Pemerintah Tidak Setuju Pancasila Diperas Menjadi Trisila
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pemerintah Tidak Setuju Pancasila Diperas Menjadi Trisila

Jumat, 3 Juli 2020 | 14:24 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / FMB

Medan, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, pemerintah memiliki dua alasan untuk tidak akan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang digodok DPR.

"Alasan pertama, pemerintah tidak setuju bila TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tidak dicantumkan. Kedua, pemerintah tidak memberikan persetujuan jika Pancasila diperas menjadi Trisila," ujar Mahfud MD di Grand Aston Hotel Medan, Kamis (2/7/2020) malam.

Mahfud menyampaikan penegasan itu dalam acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan agama. Pemerintah mempunyai pertimbangan matang untuk tidak menyetujui RUU HIP tersebut. Berbagai elemen juga banyak melakukan penolakan.

Hadir dalam acara silaturahmi itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Irwansyah.

Mahfud mengatakan, TAP MPRS Nomor 25 adalah suatu ketetapan yang mengatakan bahwa paham komunisme di Indonesia itu dilarang dan dibubarkan. Ajaran marxisme, dan leninisme juga dilarang di Indonesia.

"Kita tidak setuju kalau itu tidak dimasukkan karena itu memang yang menjadi penolakan masyarakat. Trisila diperas lagi menjadi ekasila. Apakah ada konsep trisila, ekasila, tetapi itu sejarah, bukan norma. Pemerintah tidak menyetujui," katanya.

Menurutnya, jika Pancasila diperas menjadi Trisila akan memberikan peluang munculnya komunisme, marxisme dan leninisme. Karena itu, Pancasila sudah dikunci, dan pemerintah sudah memberikan pengertian terhadap DPR atas persoalan RUU HIP tersebut.

"Pemerintah sudah mengembalikan RUU itu ke DPR. Pemerintah menunda untuk membahas RUU HIP tersebut, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan agar didiskusikan lagi. RUU HIP sudah menimbulkan menuai pro dan kontra masyarakat di berbagai daerah," sebutnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mendagri: Pilkada Serentak Menggerakkan Roda Perekonomian

Ada anggaran dana Pilkada Serentak sekitar Rp 13 triliun-Rp 14 triliun yang akan mengalir ke 270 daerah, belum termasuk yang dikeluarkan kontestan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Pemilih Agamis Dinilai Tetap Loyal pada Partai Nasionalis

Pemilih agamis cenderung setia pada partai politik nasionalis.

POLITIK | 2 Juli 2020

PDI Perjuangan: Covid-19 Masalah Bersama

Covid-19 harus diatasi bersama semua warga negara.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Try Sutrisno dan dan Purnawirawan TNI-Polri Harapkan RUU PIP Jadi Undang-undang

Try Soetrisno bersama sejumlah veteran dan purnawirawan TNI/Polri menyampaikan dukungan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 2 Juli 2020

Mendagri Kejar 270 Daerah Terkait Kewajiban Dana Pilkada

Tito Karnavian mengaku terus mengejar daerah-daerah yang akan menggelar pilkada terkait kewajiban membiayai pilkada yang bersumber dari dana APBD.

POLITIK | 1 Juli 2020

Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Ingatkan Jokowi Agar Tepikan Tekanan Politik

Pangi Syarwi Chaniago menyatakan bahwa kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kinerja kabinetnya adalah wujud dari eskalasi letupan politik

POLITIK | 1 Juli 2020

Nasdem Dorong Penyaluran Bansos kepada Veteran

Pandemi Covid-19 telah berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat

POLITIK | 1 Juli 2020

RUU Ciptaker Mudahkan UMKM

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Ciptaker akan memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya

POLITIK | 1 Juli 2020

Mendagri: Aplikasi i-Pop Solusi Integrasi Data Kependudukan

Mendagri bertekad mengintegrasikan seluruh data nasional dalam aplikasi i-POP

POLITIK | 1 Juli 2020

DPR Segera Sahkan Perppu 2/2020 Tentang Pilkada Jadi UU

Komisi II DPR dengan jajaran pemerintahan terkait sudah mengadakan rapat dan mengambil keputusan menyetujui Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang.

POLITIK | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS