Kasus Wahyu Setiawan, Tim Hukum PDIP Nilai KPU Seharusnya Turuti MA
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Kasus Wahyu Setiawan, Tim Hukum PDIP Nilai KPU Seharusnya Turuti MA

Minggu, 19 Januari 2020 | 17:40 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Kuasa Hukum PDI Perjuangan Maqdir Ismail menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yang diajukan DPP PDIP. Menurut Maqdir, putusan MA sebagai penafsir tunggal ketentuan yang berada di bawah undang-undang seharusnya dijalankan oleh KPU.

"Jadi, kalau MA sudah memberikan tafsir ketentuan di bawah UU, maka itulah yang harus ditaati oleh lembaga negara kita terlepas setuju atau tidak setuju, itu harus mereka lakukan termasuk KPU," ujar Maqdir di acara diskusi bertajuk "Membedah Kasus, Membongkar Fakta: Ada Apa di Balik Kasus Wahyu Setiawan?" di Ropisbak, Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

Menurut Maqdir, KPU tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menafsirkan putusan MA selain KPU menjalankan putusan MA tersebut. Menjadi berbahaya, kata dia, jika KPU tidak menjalankan putusan MA sebagaimana terjadi kasus yang menimpa Wahyu Setiawan.

"Yang jadi problem ada;ah ketika KPU menganggap tafsir yang diberikan MA adalah tidak tepat. Mereka menganggap PKPU itu adalah yang benar sehingga itulah yang hendak mereka laksanakan," tandas dia.

Apalagi, Maqdir menilai tafsir KPU soal suara caleg yang meninggal dunia atau tidak memenuhi suara, tidak mempunyai landasan filosofis yang kuat. Menurut dia, yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik sehingga partai memiliki kedaulatan untuk menentukan suara caleg yang meninggal dunia.

"Pemilu kita dilaksanakan di mana orang mendaftar atas nama partai. Bahwa ada kedaulatan partai di pelaksanaan pemilu. Kalau kita bicara kedaulatan partai, maka sepenuhnya hak suara itu seharusnya diberikan kepada partai, apalagi ketika itu belum ada pelantikan," terang dia.

Sebagaimana diketahui, DPP PDIP mengajukan permohonan pengalihan suara Nazaridin Kiemas yang meninggal dunia kepada Harun Masiku di dapil Sumatera Selatan I pada 5 Agustus 2019. Pengajuan ini dilakukan DPP PDIP setelah adanya putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 tertanggal 19 Juli 2019

Pada amar putusan tersebut, menyatakan antara lain,“... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon."

Permohonan DPP PDIP ditolak oleh KPU dengan alasan bahwa pengalihan suara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, DPP PDIP meminta fatwa kepada MA agar KPU bersedia melaksanakan permintaan DPP PDIP sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Menanggapi permintaan DPP PDIP, MA mengeluarkan surat yang berisikan penjelasan bahwa untuk melaksanakan Putusan MA tersebut, KPU wajib konsisten menyimak “Pertimbangan Hukum” dalam putusan dimaksud (Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019), khususnya halaman 66-67, yang antara lain berbunyi “Penetapan Suara Calon Legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada Pimpinan Partai Politik untuk diberikan kepada Calon Legislatif yang dinilai terbaik”.

Berdasarkan penjelasan MA tersebut, DPP PDIP kembali meminta KPU untuk melaksanakan PAW Sdri. Riezky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I kepada Sdr. Harun Masiku. KPU kembali menolak karena menilai permintaan PDIP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mayoritas Fraksi Dukung Usulan Kenaikan Parliamentary Treshold

PDIP beralasan kenaikan ambang batas parleman sebagai upaya menata demokrasi yang lebih baik lagi.

POLITIK | 19 Januari 2020

Politik Uang Sulit Diberantas Meski Sistem Pemilu Berubah

Persoalan utama dari pemilu justru terletak pada partai politik.

POLITIK | 19 Januari 2020

Pendiri PAN Minta Amien Rais Tak Bikin Recok Kongres

Abdillah Toha meminta agar Amien Rais tidak kembali ikut campur dengan urusan sistem demokrasi PAN.

POLITIK | 18 Januari 2020

Ernest Prakasa Berharap Seleksi Terbuka PSI Ditiru Partai-partai Lain

Politik uang mengacaukan atau menjadi parasit yang luar biasa merusak demokrasi.

POLITIK | 18 Januari 2020

Hilangkan Politik Uang, PSI Gelar Seleksi Terbuka Kepala Daerah

Dalam konvensi ini, kandidat yang lolos akan mendapatkan dukungan resmi PSI tanpa harus membayar satu rupiah pun.

POLITIK | 18 Januari 2020

Bursa Ketum PAN, Pengamat Sebut Ada yang Dompleng Amien Rais

Guna melawan keunggulan Zulkifili Hasan yang didukung DPW dan DPD, ada calon Ketum yang mendompleng nama besar Amien Rais untuk mempengaruhi suara pemilih.

POLITIK | 18 Januari 2020

Sandi Tak Mendukung Menantu Presiden di Pilwalkot Medan 2020

Sandiaga Uno menentukan pilihan untuk mendukung Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga (kader Gerindra), maju sebagai calon Wali Kota Medan.

POLITIK | 18 Januari 2020

Konsisten Menjaga Persatuan Bangsa, Lima Tokoh Diberi Penghargaan oleh Wartawan Katolik

Billy Mambrasar mengatakan, perbedaan bukan sesuatu yang membatasi dan satu-satunya yang membatasi perbedaan itu adalah cinta kasih.

POLITIK | 18 Januari 2020

Asman Abnur Maju Jadi Calon Ketum PAN

Asman juga menyatakan, dirinya memiliki hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

POLITIK | 17 Januari 2020

Peluang Sandiaga Jadi Kandidat Capres 2024 Tergantung Sikap Parpol

Direktur Presidential Studies-Decode UGM Nyarwi Ahmad berpendapat, peluang Sandiaga S Uno menjadi kandidat calon presiden 2024 tergantung sikap parpol

POLITIK | 15 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS