Menko Mahfud Minta Masyarakat Awasi Sidang Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Menko Mahfud Minta Masyarakat Awasi Sidang Djoko Tjandra

Jumat, 31 Juli 2020 | 13:06 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan jika buronan Djoko Tjandra kembali melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya, itu bukan urusan pemerintah. Tugas pemerintah adalah menangkap Djoko Tjandra dan memasukkannya ke penjara sesuai hukuman yang diperolehnya. Masalah pengajuan PK merupakan kewenangan pengadilan.

"Kalau dia sudah ajukan lagi itu sudah bukan urusan pemerintah. Bukan urusan presiden, karena pengadilan itu urusan MA," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (30/7/2020) dini hari.

Ia meminta masyarakat agar mengawasi proses yang berada di pengadilan. Pemerintah tidak bisa ikut campur karena pemeriksaan perkara adalah kewenangan pengadilan.

"Oleh sebab itu, yang harus dipelototi sekarang itu proses peradilan di MA. Sehingga kita harap pimpinan MA juga perhatikan ini secara sungguh-sungguh karena pemerintah tidak boleh ikut campur lagi. Kadang-kadang dalam masyarakat itu mencampuradukkan antara tugas MA dan pemerintah," jelas Mahfud.

Baca juga: Djoko Tjandra Ditangkap, Menko Mahfud MD Sujud Syukur

Menurutnya, tugas pemerintah berakahir dengan menghadirkan terpidana Djoko Tjandra. Selanjutnya, pengadilan yang memutuskan jika Djoko mengajukan PK lagi.

"Sama dengan kasus lain. Pemerintah itu tidak bisa ikut campur ke pengadilan, tapi hadirkan terdakwa itu tugas pemerintah. Dan itu sudah dilakukan beberapa kasus terakhir ini meski kemudian masyarakat persoalkan soal hukumannya misalnya itu kan urusan pengadilan. Seperti Maria Pauline (buronan kasus pembobolan BNI) sudah kita tangkap, sekarang Djoko Tjandra. Sebelumnya pengadilan kepada pelaku Nas Novel Baswedan sudah dihadirkan terdakwanya. Urusan vonis itu urusan pengadilan bukan urusan presiden," tutur Mahfud.

Dia menegaskan putusan pengadilan terkait PK Djoko Tjandra yang diputus pada Kamis kemarin bukan ditolak tetapi tidak diterima. Artinya PK tidak diterima karena mungkin ada kekurangan administrasi atau karena ketidakhadiran fisik dari Djoko saat sidang. Dengan demikian, Djoko bisa mengajukan lagi PK karena bukan ditolak.

"Permohonan PK Djoko Tjandra oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hukum bukan ditolak. Itu artinya tidak memenuhi syarat administratif. Oleh karena itu, begitu Djoko Tjandra menjadi terpidana, itu memenuhi syarat untuk PK lagi, maka juga mungkin saja dalam waktu dekat dia ajukan PK lagi ke pengadilan," tutup Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Terseret Kasus Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Ternyata Ibu Bhayangkari

Pinangki dicopot setelah fotonya bertemu Djoko Tjandra, viral.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Iduladha di Tengah Pandemi, Tahanan KPK Hanya Dapat Dikunjungi secara Online

Salat para tahanan juga telah dilakukan di masing-masing rutan.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Ganjar Puas Salat Iduladha Sesuai Protokol Kesehatan

Pemotongan hewan kurban diimbau agar tidak menimbulkan kerumunan.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Diduga Kecewa Gagal Jadi PNS, Pemuda Serang Pos Polisi Yalimo

Bripka Gotlieft Yarosetouw kritis setelah terkena panah dari seorang pemuda yang diduga kecewa lantaran tidak lolos dalam penerimaan CPNS.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Pemerintah Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Iduladha

Bagi masyarakat yang akan mudik pada Iduladha tahun ini, agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Buruh Perkebunan Sasaran Peredaran Narkoba, Tim Rehabilitasi BNN Jemput Bola

Bidang Rehabilitasi BNN merintis intervensi berbasis masyarakat.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Djoko Tjandra Ditangkap, Menko Mahfud MD Sujud Syukur

"Saya tidak terlalu kaget karena saya tahu dia akan tertangkap itu sudah sejak tanggal 20 Juli yang lalu," kata Mahfud.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Panglima TNI Serahkan Sapi Kurban ke Dandenma Mabes TNI

anglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menyerahkan satu ekor sapi hewan kurban jenis Simmental berbobot 925 Kg kepada Dandenma Mabes TNI.

NASIONAL | 31 Juli 2020

PTR-PS Pasangan Smart, Siap Memimpin Toraja Utara

Petrus Tangke Rombe telah mendapat rekomendasi kuat dari Partai Hanura Toraja Utara untuk maju di Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 31 Juli 2020

KLHK Gelar Seminar Pengarusutamaan Gender

MFP4 bekerja sama dengan Pokja Gender KLHK melakukan kegiatan dalam peningkatan kapasitas untuk pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

NASIONAL | 31 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS