Formappi Kritisi Anggota DPR Dapat Uang Reses tapi Tidak Turun Dapil
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Formappi Kritisi Anggota DPR Dapat Uang Reses tapi Tidak Turun Dapil

Rabu, 29 Juli 2020 | 10:00 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyayangkan perilaku anggota DPR yang tidak gunakan masa reses untuk turun ke daerah pemilihan (Dapil) dalam menyerap aspirasi masyarakat. Waktu reses malah lebih banyak tinggal di Jakarta. Padahal anggaran tiap kali reses sangat besar yaitu mencapai Rp 300 juta per anggota.

“Pembahasan RUU Cipta Kerja yang secara nonstop dilakukan Badan Legislasi, baik pada masa sidang maupun sekarang pada masa reses menimbulkan persoalan serius. Fakta itu menunjukkan tugas melakukan kunjungan kerja ke Dapil yang mestinya dilakukan anggota tidak bisa dilakukan,” kata Peneliti dari Formappi Lusius Karus di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Ia menjelaskan masa reses bukan sesuatu yang main-main atau iseng-iseng dalam konteks pelaksanaan fungsi representasi DPR. Begitu pentingnya kegiatan reses, sampai-sampai dana reses anggota hampir setiap tahun diminta naik. Kemudian besarnya dana yang digunakan menunjukkan kegiatan reses adalah sesuatu yang serius.

Dia melihat masa reses sangat penting karena menjadi momen istimewa bagi anggota DPR untuk menjumpai konstituen. Sebagai wakil yang dipilih konstituen, kembali bertemu dengan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban amanat yang diberikan pada saat pemilu.

“Sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya anggota DPR mengakrabkan diri, menjalin hubungan yang intim dengan konstituen agar apa yang dibutuhkan konstituen dapat dirasakan oleh wakil mereka. Kemudian aspirasi yang ingin disampaikan konstituen bisa didengarkan secara langsung oleh wakil mereka,” jelas Lusius.

Dia menilai anggota DPR yang mengabaikan reses tidak memahami makna keberadaannya sebagai wakil konstituen. Anggota yang tidak mengunjungi konstituen di saat reses merupakan petualang politik yang meraih kursi saat pemilu melalui cara-cara yang curang.

“Wakil rakyat yang tidak kembali ke Dapil mungkin bukan wakil rakyat tetapi wakil makhluk antah berantah,” tegas Lusius.

Dia menambahkan pentingnya reses tidak bisa begitu saja disepelekan apalagi untuk mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tugas rutin di masa persidangan di parlemen. Pembahasan legislasi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPR yang dilakukan pada saat masa persidangan, bukan pada masa reses.

“Pelaksanaan fungsi DPR lainnya seperti anggaran dan pengawasan, tak bisa dilakukan pada saat reses. Kegiatan reses adalah turun ke Dapil menemui masyarakat,” tutup Lusius.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

DWS: Mulailah Menanam demi Masa Depan Manusia

Politisi Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mengingatkan bumi adalah rumah bersama bagi manusia

POLITIK | 26 Juli 2020

Pimpinan DPR Harus Konsisten Larang Sidang di Masa Reses

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus meminta pimpinan DPR agar konsisten melarang sidang di masa reses.

POLITIK | 28 Juli 2020

Komjak Minta Keterangan Aspri Eks Menpora Soal Aliran Uang ke Mantan Jampidsus

Komisi Kejaksaan (Komjak) tengah mendalami pernyataan Miftahul Ulum mengenai aliran dana kepada eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman.

POLITIK | 28 Juli 2020

Defisit Diperlebar 5,2 Persen di RAPBN 2021, Ini Tanggapan PDIP

PDIP bisa memahami sikap Pemerintah yang akan menaikkan defisit anggaran dalam RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen dari sebelumnya 4,7 persen terhadap PDB

POLITIK | 28 Juli 2020

Pemerintah Diimbau Beri Kuota Internet untuk Anak Sekolah

Pemerintah diminta memberikan kuota internet gratis kepada anak sekolah agar proses pembelajaran jarak jauh bisa terjamin.

POLITIK | 28 Juli 2020

DPR Akan Gelar Rapim Bahas Djoko Tjandra

Pimpinan DPR RI akan segera menggelar Rapim untuk membahas penyelesaian polemik antara Komisi III DPR dengan Wakil Ketua DPR terkait Djoko Tjandra.

POLITIK | 28 Juli 2020

Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Kerja Cepat Pulihkan Ekonomi

Jokowi menegaskan bahwa membutuhkan kerja cepat untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi virus corona.

POLITIK | 28 Juli 2020

Peristiwa “Kudatuli” Disebut Membunuh Demokrasi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli telah membunuh demokrasi.

POLITIK | 28 Juli 2020

Tak Sekadar Tabur Bunga, PDIP Desak Ungkap Dalang "Kudatuli"

PDI Perjuangan meminta dalang kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli dapat diungkap.

POLITIK | 28 Juli 2020

Kemdagri: Pilkada Serentak Gerakkan Perekonomian Daerah

Kemdagri menegaskan, semua daerah penyelenggara Pilkada menyatakan kesiapan.

POLITIK | 27 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS