KPK dan Dewas Kompak Berantas Korupsi
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

KPK dan Dewas Kompak Berantas Korupsi

Jumat, 10 Januari 2020 | 14:36 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawali tahun 2020 dengan melancarkan dua operasi tangkap tangan (OTT) secara beruntun. Pada Selasa (7/1/2020) tim Satgas KPK menangkap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan sejumlah pihak lain terkait dugaan suap sejumlah proyek infrastruktur.

Sehari kemudian atau pada Rabu (8/1/2020), tim Satgas KPK kembali melancarkan operasi senyap dengan menangkap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya. Setelah pemeriksaan intensif dan gelar perkara, KPK menetapkan Wahyu, caleg PDIP Harun Masiku, mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait Pergantian Antawaktu (PAW) anggota DPR. Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sekitar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Dua operasi senyap di awal tahun ini merupakan OTT perdana yang dilancarkan KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri Cs. OTT ini juga perdana dilancarkan KPK setelah UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK mulai berlaku pada 17 Oktober 2019 lalu. Dua OTT ini seolah menjawab keraguan sebagian kalangan mengenai kinerja KPK di era Pimpinan Jilid V dan UU yang baru. Selama ini ada kekhawatiran bahwa dengan adanya Dewan Pengawas (Dewas) yang dibentuk berdasarkan UU KPK yang baru maka koordinasi antara Dewas dan pimpinan KPK akan menghambat penindakan yang dilakukan KPK. Hal ini lantaran, sejumlah proses hukum yang dilakukan KPK, seperti penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK harus seizin Dewas. Bahkan, KPK dianggap tidak akan independen dengan adanya Dewas.
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli berjanji Pimpinan KPK Jilid V yang diketuai Firli Bahuri akan konsisten menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat UU nomor 19 tahun 2019. KPK tak segan untuk menindak jika menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi.

"Kalau memang potensinya memang untuk ditindak, pasti ditindak," kata Lili di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020) malam.

Lili menyatakan setiap penindakan yang dilakukan KPK akan simultan dengan pencegahan. Demikian juga sebaliknya. Untuk penindakan, kata Lili, pihaknya lebih mengutamakan membangun perkara dari penyelidikan atau case building.

"Penindakan dengan pencegahan pasti simultan, sebagaimana yang kami sampaikan, kita akan membuat case building yang akan berproses lama," katanya.

Lili memastikan, tidak ada kendala bagi KPK dalam menjalankan tugasnya dengan kehadiran Dewas. Pimpinan dan Dewas bersinergi untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Tidak ada kendala. Semua sinergi simultan pencegahan penindakan," katanya.

Terkait OTT Komisioner KPU misalnya, pimpinan KPK segera menerbitkan surat pengajuan penggeledahan sesaat setelah menandatangani surat perintah penyidikan (Sprindik). Surat tersebut sedang diproses Dewas.

"(Surat penggeledahan) Sudah dalam proses karena sudah diajukan tadi malam ke sana (Dewas)," kata Lili.

Sebelumnya Ketua KPK, Firli Bahuri menekankan pihaknya tak terganggu dengan suara minor mengenai pimpinan maupun UU KPK yang baru. Firli menegaskan, seluruh jajaran Lembaga Antikorupsi fokus untuk bekerja.

"Kita kerja kerja, jangan pernah terganggu untuk bekerja," kata Firli saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat, Rabu (8/1/2020).

Dalam sejumlah kesempatan, Firli menekankan komitmen KPK menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan UU. Saat melakukan courtesy call atau kunjungan kehormatan ke Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam), Selasa (7/1/2020) lalu misalnya, Firli menyatakan pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan pencegahan dan penindakan melalui enam tugas pokok KPK sebagaimana Pasal 6 UU Nomor 19 tahun 2019, yakni pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan dan menjalankan putusan pengadilan. Pemberantasan korupsi ini dapat berjalan maksimal dengan kerja sama seluruh elemen bangsa. KPK, kata Firli tak segan menindak pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Kami KPK sepakat berlima Pimpinan dan segenap pegawai KPK kalau ada yang melakukan perbuatan sehingga proyek dan program itu gagal dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pasti kita akan melakukan penindakan terukur sebagaimana hukum yang berlaku," tegasnya.

Di sisi lain, Firli mengatakan, pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar mengedepankan penindakan. Menurutnya, penindakan dan pencegahan korupsi harus berjalan beriringan. Penindakan pun harus dilakukan secara profesional akuntabel dan transparan.

"Segala upaya kita baik pencegahan maupun penindakan akan mengarah kepada negara indonesia bebas dari korupsi. Mari kita bersatu bekerja bersama-sama membangun negeri kita dan bangsa kita untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji menyatakan, sejak awal meyakini UU KPK yang baru tidak akan menghambat kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Sebaliknya, Indriyanto menyatakan, UU KPK yang baru memperkuat sistem pengawasan terhadap KPK, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa atau corcieve force yang sebelumnya dinilai masih lemah.

"Artinya UU KPK baru justru dapat memperkuat sistem upaya paksa seperti OTT. Dengan UU yang baru, OTT tetap berjalan

seperti biasa dan tanpa ada halangan apapun sehingga konteks independensi tetap terjaga," kata Indriyanto kepada SP, Jumat (10/1/2020).

Menurut Indriyanto, perubahan regulasi dalam UU KPK yang baru memiliki dampak positif bagi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, Indriyanto meminta publik tidak perlu skeptis dengan kinerja Pimpinan KPK yang baru.

"Apalagi dengan adanya Dewas, justru akan meniadakan stigma pelemahan terhadap kelembagaan KPK, karena Dewas justru harus menciptakan kelembagaan KPK semakin profesional dalam penegakan hukum. Beri kesempatan pimpinan memberikan daya guna penegakan hukum yang optimis," katanya.

Meski demikian, Indriyanto menilai KPK perlu membenahi sumber daya manusia (SDM) untuk memaksimalkan kinerjanya. Dikatakan, sesuai UU KPK yang baru, kualifikasi dan kualitas SDM yang profesional harus diperketat, seperti adanya standar kompetensi yang sama, mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan dengan tetap berbasis 'scientific investigation'. Selain itu, kata Indriyanto, SDM KPK di bidang penindakan harus menghindari pola dan proses pemeriksaan yang mengandung kekerasan dan penyiksaan baik secara fisik maupun psikis.

"Pola pemeriksaan dan tekanan psikis mulai menjadi isu dan rumor aroma KPK di ruang publik. Ini harus dihindari dengan cara menanamkan pola profesionalitas dalam penindakan korupsi," katanya.

Lebih jauh, Indriyanto mengatakan, kerja-kerja KPK di bidang supervisi juga perlu ditingkatkan. Apalagi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian saat ini sudah unjuk gigi untuk memberantas korupsi. Diketahui, Kejaksaan Agung saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 13,7 triliun. Sementara, Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan 15 instruksi terkait penanganan kasus korupsi di daerah.

"Koordinasi dan supervisi tetap harus ditingkatkan di bidang pencegahan maupun penindakan dalam paham paralelitas dan terintegrasi," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

BPPT Modifikasi Cuaca Malam Hari

Malam ini, Jumat (10/1/2020), BPPT pertama kalinya melakukan modifikasi cuaca di malam hari.

NASIONAL | 10 Januari 2020

OTT Komisioner KPU, Tim KPK Sempat Diperiksa Hingga Tes Urine di PTIK

Kesalahpahaman itu berakhir setelah tim KPK menyampaikan identitasnya.

NASIONAL | 10 Januari 2020

DPRD DKI Perlu Awasi Penertiban Narkoba di Lokasi Hiburan Malam

“DPRD DKI perlu mengingatkan Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan BNNP untuk secara rutin merazia dan pemeriksaan terhadap seluruh tempat hiburan malam."

NASIONAL | 10 Januari 2020

Peduli Lingkungan, Kapolri dan Panglima Tanam Pohon

Gerakan yang sama diperintahkan secara serentak ke seluruh jajaran polisi di Indonesia di lokasi mereka masing-masing.

NASIONAL | 10 Januari 2020

PDIP Yakin Ilmu Pengetahuan dan Riset Kunci Kemakmuran

PDIP yakin Indonesia memiliki modal yang begitu besar untuk maju.

NASIONAL | 10 Januari 2020

Plt Gubernur Kepri Surati Presiden Minta Percepatan Pembangunan Depo Minyak

Pembangunan depo minyak di kawasan Westpoint Maritime Industrial Park itu akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perekonomian Kepri.

NASIONAL | 10 Januari 2020

Sempat Tahan Penyelidik KPK, Polri: Itu SOP

Penyelidik KPK masuk kompleks STIK-PTIK tanpa menggunakan tanda pengenal Kepolisian.

NASIONAL | 10 Januari 2020

Kembangkan Smart City, Pemkot Tegal Kunjungi Telkom

Dalam mewujudkan The Real Smart City, Pemerintah Kota Tegal memperkuat sinergi dengan Telkom.

NASIONAL | 10 Januari 2020

Plt Gubernur Aceh Dukung Pengawasan Ketersediaan BBM

Sebagaimana kewajiban pemerintah untuk memastikan ketersediaan BBM, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mendukung pengawasan terhadap BBM.

NASIONAL | 10 Januari 2020

Bantah Tak Bawa Surat Tugas, KPK Tegaskan ke Kantor PDIP Bukan untuk Geledah

Saat itu tim KPK sudah berkomunikasi dengan petugas keamanan kantor DPP PDIP.

NASIONAL | 10 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS