Presiden Jokowi Kritik Belanja Daerah di Akhir Tahun
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Presiden Jokowi Kritik Belanja Daerah di Akhir Tahun

Rabu, 15 Juli 2020 | 23:51 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat masih ada belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dipepet di akhir tahun, November dan Desember. Bahkan tahun lalu, masih ada lelang senilai Rp 15 triliun dilakukan di bulan November.

“Hati-hati, yang lalu, bulan November itu masih ada lelang Rp 15 triliun, bulan November masih lelang,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pertemuan dengan Gubernur se-Indonesia membahas Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (15/7/2020), dikutip dari website Setkab RI.

Ia pun memperingatkan para gubernur untuk hati-hati melakukan hal yang sama di tahun ini. Karena itu, ia meminta kepala daerah dapat mengendalikan serapan anggaran di dinas-dinas dan jajaran pemda lainnya. Agar masalah belanja daerah yang dipepetkan November-Desember tidak terulang setiap tahunnya.

“Ini hati-hati. Kalau birokrasi kita, dinas-dinas kita, enggak kita kendalikan, model-model belanja seperti yang dulu-dulu ini masih ada yang melakukan, dipepetkan di November-Desember, hati-hati,” ujar Jokowi.

Sebab untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, Jokowi menegaskan kepala daerah harus memanfaatkan momentum belanja daerah di kuartal ketiga, Juli-September, bukan justru di kuartal IV, Oktober, November dan Desember.

“Sekarang ini yang kita butuhkan untuk semua provinsi adalah Juli, Agustus, September, sekali lagi,” tegas Jokowi.

Untuk melakukan percepatan belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan lelang barang dan jasa, Jokowi memerintahkan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan Roni Dwi Susanto segera mengeluarkan surat edaran (SE) untuk mempercepat pengadaan lelang.

“Nanti Pak Roni (Ketua LKPP) biar sampaikan bagaimana SE yang dikeluarkan untuk mempercepat itu. Sekarang kita dampingi BPKP ngecek terus juga agar tidak ada terjadi kekeliruan. Saya kira Bapak-Ibu para Gubernur juga bisa melakukan hal yang sama agar betul-betul belanja kita ini bisa cepat,” terang Jokowi.

“Kalau kita sudah memiliki angka-angka seperti ini, sudah kelihatan semuanya. Sekali lagi, dalam situasi krisis sekarang ini, manajemen yang kita pakai adalah manajemen krisis, bukan manajemen biasa. Enggak bisa business as usual, enggak bisa. Jadi, sederhanakan regulasinya, sederhanakan SOP-nya,” tambah Jokowi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Calon Kepala Daerah PDIP Wajib Ikut Sekolah Partai Secara Virtual

Para calon kepala daerah yang akan diumumkan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jumat (17/7/2020), akan diwajibkan mengikuti sekolah partai.

POLITIK | 16 Juli 2020

Partai Nasdem Harap RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas

Partai Nasdem berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

POLITIK | 15 Juli 2020

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Warga yang Langgar Protokol Covid-19

"Saya juga akan segera mengeluarkan Inpres kepada gubernur, dalam rangka apa? Agar keluar yang namanya sanksi untuk pelanggar protokol," kata Jokowi.

POLITIK | 15 Juli 2020

Tahap Pemutakhiran Dimulai, KPU Luncurkan GKS dan GCS

Pemutakhiran data dilakukan secara serempak untuk 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

POLITIK | 15 Juli 2020

Calon Kepala Daerah Diajak Berlomba Atasi Covid-19

Pilkada adalah momen penting dan pas untuk ajang adu gagasan dan berbuat nyata secara maksimal bagi para kontestan dalam menangani pandemi Covid-19

POLITIK | 15 Juli 2020

Pembubaran Lembaga Non-Struktural Dinilai Perlu Didukung Penuh

Anggota DPR Abdul Kadir Karding menyatakan rencana pembubaran 18 Lembaga Non-Struktural (LNS) perlu didukung penuh.

POLITIK | 15 Juli 2020

Mantan Pelatih Timnas Rahmad Darmawan Gabung Partai Demokrat

Rahmad Darmawan secara resmi bergabung dengan Partai Demokrat sejak Selasa (14/7/2020).

POLITIK | 15 Juli 2020

Ketua MPR Minta Tim Pemburu Koruptor Kembali Dikaji

Ketua MPR menyatakan bahwa Tim Pemburu Koruptor pada masa lalu terbukti tidak efektif.

POLITIK | 15 Juli 2020

Silaturahmi dengan MUI, AHY: Ini Bukan Komunikasi Politik

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan silaturahminya dengan MUI tidak terkait politik.

POLITIK | 14 Juli 2020

Persahabatan 2 Politikus Beda "Jubah"

Persahabatan memang mengasyikkan Mungkin, itulah yang terjadi dengan Ahmad Mumtaz Rais dan Danang Wicaksana Sulistya.

POLITIK | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS