Pemberantasan Korupsi di Indonesia Belum Sinergis

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Belum Sinergis

Selasa, 4 Agustus 2020 | 15:46 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa.

Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga masih menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Padahal sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklarifikasikan tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji, menilai, masifnya praktik korupsi di Indonesia memang tidak terlepas dari peran birokrat atau penyelenggara negara. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya juga tentunya adalah keterlibatan pihak swasta.

"Korupsi ini semakin masif dan ini tidak saja terlepas dari peran birokrat atau penyelenggaran negara, tetapi juga keterlibatan pihak swasta sebagai potensi kekuataan nonbirokrasi negara," kata Indriyanto, di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Menurutnya, saat ini memang harus dilakukan banyak pembenahan oleh pemerintah. Utamanya pembenahan di bidang upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara bersama-sama.

"Dengan makna demikian masih banyak pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Dibutuhkan dua sinergitas pemberantasan korupsi," ucap Indriyanto.

Pertama yaitu sinergitas dan paralelitas antara pencegahan dan penindakan. Kemudian yang kedua sinergitas dan sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi di antara Polri, Kejaksaan, dan KPK.

"Kontinuitas pemberantasan korupsi di antara tiga lembaga ini harus diakui belum maksimal dan optimal, sehingga ruang publik masih menganggap adanya divergensi kepentingan lembaga dalam pemberantasan korupsi," kata Indriyanto.

Saat ini, suka ataupun tidak suka, menurutnya, publik masih memandang bahwa sinergitas tersebut masih sebatas perjanjian di atas kertas atau MoU antar kelembagaan saja. Kenyataannya di lapangan, masing-masing aparat penegak hukum sering nampak berjalan sendiri-sendiri.

Masalah kelemahan lainnya, yakni belum tuntasnya reformasi sistem penegakkan hukum di institusi penegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam sejumlah kasus yang terjadi justru malah melibatkan aparatur penegak hukum itu sendiri.

"Kelemahan juga masih ada, yaitu belum dilakukannya reformasi sistem penegakan hukumnya, khususnya masalah integritas dan moral aparatus penegak hukumnya yang masih dibawah ekspetasi publik," ungkapnya

Indriyanto membeberkan, pada tataran Das Sein (fakta nyatanya), justru penegak hukum yang menciptakan stigma negatif terhadap lembaganya sendiri maupun sistem penegakan hukumnya. Seperti yang terjadi dalam kasus pelarian buronan Djoko Tjandra yang sangat menghebohkan publik.

Dari sejumlah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, tidak jarang memang berlatar belakang kekuatan politik. Penindakan kasus korupsi, misalnya, kerap berjalan atas latar belakang kemauan dan kekuatan politik. Begitu pula penyelesaiannya yang justru kerap menarik masalah hukum ke ranah politik.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, menegaskan, hukum harus dihormati, dilaksanakan dan ditegakkan, fiat justitia et pereat mundus (sekalipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan).

"Penegakan hukum memang seharusnya tidak boleh tergantung pada pertimbangan politik. Bahkan hukum tidak boleh mengabdi pada kepentingan politik, namun justru kepentingan politik harus mengabdi pada hukum," kata Liona Nanang. "Permasalahannya, saat ini di Indonesia, jangankan dunia runtuh. Dunia masih bulat dan kokoh pun dunia hukum di Indonesia masih mengabdi pada kepentingan politik."

Liona menegaskan, dalam penegakan hukum yang selalu harus diperhatikan adalah pertama, unsur kepastian hukum (rechtssicherheit) yang menghendaki pelaksanaan hukum apa adanya, tidak boleh menyimpang.

"Mengingat hukum memberikan perintah yang sungguh-sungguh tanpa diragukan i) bertujuan dalam rangka terciptanya kepastian hukum sehingga terwujudnya ketertiban masyarakat," ujarnya.

Kedua, asas kemanfaatan (zweckmassigkeit), penegakan hukum harus mampu memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Maka daripada itu para penegak hukum harus peka akan apa yang dialami oleh masyarakat.

"Sebab jika tidak ada manfaatnya atau bahkan menimbulkan ketidakadilan baru maka sia-sia hukum tersebut, tidak semua perkara harus diselesaikan melalui KUHPIdana," ujarnya.

Ketiga yakni keadilan (gerechttigkeit), yaitu penegakan hukum secara proporsional dan seimbang, yang tujuannya adalah untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh justru menciptakan kegaduhan baru atau pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena pertimbangan politik misalnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kejagung Telusuri Adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Jaksa Pinangki

Kejagung masih terus mendalami kasus pertemuan antara mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan buronan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Sumut Kembali Berduka, Satu Lagi Dokter Meninggal Dunia karena Terpapar Covid-19

Ahmad Rasyidi sempat membaik namun kembali mengalami kritis.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Istri Dokter Andika Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Dokter Dessy Amelia sudah diizinkan pulang ke rumahnya setelah dinyatakan sembuh.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Nihil Kasus Covid-19, Warga Palu Diingatkan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Palu masih menerapkan pembatasan dan penjagaan di pintu masuk Kota Palu.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Edufair SMAN 8 Jakarta, Minat Masuk Fakultas Kedokteran Masih Tinggi

Kepala Sekolah SMAN 8 Jakarta Rita Hastuti sangat mengapresiasi acara Edufair sejak Part 1 pekan lalu yang menampilkan peluang beasiswa di luar negeri.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Rayakan Iduladha, Pertamina MOR IV Bagikan 2.000 Paket Daging Kurban untuk Warga

Paket daging kurban tersebut didistribusikan kepada warga di kelurahan, jamaah masjid musala, majelis taklim, hingga yayasan dan organisasi masyarakat.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Heboh di Tapanuli Tengah, Batu Misterius di Halaman Rumah Warga Diduga Jatuh dari Langit

Batu yang bentuknya tidak beraturan itu disebutkan memiliki berat sekitar 2,2 kilogram

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Irjen Pol Lotharia Latif Jadi Kapolda NTT

Kapolda NTT Irjen Pol Hamidin dimutasi menjadi analis kebijakan utama Itwasum Mabes Polri dan jabatan Kapolda NTT digantikan oleh Irjen Pol Lotharia Latif.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Pelabuhan Sampalan dan Bias Munjul Ditargetkan Rampung 2021

Pembangunan pelabuhan ini ditujukan untuk mendukung pariwisata Bali yang terdampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Polisi Proses Laporan Kasus Hoax Obat Herbal Covid-19

Rencananya penyidik akan melakukan klarifikasi dulu kepada pelapor Muanas Alaidid, kemudian meminta keterangan beberapa saksi dan ahli.

NASIONAL | 4 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS