Pimpinan KPK Sambut Baik Pencabutan Izin Pemeriksaan Jaksa
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pimpinan KPK Sambut Baik Pencabutan Izin Pemeriksaan Jaksa

Rabu, 12 Agustus 2020 | 12:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyambut baik langkah Kejaksaan Agung yang mencabut pedoman Jaksa Agung No 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.

Penerbitan pedoman itu dikritisi sejumlah kalangan lantaran diduga terkait erat dengan dugaan tindak pidana Jaksa Pinangki atas skandal pelarian terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra.

Nawawi menilai pencabutan pedoman tersebut menunjukkan sikap Kejaksaan Agung yang responsif atas masukan dari berbagai kalangan.

”Tentu dari sisi semangat pemberantasan korupsi, langkah tersebut perlu disambut baik, dan di sisi lain menujukkan sikap responsif pihak Kejagung atas masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Itu hal yang baik,” kata Nawawi saat dikonfirmasi Rabu (12/8/2020).

Nawawi menilai, undang-undang pemberantasan korupsi di Indonesia telah memberi ruang kepada masyarakat untuk berkontribusi. Untuk itu, Nawawi mengatakan sudah seharusnya penegak hukum terbuka dan responsif atas masukan publik.

“Instrumen perundangan tipikor kita telah memberikan tempat bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi, jadi sangat tepatlah kalau kita aparat penegak hukum, khususnya dalam penegakan pemberantasan korupsi selalu bersikap terbuka dan tentu saja mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga penerbitan pedoman tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang diduga dilakukan Jaksa Pinangki terkait skandal pelarian Joko Tjandra. Bahkan ICW menduga pedoman itu diterbitkan agar kasus Pinangki Sirna Malasari tidak diambil begitu saja oleh aparat penegak hukum lain, termasuk KPK.

"ICW menduga keras bahwa dikeluarkannya Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Jaksa mesti seizing Jaksa Agung terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pedoman tersebut diduga agar perkara tindak pidana yang baru saja disidik oleh Kejaksaan terkait dengan oknum jaksa tersebut tidak bisa diambil alih begitu saja oleh penegak hukum lain," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (11/8/2020).

Kurnia mengingatkan Kejaksaan mengenai asas hukum equality before the law. Dengan asas tersebut seharusnya setiap orang, termasuk Jaksa tidak berhak mendapat perlakuan khusus. Apalagi, Pasal 112 KUHAP menyatakan secara tegas penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subyek hukum tersebut wajib memenuhi panggilan penegak hukum.

"Tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu oleh pihak manapun," tegasnya.

ICW, kata Kurnia meminta KPK mengambil alih penanganan kasus dugaan suap maupun gratifikasi yang dilakukan Jaksa Pinangki. Pengambilalihan ini penting agar penanganan kasus tersebut obyektif dan mencegah terjadinya konflik kepentingan.

"Mengingat lembaga antirasuah tersebut memiliki kewenangan berupa koordinasi, supervisi, dan mengambil alih perkara yang ditangani oleh penegak hukum lain. Hal ini penting untuk menjamin objektivitas penanganan perkara agar tidak terjadi nuansa konflik kepentingan dalam penanganan perkara tersebut," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kejaksaan Agung Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum dengan Kemdagri

Kerja sama tersebut membuat Kejagung dapat mengenali wajah buron lewat teknologi face recognition dalam 14-20 detik.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Bengkulu Belum Buka Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang Keempat

Program ini, kata Jauhari, mungkin masih digodok di Kementerian Perekonomian.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

35 Karyawan PT Spring Regal Indonesia di Sergai Positif Covid-19

Whiko Irwan menyampaikan, penularan virus corona paling banyak melalui orang tanpa gejala.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Pelantikan 3 Jaksa Agung Muda Tak Terkait Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka kasus pertemuan dengan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Perlu Lebih Difokuskan

Pembangunan infrastruktur terlalu fokus pada pembangunan jalan raya saja, padahal rakyat juga membutuhkan infrastruktur air bersih dan sanitasi.

NASIONAL | 11 Agustus 2020

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Pejabat yang dilantik di antaranya Amir Yanto diangkat sebagai JAM Pengawasan, Sunarta sebagai JAM Intelijen, Fadil Zumhana diangkat sebagai JAM Pidum.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

1.115 Relawan Mendaftarkan Diri Ikut Uji Klinis Covid-19 di Bandung

“Kalau melebihi kuota maka kami akan menempatkan mereka sebagai cadangan,” ujar Eddy.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Kekurangan SDM untuk Pemeriksaan PCR, Gubernur Jabar Minta Pelibatan Laboratorium Swasta

Ridwan menyatakan, pemeriksaan PCR di provinsi dengan populasi 50 juta penduduk ini sudah mencapai 175.260 sampel.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Merajut Mimpi Rumah Layak Huni

Program Satu Juta Rumah, imbuh Khalawi, bukan berarti pemerintah membagi-bagikan rumah secara gratis kepada masyarakat.

NASIONAL | 12 Agustus 2020

Sistem Informasi Ormas Gantikan Prosedur Tatap Muka

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meluncurkan program Sistem Informasi Ormas.

NASIONAL | 11 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS