INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

KPK: Wacana Tim Pemburu Koruptor Tak Sesuai Semangat Perampingan

Minggu, 19 Juli 2020 | 11:22 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor dinilai tak sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango kepada wartawan, Minggu (19/7/2020).

Nawawi mengatakan, semangat Presiden saat ini adalah perampingan organisasi lembaga dan komisi dalam rangka penghematan anggaran negara. Untuk itu, langkah Mahfud mengaktifkan tim pemburu koruptor dinilai Nawawi tak sejalan dengan semangat Jokowi tersebut.

"Tentu saja bertolak belakang dengan semangat 'perampingan' badan dan komisi yang sedang digaungkan pemerintah," kata Nawawi.

Apalagi, kata Nawawi, sudah ada lembaga penegak hukum, termasuk KPK yang bertugas memburu koruptor dan menelusuri aset-aset hasil korupsi.

"Tugas memburu koruptor dan pencarian aset itu sudah terlekat (ambsalve) pada aparat penegak hukum tipikor terkhusus KPK," katanya.

Nawawi mengatakan, tim pemburu koruptor di masa lalu sudah terbukti tidak efektif dalam membekuk paran koruptor yang buron. Untuk itu, ketimbang mengaktifkan kembali tim yang sudah 'almarhum' tersebut, Nawawi menilai Mahfud MD selaku Menko Polhukam seharusnya memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum.

"Kita seharusnya belajar dari sepak terjang keberadaan tim itu di masa lalu yang nyatanya tidak menunjukkan hasil guna. Tugas 'Menko' itu membangun 'koordinasi' bukan melahirkan kembali 'tim' yang sudah almarhum," kata Nawawi.

Nawawi menyatakan, skandal terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra menjadi cermin betapa buruknya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Diketahui Djoko yang buron sejak 2009 kembali ke Tanah Air tanpa terdeteksi. Joko sempat membuat KTP elektronik yang dipergunakannya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Tak hanya itu, Djoko juga sempat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 23 Juni 2020, meski dicabut seminggu kemudian. Bahkan, belakangan Djoko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat 'berkat' surat jalan yang dikeluarkan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo. Setelah mengobrak-abrik maruah sejumlah lembaga di Indonesia, Djoko Tjandra seakan kembali 'menghilang' hingga saat ini.

"Kasus Djoko Tjandra jelas-jelas merupakan cermin buruknya 'koordinasi' antar aparat penegak hukum dan badan lembaga lain terkait," tegasnya.

Menurut Nawawi, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memiliki peran penting untuk memperbaiki koordinasi lembaga penegak hukum dan lembaga terkait. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya skandal Joko Tjandra.

"Di sinilah peran Prof Mahfud selaku Menko Polhukam dibutuhkan untuk membangun 'koordinasi' yang rapuh tersebut, dan bukan dengan 'melahirkan' kembali tim baru," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Prasetijo, Jenderal “Pemain” dengan Banyak Kasus

“Saat Prasetijo masih jadi Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, ia main kasus tanah. Akhirnya dicopot dan dipindah, padahal harusnya naik Kombes".

NASIONAL | 19 Juli 2020

Kempupera Bangun Rusunawa Ponpes Wali Songo di Poso

Rusunawa tersebut diharapkan dapat membantu para santri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak selama menuntut ilmu agama di Ponpes tersebut.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Waspadai Penebar Kebencian dan Perusak Kedamaian di Indonesia

Perlu ada upaya bersama dari para tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk bisa membuat masyarakat menjadi tetap rukun menjaga persatuan dan kedamaian.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Imbas Covid-19, Penjualan Hewan Kurban Turun 50%

Penjualan hewan kurban pada tahun ini mengalami penurunan hingga 50 persen.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Mendagri Minta Pemda Masifkan Gerakan Sejuta Masker

Pilkada 2020 dinilai merupakan momentum tepat untuk mengimplementasikan gerakan menekan penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Lumbung Pangan Nasional Jadi Solusi Ketergantungan Impor

Food Estate dinilai bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketergantungan impor pangan.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Provinsi Riau Dijadikan Model Pencegahan Karhutla

Provinsi Riau dinilai memiliki kondisi cuaca unik dengan dua kali musim kemarau dalam satu tahun.

NASIONAL | 18 Juli 2020

228 Bandar Narkoba Dipindah ke Lapas Super Ketat di Nusakambangan

Ratusan narapidana bandar narkotika itu ditempatkan di lapas supermaksimum dengan tipe one man one cell.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Anjungan Dukcapil Mandiri Permudah Layanan Masyarakat

Masyarakat yang ingin menggunakan ADM bisa datang ke Dinas Dukcapil terdekat.

NASIONAL | 18 Juli 2020

KRI Yos Sudarso Tangkap 2 Kapal Ikan Vietnam

Kedua kapal ikan Vietnam dengan 10 ABK itu langsung digelandang ke Lanal Ranai untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut.

NASIONAL | 18 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS