KPK Miliki Bukti Kuat Suap Harun Masiku
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

KPK Miliki Bukti Kuat Suap Harun Masiku

Minggu, 19 Januari 2020 | 20:44 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini dengan bukti-bukti yang dimilikinya untuk menjerat caleg PDIP Harun Masiku sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. KPK menyatakan penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan melalui gelar perkara berdasarkan bukti permulaan yang cukup mengenai peran pihak tersebut.

“Penetapan tersangka setelah ekspose tentu dengan keyakinan mengenai peran yang bersangkutan (Harun Masiku). Masak KPK tidak pede, pede lah (dengan bukti-bukti yang dimiliki),” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat dikonformasi, Minggu (19/1/2020).

Adian Napitupulu Sebut Harun Masiku Korban Iming-iming Wahyu Setiawan

Sebelumnya, politikus PDIP, Adian Napitupulu menyebut Harun Masiku hanya ingin memperjuangkan haknya menjadi anggota DPR sesuai putusan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, terdapat tiga kemungkinan terkait keterlibatan Harun dalam kasus dugaan suap tersebut. Kemungkinan pertama Harun Masiku merupakan pelaku suap seperti yang disangkakan KPK. Kemungkinan kedua, Harun adalah korban dari iming-iming penyelenggara yang bisa mengambil keputusan, dan kemungkinan ketiga, Harun Masiku merupakan korban yang terjadi berkali-kali. Untuk itu, kata Adian, Harun layak dapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menanggapi hal ini, Lili yang juga mantan Komisioner LPSK mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan permintaan agar Harun dilindungi LPSK. Namun, Lili meyakini LPSK nantinya akan berkoordinasi dengan tim KPK apabila Harun mengajukan perlindungan. Koordinasi tersebut meliputi status Harun Masiku di KPK dan lainnya. Dari koordinasi tersebut, LPSK baru memutuskan mengenai kelayakan Harun mendapat perlindungan.

“Semua orang sama punya hak minta perlindungan ke LPSK tapi tentu LPSK akan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, meminta informasi apakah pemohon status sebagai apa, saksi kah, korban kah, tersangka kah, terdakwa kah, calon JC (Justice Collaborator) kah atau WB (Whistle Blower) kah dan seterusnya. Dari informasi itu kemudian LPSK mencari informasi lain apakah pendalaman dengan investigasi dan koordinasi,” kata Lili.

Dalam koordinasi itu, KPK akan menjelaskan kepada LPSK mengenai status Harun. Dia juga mengatakan, lazimnya, LPSK tak serta merta menerima pengajuan.

“Biasa surat KPK kepada LPSK. Biasanya keterangan akan disampaikan terkait status seseorang," katanya.

KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta. Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.

Ditjen Imigrasi menyebut Harun telah meninggalkan Indonesia menuju Singapura menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT yang membekuk Wahyu dan sejumlah pihak lain pada Rabu (8/1/2020). Namun, terdapat informasi yang menyebut harun telah kembali ke Indonesia pada Selasa (7/1/2020).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Adian Napitupulu Sebut Harun Masiku Korban Iming-iming Wahyu Setiawan

Kesalahan Harun adalah menuruti permintaan Wahyu.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Kurangi Risiko Penularan Antraks di Gunungkidul Perlu Ada Biosecurity

Mengurangi risiko penularan antraks di Gunungkidul perlu ada biosecurity, sekaligus pembatasan mobilisasi orang dan ternak.

NASIONAL | 19 Januari 2020

BPIH Belum Pernah Alami Penyesuaian, Komponen Biaya Haji Terus Meningkat

Sejak tiga tahun terakhir biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) belum pernah mengalami penyesuaian, masih berada di angka 35 juta rupiah per orang, padahal komponennya terus mengalami peningkatan setiap tahun, antara lain yakni tarif penerbangan, makanan, dan lain sebagainya.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Pilkada 2020, Anggota DPD Minta Pihak Keamanan dan ASN Harus Netral

Kunci utama keberhasilan pilkada adalah pada masalah keamanan dan proses pemilihan itu sendiri.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Sultan HB X Minta Warga Jawa di Bengkulu Jadi Panutan

Masyarakat Jawa yang ada di Bengkulu, agar selalu menjaga peradaban, selalu berbuat baik dan menjadi panutan masyarakat.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Tidak Kembalikan Hadiah, Anggota MeMiles Bisa Kena Pidana

Hingga saat ini polisi sudah mengamankan barang bukti uang nasabah sebesar Rp125 miliar serta 18 unit mobil.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Rekonstruksi Tahap Akhir Pembunuhan Hakim Jamaluddin Digelar Selasa

Rekonstruksi tahap akhir ini memperagakan adegan membuang barang bukti berupa handphone yang dibeli.

NASIONAL | 19 Januari 2020

PVMBG: Pergerakan Tanah Penyebab Bencana Sukajaya

Longsor disebut karena interaksi kondisi pergerakan tanah dan dipicu oleh curah hujan yang tinggi.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Aparat Gabungan Musnahkan 5 Hektare Ladang Ganja di Madina

Pemusnahan dilakukan dengan cara mencabut dan membakar ratusan ribu tanaman ganja siap panen.

NASIONAL | 19 Januari 2020

Usut Korupsi di Asabri, KPK Tunggu BPK

Firli menegaskan, KPK tak ragu untuk mengusut kasus korupsi, apalagi ditemukan adanya dugaan kerugian keuangan negara.

NASIONAL | 19 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS