Pengamat: Api Dalam Sekam di Polri, Kegelisahan yang Berbahaya
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Pengamat: Api Dalam Sekam di Polri, Kegelisahan yang Berbahaya

Jumat, 3 Juli 2020 | 13:57 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK/STIK) Doktor Yundini Husni mengatakan jika “persaingan” di dalam internal Polri akan terus terjadi jika bandul dalam pemilihan Kapolri lebih bertumpu pada hak prerogratif presiden.

“Akan terus demikian jika tidak diperbaiki tata caranya (pemilihan Kapolri). Akan terus ada 'kegelisahan' dalam setiap pergantian Kapolri. Ini tidak sehat dan berbahaya,” kata Yundini saat dihubungi Beritasatu.com Jumat (3/7/2020).

Yundini memang pernah menggugat tata cara pemilihan Kapolri. Pada 2016 lalu ia menulis disertasi bertema "Presidential Power dan Jabatan Kapolri" yang ia pertahankan di fakultas Ilmu Politik UI.

Menurutnya saat itu, tiap suksesi Kapolri, selalu muncul fenomena presidential power. Sebab, Kapolri dianggap merupakan jabatan politis.Sejumlah pewira bintang tiga Polri saat ini dan bintang dua yang akan jadi bintang tiga, secara normatif bisa jadi Kapolri. Tetapi pilihan akhir ada di presiden sebagai hak prerogratif.

Padahal, kata dia, seharusnya fenomena tersebut tidak perlu terjadi bila sistem kepangkatan dan karier di institusi kepolisian berjalan.

Ia menuturkan suksesi Kapolri seharusnya melalui berbagai pertimbangan. Memang, kata dia, ada hak prerogatif presiden menentukan jabatan Kapolri. Namun tidak bisa 100 persen presiden yang menentukan jabatan tersebut.

Namun harus berpedoman pada UU Nomor 2 tahun 2002. Harus ada pertimbangan dari Kompolnas dan DPR. Tak bisa maunya presiden sendiri dalam arti jika presiden punya calon maka ia yang akan jadi.

Sedangkan mengapa Idham saat ini berbicara lugas—termasuk api dalam sekam— menurut Yundini itu karena ia tidak ada beban sehingga dia bisa lepas berbicara

“Berbeda dari Kapolri lainnya. Pak Idham inikan ditunjuk oleh situasi dan atmosfir politik yang pada keadaan saat itu. Saat itu Pak Tito (Kapolri sebelumnya) ditunjuk jadi Mendagri. Jadi sebenarnya belum ada wacana pengganti Kapolrinya siapa saat itu,” lanjutnya.

Seperti diberitakan pernyataan ‘panas’ Idham itu dikaitkan tentang pergantian Kapolri. Idham memang akan pensiun pada akhir Januari tahun depan.

Hal itu dikatakan Idham di Mabes Polri usai upcara HUT Polri ke-74 yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui siaran live streaming.

Idham berharap Kapolri baru nanti bisa lebih baik lagi dari sekarang. "Dentungkan harapanmu setinggi langit lalu biarkan nanti Tuhan yang memilih siapa yang nanti yang akan jadi next Kapolri," kata Idham.

Semakin ke depan nanti —jelang Januari 2021— Idham memperkirakan (saling sikut di antara internal) semakin tajam. "Saat ini baru Juli, Agustus nanti (bulan yang berakhiran) ber, ber, ber itu akan semakin tajam," kata Idham.

Lalu Idham bicara, "Polri akan kompak-kompak saja hanya 'kaya api dalam sekam tapinya',” kata dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Hakim yang Tangani Perkara Karen Agustiawan Jadi Komisaris Anak Usaha Pertamina

Hakim PN Jakpus, Anwar diangkat sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina. Anwar pernah menangani perkara Karen Agustiawan.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Pemkot Medan Siapkan Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Hadapi Covid-19

Akhyar mengatakan, Pemkot Medan gencar melakukan sosialiasi dalam mempersiapkan penerapan adaptasi kebiasaan baru tersebut.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Di Tengah Kasus Salah Tembak, DPRD Sulteng Sepakati Perpanjangan Operasi Tinombala

RDP Komisi I DPRD Sulteng bersama Kapoda Sulteng Irjen Polisi Syafril Nursal, menyepakati perpanjangan Operasi Satgas Tinombala Poso.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Meski Pandemi, Produksi Furnitur Semarang Jadi Langganan Artis Hollywood

Hebatnya lagi, 100 persen produknya diekspor ke Eropa, Amerika, Timur Tengah dan seluruh dunia.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Persyaratan Telah Dipenuhi, Insentif Nakes di Banten Tak Kunjung Cair

Perbedaan antara kepmenkes baru dengan kepmenkes lama di antaranya terletak pada proses verifikasi dokumen pengajuan insentif.

NASIONAL | 3 Juli 2020


OTT Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Terkait Proyek Barang dan Jasa

KPK tangkap Bupati Kutai Timur terkait pengadaan barang dan jasa.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Taati Protokol Covid-19, Unja Perbanyak Lokasi Ujian Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

Jumlah lokasi UTBK SBMPTN di Jambi dilaksanakan di enam tempat dengan total 26 ruangan.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Dompet Dhuafa Peringati Ulang Tahun ke 27 Lewat Youtube Dompet Dhuafa TV

Pandemi Covid-19 menjadi pembeda dari gelaran milad ke 27 tahun Dompet Dhuafa (DD). Pasalnya, untuk pertama kalinya perhelatan digelar secara online melalui channel youtube Dompet Dhuafa TV, pada Kamis (2/7/2020). Gelaran tersebut mengusung tema 27 Tahun Harmoni Kebaikan

NASIONAL | 3 Juli 2020

Mendagri Terkejut Warga Medan Sudah New Normal Meski Belum Ada Izin Pusat

"Saya kemudian bisik - bisik dengan Pak Gubernur Sumut, di sini kayaknya sudah normal," ujar Tito Karnavian

NASIONAL | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS