Data Penerima Bansos Harus Diumumkan di Kantor Desa
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Data Penerima Bansos Harus Diumumkan di Kantor Desa

Sabtu, 16 Mei 2020 | 12:54 WIB
Oleh : Vento Saudale / FMB

Bogor, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar kantor desa atau kelurahan dapat mengumumkan daftar penerima bantuan sosial (bansos).

Hal itu dikatakan Muhadjir saat melakukan kunjungan di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Jumat (15/5/2020). Ia mengingatkan agar perangkat desa atau kelurahan transparan dalam urusan data penerima bansos.

"Kalau salah sasaran (bermasalah) itu bisa dipastikan ada karena penerimanya (bansos) banyak sekali. Sekarang ini total ada 54 juta KK seluruh Indonesia jadi pasti adalah satu dua keluarga yang tak tepat sasaran itu mohon dimaklumi," ucap Muhadjir.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah bisa transparan dan akuntabel dalam mendata berbagai jenis bantuan. Sebab, saat ini ada kebijakan bagi yang sudah menerima bantuan itu namanya akan dipajang di balai desa.

"Pemerintah pusat membuat kebijakan bagi penerima (bansos) itu dipasang di balai desa sehingga semua warga bisa tahu pantas atau enggak sebetulnya menerimanya," ungkapnya.

Dengan adanya kebijakan itu, kata dia, proses pengiriman akan tepat sasaran dan bisa terverifikasi dengan baik sehingga tidak akan ada kepala desa yang main-main.

"Jadi kalau ada kepala desa yang mau main-main tidak akan bisa nekat melanggar beri peringatan dan sanksinya ada aturannya itu di Sekda ," jelas dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemsos Terus Perbaiki Data Penerima Bansos

Kementerian Sosial (Kemsos) akan terus berupaya memperbaiki data-data penerima bantuan sosial sembako Covid-19 agar lebih baik di tahap kedua dan ketiga.

POLITIK | 16 Mei 2020

Banyak Penerima Bansos Salah Sasaran, Istana Akui Gunakan Data 2015

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengakui data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) adalah data tahun 2015.

POLITIK | 16 Mei 2020

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Rakyat Dinilai Ambyar

Pemerintah telah menetapkan Perpres 64/2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS

POLITIK | 15 Mei 2020

Politisasi Bansos, Mendagri Harus Larang Simbol Politik Individu

Perludem meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar mengeluarkan peraturan tegas melarang penggunaan simbol individu dalam distribusi bansos

POLITIK | 15 Mei 2020

Politisasi Bansos Cermin Kepala Daerah Berkualitas Rendah

politisasi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah cermin kepala daerah yang berkualitas rendah

POLITIK | 15 Mei 2020

Jalankan Instruksi AHY, Michael Wattimena Bagikan 10 Ton Beras

Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono telah mengeluarkan instruks untuk melakukan kegiatan "Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi"

POLITIK | 14 Mei 2020

Virus Covid-19 Tak Pandang Usia, Lebih Aman Work From Home

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Fauzi Amro, meminta agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menghentikan kebijakan pelonggaran transportasi

POLITIK | 14 Mei 2020

PPP: Tinjau Ulang Rencana Pelonggaran Aktivitas

Achmad Baidowi mengingatkan pemerintah bahwa penderita corona paling banyak justru di usia 45 tahun ke bawah.

POLITIK | 14 Mei 2020

Penolak Kenaikan Iuran BPJS Punya Sejarah Sebagai Haters Jokowi

Keputusan Pemerintah mengeluarkan Perpres 64/2020 tentang kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 ditolak oleh sejumlah legislator

POLITIK | 14 Mei 2020

Komisi VI Apresiasi Terobosan Menteri BUMN Soal Produksi Alkes Lokal

Komisi VI mengapresiasi upaya yang dilakukan Menteri BUMN meningkatkan produksi alkes serta obat-obatan dalam negeri.

POLITIK | 14 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS