Mahfud Perintahkan Pejabat yang Bantu Djoko Tjandra Dihukum
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Mahfud Perintahkan Pejabat yang Bantu Djoko Tjandra Dihukum

Selasa, 21 Juli 2020 | 23:14 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan para pejabat negara yang terlibat dalam membantu buronan Djoko Tjandra agar diberikan sanksi pidana. Tindakan itu sangat perlu karena perbuatan yang dilakukan memalukan negara dan institusi tempat para pejabat tersebut bekerja.

"Penting pemidanaan terhadap para pejabat dan pegawai yang telah nyata-nyata nanti diketahui memberikan bantuan dan ikut melakukan langkah-langkah politik dalam kasus Djoko Tjandra," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Ia menyebut ada banyak pasal pidana yang bisa digunakan. Hal itu bergantung pada perbuatan yang dilakukan.

"Banyak tuh tindak pidana yang bisa dilakukan. Bisa Pasal 221, Pasal 263 dan sebagainya. Bisa itu dikenakan kepada pelaku-pelaku pidana itu," ungkap Mahfud.

Baca juga: Jenderal Prasetijo Belum Jadi Tersangka

Dia menegaskan masyarakat menunggu penyelesaian dan tindakan terhadap para pejabat yang terlibat. Setiap institusi yang pejabatnya terlibat agar ada penyelesaian yang tuntas dan tegas.

"Jangan lepas begitu saja. Masyarakat tidak ingin ini mengalir terus lewat begitu saja. Saya mengapresiasi Polri yang sudah ada satu yang ditingkatkan ke penyidikan. Nanti akan berlanjut ke pejabat-pejabat atau pegawai pegawai Polri yang lain," tegas Mahfud.

Dia menyadari tindakan yang dilakukan bisa saja ada yang hanya sampai pada penegakan disiplin. Pegawai-pegawai atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran disiplin misalnya bisa saja mereka yang memberi surat jalan, surat keterangan, mengantarkan, mempermudah masuk dan sebagainya itu. Namun semua itu bergantung hasil penyelidikan, sampai sejauh mana para pejabat itu membantu buronan Djoko Tjandra.

"Jika ada yang terlibat tindakan disiplin maka dijatuhkan sanksi dispilin dan segera dijatuhkan. Jika ditemukan pelanggaran pidana maka harus dilanjutkan ke pidananya. Jangan berhenti di disiplin. Kalau berhenti disiplin kadangkala sudah dicopot dari jabatan, tiba-tiba dua tahun lagi muncul menjadi pejabat, Katanya sudah selesai disiplinnya. Padahal ia melakukan tindak pidana," jelas Mahfud.

Baca juga: Nama Djoko Tjandra Hilang di Interpol, Dua Jenderal Polri Belum Tentu Salah

Dia melihat Polri sudah memulai menindak pejabatnya yang terlibat. Termasuk memulai proses pidana kepada beberapa yang terlibat.

Namun dia meminta publik untuk mengawasi. Publik harus mengikuti setiap apa yang dilakukan Polri, apa betul ditindak atau malah diberi perlindungan.

"Oleh sebab itu, sekarang Polri supaya meneruskan dan kita akan melihat semuanya. Masyarakat akan melihat semuanya langkah-langkah Polri ini agar terus dilanjutkan jangan berhenti. Tindak pidananya itu yang harus dilakukan dan itu bisa sudah banyak yurisprudensinya. Menghalang-halangi penegakan hukum dan sebagainya Itu kan tindak pidana, kan sudah ada itu pengacara yang masuk penjara karena menghalang-halangi upaya penegakan hukum, apalagi ini kasus korupsi," tutur Mahfud.
Dia juga memerintahkan agar Kepolisian dan Kejaksaan Agung terus menangkap Djoko Tjandra. Terpidana korupsi yang sudah buronon selama 9 tahun dan sempat masuk kembali ke Indonesia pada Juni 2020, harus bisa ditangkap. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Masalah Djoko Tjandra itu sendiri, ya tetap harus diburu. Saya sudah minta dan sudah disepakati bahwa institusi masing-masing melakukan langkah langkah yang lebih sinergis untuk perburuan Djoko Tjandra," tutup Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dwikorita Minta Personel BMKG Tidak Lengah

Hal itu merupakan bagian dari adaptasi baru di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Kemdikbud Targetkan Tahun 2024 Jalur Rempah Diakui Sebagai Warisan Dunia

Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan, jalur rempah merupakan sebuah sejarah yang tidak boleh ditelan perkembangan zaman.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Fenomena Sekolah dari Rumah Jadi Momen Tingkatkan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak

Sekolah dari rumah jadi momen yang baik untuk mengembalikan peran keluarga sebagai pendidikan utama bagi anak.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Sekolah Asing dan Agama Harus Berbasis Keindonesiaan

Staf Ahli Kementerian PMK, Prof Ravik Karsidi mengusulkan agar sekolah asing dan keagamaan dapat dikontrol dan harus berbasis keindonesiaan.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Bupati Lampura Mulai Jalani Hukuman di Rutan Bandar Lampung

Jaksa Eksekutor pada KPK mengeksekusi Bupati nonaktif Lampung Utara (Lampura), Agung Ilmu Mangkunegara, ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IA Bandar Lampung.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Warganet Sedih Achmad Yurianto Tak Lagi Jadi Jubir Penanganan Covid-19

Posisi Achmad Yurianto sebagai juru bicara pemerintah dalam penanganan Covid-19 kini digantikan Prof Wiku Adisasmito.

NASIONAL | 21 Juli 2020

LPSK Sambut Baik Dikeluarkannya PP Korban Terorisme

LPSK menyambut baik terbitnya PP 35/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 7/2018

NASIONAL | 21 Juli 2020

BPK: Entitas Wajib Umumkan Laporan Keuangan di Media Massa

Publikasi laporan keuangan melalui media massa diwajibkan dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Indonesia Harus Memiliki Kedaulatan Vaksin

Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Soebandrio mengakui, seluruh masyarakat menghadapi musuh yang tidak kelihatan dengan menyebarnya Covid-19

NASIONAL | 21 Juli 2020

Kemhan Ajak Masyarakat Tingkatkan Semangat Bela Negara

Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Bondan Tiara Sofyan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menggelorakan semangat bela negara

NASIONAL | 21 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS