Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Warga yang Langgar Protokol Covid-19
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Warga yang Langgar Protokol Covid-19

Rabu, 15 Juli 2020 | 22:38 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan dirinya akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) kepada seluruh gubernur. Inpres tersebut untuk memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan.

"Saya juga akan segera mengeluarkan Inpres kepada gubernur, dalam rangka apa? Agar keluar yang namanya sanksi untuk pelanggar protokol," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada gubernur di Istana Kepresidenan Bogor yang dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (15/7/2020).

Jokowi pun memuji Provinsi Jawa Barat yang sudah mulai memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Menurut Jokowi, masyarakat yang melanggar protokol kesehatan harus diberikan sanksi. Sebab jika tidak, masyarakat tak memiliki kesadaran seperti tak memakai masker dan menjaga jarak.

"Saya kira sudah ada yang mendahului, Jawa Barat, saya kira sudah mulai memberi sanksi. Memang harus diberi sanksi. Kalau ndak, masyarakat kita ini tidak memiliki apa, kesadaran untuk pakai masker, untuk jaga jarak," ujar Jokowi.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta menyerahkan pemberlakuan sanksi kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Ia ingin, Inpres bisa dijadikan payung hukum para gubernur sebelum mengeluarkan Peraturan Gubernur pemberlakuan sanksi protokol kesehatan.

"Kita serahkan kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, mengenai sanksi ini, memang harus ada. Dan inpres itu bisa dijadikan payung dalam nanti bapak-ibu mengeluarkan peraturan gubernurnya," terang Jokowi.

Kepala Negara merasa sangat optimistis para kepala daerah, terutama Gubernur, dapat mengontrol manajemen pengendalian Covid-19. Sehingga Indonesia benar-benar dinilai mampu mengelola negara.

"Saya meyakini para kepala daerah, utamanya para gubernur, bisa mengontrol manajemen pengendalian Covid-19 ini sehingga benar-benar kita dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola negara ini," ungkap Jokowi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tahap Pemutakhiran Dimulai, KPU Luncurkan GKS dan GCS

Pemutakhiran data dilakukan secara serempak untuk 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

POLITIK | 15 Juli 2020

Calon Kepala Daerah Diajak Berlomba Atasi Covid-19

Pilkada adalah momen penting dan pas untuk ajang adu gagasan dan berbuat nyata secara maksimal bagi para kontestan dalam menangani pandemi Covid-19

POLITIK | 15 Juli 2020

Pembubaran Lembaga Non-Struktural Dinilai Perlu Didukung Penuh

Anggota DPR Abdul Kadir Karding menyatakan rencana pembubaran 18 Lembaga Non-Struktural (LNS) perlu didukung penuh.

POLITIK | 15 Juli 2020

Mantan Pelatih Timnas Rahmad Darmawan Gabung Partai Demokrat

Rahmad Darmawan secara resmi bergabung dengan Partai Demokrat sejak Selasa (14/7/2020).

POLITIK | 15 Juli 2020

Ketua MPR Minta Tim Pemburu Koruptor Kembali Dikaji

Ketua MPR menyatakan bahwa Tim Pemburu Koruptor pada masa lalu terbukti tidak efektif.

POLITIK | 15 Juli 2020

Silaturahmi dengan MUI, AHY: Ini Bukan Komunikasi Politik

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan silaturahminya dengan MUI tidak terkait politik.

POLITIK | 14 Juli 2020

Persahabatan 2 Politikus Beda "Jubah"

Persahabatan memang mengasyikkan Mungkin, itulah yang terjadi dengan Ahmad Mumtaz Rais dan Danang Wicaksana Sulistya.

POLITIK | 15 Juli 2020

Mendagri Larang Penggunaan Dana Bansos untuk Pilkada

Mendagri tegas melarang kepala daerah menggunakan dana bansos untuk kepentingan Pilkada.

POLITIK | 14 Juli 2020

Mendagri: Jadikan Pilkada Ajang Percontohan Penanganan Covid-19

Pelaksanaan Pilkada tidak boleh melahirkan kluster baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 14 Juli 2020

Kemdagri: 22 Daerah Masih Cairkan Dana Pilkada di Bawah 40%

Kemdagri sudah memberi batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2020.

POLITIK | 14 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS