerapan Anggaran Covid-19
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Timwas Covid-19 DPR Kritik Penyerapan Anggaran Covid-19

Selasa, 4 Agustus 2020 | 19:45 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan angka orang yang terpapar virus corona serta menghindari munculnya klaster baru.

"Sampai saat ini belum menunjukkan penurunan jumlah orang yang posisitif terkena virus corona dan telah mencapai lebih dari 106.000 orang," kata Muhaimin, dalam keterangannya, Selasa (4/8/2020).

Hal itu khususnya terhadap para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19. Apalagi, sejauh ini jumlah dokter maupun tenaga kesehatan yang wafat karena akhirnya terjangkit Covid-19 justru meningkat.

Dijelaskannya, Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.739,2 triliun untuk tahun 2020 sebagaimana tertuang alam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2020. Selain itu, ada tambahan belanja untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.

Dari angka itu, alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun; perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun; pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun; insentif dunia usaha sebesar Rp123,46 triliun; untuk UMKM Rp223,46 triliun; sektor kementerian/lembaga dan pendapatan sebesar Rp 106,11 triliun.

Menurut Wakil Ketua DPR itu, sekalipun Indonesia berada dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan laporan pemerintah, dari total anggaran penanganan Covid-19, sebesar Rp 695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19% atau Rp136 triliun. Hal ini mengharuskan pemerintah melakukan beberapa hal untuk perbaikan.

"Anggaran yang sangat besar harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Program jaring pengaman sosial harus menyentuh semua masyarakat terdampak," katanya.

Selain itu, tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK dan membuka lapangan kerja. Hal itu bisa dilakukan melalui program padat karya atau lainnya.

Lebih jauh, akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian, serta pendampingan industri kreatif dan UMKM.

Muhaimin juga meminta Pemerintah harus melakukan konsolidasi data. Keenam bidang program penanganan Covid-19 membutuhkan kelengkapan data supaya pogram penanganan Covid-19 dapat tepat sasaran dan tepat pembalanjaan. Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR serta program pemulihan ekonomi nasional secara umum.

"Perbedaan jumlah dan data penerima bantuan di masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah propinsi dan kabupaten, harus segera disinkronkan," imbuhnya.

Ketua Umum DPP PKB itu juga menyatakan, harus dibuatkan mekanisme penyerapan anggaran yang fleksibel, dan menghindari kerumitan birokratis. "Dilakukan inovasi, membuat terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran. Harus optimalisasi teknologi informasi serta digitalisasi layanan," katanya.

Ditekankannya juga, dalam pengelolaan anggaran secara umum dan anggaran penanganan covid-19, tidak boleh melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran Covid-19.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PKB Usung Cabup Kopli Ansori di Pilbup Lebong

Saat ini ada 4 kandidat cabup Lebong hampir dipastikan akan bertarung di pilbup melalui Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Pilkada di Era Pandemi, Gerindra Maksimalkan Kampanye Daring

Dalam situasi sekarang, sebanyak mungkin menghindari adanya pertemuan-pertemuan walaupun terbatas, karena rentan menimbulkan klaster baru.

POLITIK | 4 Agustus 2020

Gerindra Resmi Dukung Bobby Nasution-Aulia Rahman di Pilwalkot Medan

Partai Gerindra resmi mengumumkan nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, untuk maju di Pilwalkot Medan berpasangan dengan Aulia Rahman.

POLITIK | 4 Agustus 2020

Bicara dengan Ketua Parlemen Turki, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin Covid-19 dan Isu Palestina

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan dirinya berharap Pemerintah RI bisa bekerja sama dengan Pemerintah Turki dalam pengadaan obat dan vaksin Covid-19.

POLITIK | 4 Agustus 2020

Lima Tolak Wacana Pengadilan Khusus Pemilu

Ray menjelaskan, saat ini sudah ada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa administratif.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu Dinilai Ideal

Proses pembentukan pengadilan khusus pemilu dinilai bisa sangat mahal dan memakan waktu.

POLITIK | 3 Agustus 2020

KIPP Dukung Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu

KIPP menilai wacana pembentukan peradilan pemilu menjadi urgent atau penting.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Wacana Pengadilan Khusus Pemilu Perlu Kajian Mendalam

Perludem menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu perlu dielaborasi menyeluruh.

POLITIK | 3 Agustus 2020

JPPR: Pengadilan Khusus Pemilu Tak Diperlukan

JPRR menilai wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu tidak perlu.

POLITIK | 3 Agustus 2020

Sidang Tahunan MPR Kemungkinan Dibatasi 300 Orang

Sidang tahunan MPR yang dilaksanakan pada 14 Agustus mendatang akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

POLITIK | 3 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS