Firli Bahuri: Presiden Dukung KPK Diperkuat
INDEX

BISNIS-27 510.733 (-0.96)   |   COMPOSITE 5813.99 (8.35)   |   DBX 1076.27 (7.25)   |   I-GRADE 169.305 (0.42)   |   IDX30 499.8 (-0.42)   |   IDX80 132.38 (-0.05)   |   IDXBUMN20 374.254 (3.4)   |   IDXG30 135.455 (0)   |   IDXHIDIV20 450.5 (-0.05)   |   IDXQ30 146.053 (-0.32)   |   IDXSMC-COM 250.881 (1.27)   |   IDXSMC-LIQ 309.077 (1.57)   |   IDXV30 131.098 (0.77)   |   INFOBANK15 988.482 (3.85)   |   Investor33 429.242 (-0.22)   |   ISSI 170.543 (-0.31)   |   JII 620.021 (-2.8)   |   JII70 214.017 (-0.68)   |   KOMPAS100 1185.8 (0.59)   |   LQ45 922.358 (-0.15)   |   MBX 1613.53 (1.07)   |   MNC36 321.576 (-0.47)   |   PEFINDO25 321.335 (-3.22)   |   SMInfra18 295.407 (2.01)   |   SRI-KEHATI 367.139 (0.09)   |  

Firli Bahuri: Presiden Dukung KPK Diperkuat

Rabu, 26 Agustus 2020 | 11:19 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa KPK harus berperan sentral dalam memberantas korupsi di Indonesia. Untuk itu, KPK harus mendapat dukungan berupa kewenangan yang memadai dan lebih kuat dibanding lembaga lain dalam memberantas korupsi. Hal ini dikatakan Firli dalam sambutan kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Rabu (26/8/2020).

"Bapak Presiden pernah menyampaikan di suatu kesempatan, KPK harus berperan sentral dalam pemberantasan korupsi, karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibanding dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," kata Firli.

Untuk itu, kata Firli, KPK menjalankan kegiatan berdasarkan program yang dicanangkan Jokowi, seperti pembangun sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Dari program-program tersebut, terdapat lima area yang menjadi fokus KPK. Ditegaskan, KPK melakukan pemberantasan korupsi terkait bisnis dan tata niaga; korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi; korupsi terkait politik; korupsi terkait pelayanan publik dan korupsi terkait sumber daya alam.

"Berdasarkan kajian serta pengalaman, praktik-praktik korupsi terjadi dengan berbagai sebab. Untuk itu KPK telah merumuskan, pimpinan KPK periode 2019-2023 merumuskan pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan, yakni pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan secara tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Firli.

Baca juga: Jokowi: Tata Kelola Pemerintahan Harus Dibangun Akuntabel dan Bebas Korupsi

ANPK merupakan kegiatan yang digelar Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas Stranas-PK), sebagai sarana komunikasi upaya pencapaian Stranas PK. Kegiatan ini bertujuan untuk meneguhkan kembali komitmen semua pemangku-kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan setiap indikator capaian yang termuat dalam Stranas PK.

"Selain itu, penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan pemda yang telah berhasil menjalankan beberapa aksi dari Stranas PK," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati.

Terkait sasaran pertama, aksi ini akan menggelar sejumlah rangkaian talkshow, yang disampaikan oleh kepala Kementerian/Lembaga, direksi BUMN, gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa. Terdapat enam tema talkshow, yakni terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Program Subsidi Pemerintah, Penerapan E-Katalog dan Market Place dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Keuangan Desa, Penerapan Manajemen Anti-Suap, Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha, dan Reformasi Birokrasi. Para pembicara dinilai telah sukses menerapkan praktik pencegahan korupsi di institusi atau daerahnya masing-masing.

"Harapannya, dari gelar wicara ini akan membangun ulang pemahaman para peserta ANPK mengenai aspek-aspek pencegahan korupsi dalam Stranas PK, serta bagaimana cara melaksanakannya," katanya.

Untuk sasaran kedua, Ipi mengatakan, melalui forum ANPK akan diserahkan tanda penghargaan kepada beberapa kementerian, lembaga, dan pemda yang dinilai telah melakukan praktik baik atau good practice dalam aksi-aksi pencegahan korupsi di lingkup kerjanya. Terdapat sejumlah ukuran penilaian praktik baik, seperti telah dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir, dan masyarakat merasakan dampaknya; terdapat perbaikan berkesinambungan; mendapatkan penghargaan pemerintah dan lembaga non-pemerintah; serta telah ada pihak lain yang meniru praktik tersebut.
"Harapannya, praktik baik ini dapat ditiru atau direplikasi oleh instansi dan pemda lainnya," katanya.

Dalam kegiatan ANPK ini, Presiden Joko Widodo dan Ketua KPK Firli Bahuri dijadwalkan akan hadir dan membuka acara secara virtual. Demikian pula, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan akan menutup ANPK secara virtual.

Dengan mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19, para menteri dan pimpinan instansi serta kepala daerah yang akan hadir langsung di Gedung KPK di antaranya adalah kelima Timnas PK, Menteri Pertanian, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kapolri, Jaksa Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Gubernur Jawa Barat, DIY, Sulawesi Selatan, serta beberapa bupati dan wali kota.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi: Tata Kelola Pemerintahan Harus Dibangun Akuntabel dan Bebas Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar KPK secara virtual,

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Meski Unggul di Survei Pilkada Jambi, Parpol Tak Minat Dukung Syarif Fasha

PDIP di saat-saat terakhir penentuan dukungan Agustus ini akhirnya mendukung pasangan Cek Endra – Ratu Munawaroh.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Irwan Hidayat: Tentrem Dibangun Demi Lapangan Kerja dan Pemulihan Ekonomi

Biaya terbesar sebesar 38% adalah untuk gaji karyawan kemudian disusul listrik, perawatan, dan lain-lain.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Jenderal Polri Mengaku Menerima Suap dari Djoko Tjandra

Awi tidak menjelaskan siapa tersangka yang mengaku menerima uang itu, apakah Prasetijo atau Napoleon atau keduanya.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

11 Tahun Kasus Montara Sengaja Ditutupi, Ada Apa?

Tumpahan minyak diperkirakan telah meluas hingga 90.000 kilometer persegi.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Kasus Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Belum Ditahan

Irjen Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi masih belum ditahan, sementara Brigjen Prasetijo Utomo sudah ditahan.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Daur Ulang Buka Peluang untuk 3,3 Juta Pekerja Informal Pendukung

Pimpinan daerah untuk bisa mendukung program penanganan sampah plastik

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Ragam Budaya Pengaruhi Pengembangan Arsitektur Nusantara

Bangun Indonesia lebih baik, Kenari Djaja mendukung karya arsitek dan desain interior Indonesia.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Persatuan Insinyur Indonesia: Tantangan Terbesar Inovasi Adalah Komersialisasi

Bahkan ada istilah the valley of death atau lembah kematian yang berarti banyak inovasi yang memberi nilai tambah tetapi tidak bisa bisa dikomersialisasikan.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Kasus Jaksa Pinangki, Kejagung Periksa Djoko Tjandra

Djoko Tjandra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pinangki Sirna Malasari terkait perkara tindak pidana menerima janji atau hadiah.

NASIONAL | 25 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS