Mahfud: Hukuman Mati untuk Koruptor Bisa Masuk ke Revisi KUHP
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Mahfud: Hukuman Mati untuk Koruptor Bisa Masuk ke Revisi KUHP

Kamis, 12 Desember 2019 | 14:55 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan aturan hukuman mati dimasukkan dalam revisi UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal itu karena revisi UU tersebut sedang dibahas pemerintah dan DPR.

"Kalau ingin lebih tegas lagi, bahwa hukuman mati harus diberlakukan kepada koruptor, itu bisa diselipkan dalam rancangan KUHP yang sekarang sedang kita bahas lagi," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Ia menjelaskan aturan hukuman mati untuk koruptor sesungguhnya sudah ada saat ini. Namun sifatnya masih sangat terbatas yaitu hanya terkait korupsi dana bencana alam dan jika terjadi pengulangan. Itu pun aturan atau kriteria bencana tidak dijelaskan secara detail.

"Selama ini sudah ada UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi yang kemudian diperbarui menjadi UU No 30 Tahun2002. Pasal 1 ayat 2 mengatakan dalam keadaan tertentu hukuman mati bisa dijatuhkan tetapi penjelasannya keadaan tertentu itu bencana alam, dalam keadaan krisis dan pengulangan. Nah itu enggak pernah diterapkan. Kalau mau diterapkan sebenarnya sudah ada," jelas Mahfud.

Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa hari lalu soal hukuman mati adalah dalam konteks atuaran yang sudah. Jika ingin lebih tegas lagi, Jokowi mendukungnya dan itu bisa disampaikan melalui pembahasan KUHP.

"Saya kira Pak Jokowi yang spesifik itu mengatakan kalau rakyat menghendaki hukuman mati dilakukan, ya coba lakukan. Caranya bagaimana? Ya disampaikan nanti ke DPR, lembaga legislatif agar dimasukan di dalam UU. Kan begitu, artinya kan setuju," ungkap Mahfud.

Dia mengusulkan jika ingin diterapkan untuk kasus korupsi maka tinggal diatur besar angka korupsi yang masuk dalam kategori hukuman mati. Hal itu bisa ditetapkan dalam KUHP jika disetujui semua pihak.

"Kalau kita mau tambahkan untuk korupsi itu, ya sudah kalau terbukti melakukan sekian bisa dilakukan hukuman mati begitu. Jadi ada besaran korupsinya seperti apa. Biar jelas yang by greed (rakus, Red). Korupsi by greed itu dengan jumlah tertentu. By greed itu karena kesalahan," tutup Mahfud.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Konfenrensi Perubahan Iklim Madrid, Komisi IV DPR Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal

Tradisionalisme pengelolaan lingkungan sudah ditinggalkan sehingga keseimbangan alam terganggu.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Polri Kerahkan 100.000 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru

Polri telah menetapkan beberapa provinsi sebagai prioritas pertama.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Dengan Bodycam, Polisi Akan Lebih Dipercaya Masyarakat

Polda Metro Jaya sudah menyiapkan ratusan unit bodycam untuk dipasang di seragam polisi.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Presiden: Tol Layang Jakarta-Cikampek II Kurangi Kemacetan 30%

Dengan dioperasikannya Tol Layang Japek II, permasalahan kemacetan yang dikeluhkan masyarakat di Jalan Tol Jakarta-Cikampek bisa diatasi.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Menko Polhukam Jamin Natal-Tahun Baru Aman

Menko Polhukam Mahfud MD yakin situasi kamtibmas dalam Natal dan tahun baru 2019 akan berlangsung kondusif.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Ini Prediksi Puncak Kepadatan Natal dan Tahun Baru

Pemudik diminta menghindari hari-hari tersebut agar tidak menambah padat.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Atraksi Pencak Silat Meriahkan Resepsi Diplomatik TNI di Mesir

Hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Mesir sudah lama terjalin sejak Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia.

NASIONAL | 12 Desember 2019

KPK Periksa 6 Pejabat dan Eks Pejabat Garuda Indonesia

Tak hanya pejabat dan mantan pejabat PT Garuda, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa seorang ibu rumah tangga bernama Dessy Fadjriaty.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Dana Parpol Diusulkan Naik, KPK Minta Partai Tak Lagi Minta Uang ke Kader

KPK mengakui rekomendasi peningkatan dana bantuan tak menjamin persoalan korupsi di sektor politik bakal tuntas.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Buka Bazar Amal ke-52, Ibu Negara Apresiasi WIC

WIC yang berdiri pada tahun 1950 merupakan organisasi sosial nirlaba beranggotakan 40% warga negara asing, dan 60% warga negara Indonesia.

NASIONAL | 12 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS