Praktisi Hukum: Reklamasi Ancol Tidak Akan Tenggelamkan Jakarta
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Praktisi Hukum: Reklamasi Ancol Tidak Akan Tenggelamkan Jakarta

Jumat, 17 Juli 2020 | 14:39 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Keputusan Gubernur DKI yang akan mereklamasi Ancol dan Dufan, Jakarta Utara dipersoalkan banyak pihak karena dianggap tidak didasarkan pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Praktisi hukum Ricky Vinando, menilai, Keputusan Gubernur DKI No 237 Tahun 2020 tentang perluasan kawasan rekreasi seharusnya tidak perlu dipersoalkan berdasarkan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.

"Itu tak perlu dipersoalkan karena di Indonesia per tahun 2020 sampai Juli 2020 ini ada tujuh provinsi yang belum memiliki Perda RZWP3K, tapi apakah mereka tidak bisa memanfaatkan ruang baru di wilayah pesisir? Tentu bisa," kata Ricky Vinando, di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Dicontohkan, jika sebuah kota belum ada Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), kota tersebut tetap bisa melakukan pembangunan. Pemda tetap bisa mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lantaran ada aturan turunan dari UU Tentang Bangunan Gedung yang belum tertuang dalam Perda RTRW atau Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Kalau tidak bisa bangun karena belum ada Perdanya, ya mogok semua pendapatan daerah kota itu. Perputaran ekonomi daerah itu mogok karena orang tak bisa buka hotel, kafe dan usaha-usaha lainnya dan pendapatan pajak tidak masuk," ungkapnya.

Menurutnya, selama ini penerbitan ratusan IMB pulau reklamasi tidak ada yang menggugat karena memang tidak ada alasan hukumnya, walaupun reklamasi Teluk Jakarta belum masuk RTRW Jakarta. Artinya, walau belum ada Perda RZWP3K, Anies tidak salah jika ingin mereklamasi karena upaya reklamasi Ancol masih bisa dimasukkan ke dalam RZWP3K yang sekarang masih berbentuk draft.

Dalam kesempatan itu dirinya juga meragukan adanya asumsi yang menyatakan reklamasi Ancol dapat mempercepat Jakarta tenggelam.

Jika para ahli lingkungan hidup menyatakan bahwa reklamasi Ancol dan Dufan akan mempercepat tenggelamnya Jakarta, maka itu harus dapat dibuktikan.

"Coba buktikan dulu. Sebutkan mana kota di dunia yang telah tenggelam akibat dampak reklamasi? Dubai dan Belanda banyak reklamasi, sampai sekarang masih ada Dubai dan Belanda, tidak tenggelam. Singapura, Korea Selatan, juga tidak ada yang tenggelam," ujar Ricky.

Menurutnya, tidak ada di dunia ini fakta hukum reklamasi telah berhasil menenggelamkan sebuah kota dan membuat seluruh warga kotanya mati karena tenggelam bersama kota yang tenggelam akibat reklamasi. Sehingga yang mengatakan reklamasi Ancol mempercepat Jakarta tenggelam, hal itu menurutnya tak berdasarkan hukum.

"Teorinya penurunan tanah makin terjadi, ya wajar banyak pembangunan gedung-gedung pencakar langit, tanah pasti makin menurun, namun dengan dilakukan reklamasi, maka itu kan bisa memecah gelombang pasang agar tidak mengabrasi pinggir pantai, aman masyarakat pinggiran pantai", tambah Ricky.

Dirinya melanjutkan, bahwa dengan dilakukan reklamasi maka itu akan memperlancar aliran air ke laut. Pemadatan tanah di daratan berfungsi memecah gelombang dan dapat mengurangi abrasi, "Jadi harusnya tak perlu dipersoalkan ini, ini keputusan Gubernur Anies Baswedan sangat smart," tutupnya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

SIKM di Jakarta Tidak Lagi Berlaku

Pada masa PSBB transisi dan sejak larangan mudik dicabut oleh Pemerintah Pusat, maka efektivitas SIKM menurun.

MEGAPOLITAN | 17 Juli 2020

Artis Catherine Wilson Ditangkap Terkait Narkoba

Catherine Wilson ditangkap di kedtamannya Jalan Damai, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

NASIONAL | 17 Juli 2020

Polisi Amankan 20 Orang Perusuh di Demo DPR

"Ada, totalnya 20 orang. Cuma kebanyakan anak-anak," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade Hidayat.

MEGAPOLITAN | 17 Juli 2020

17 Rumah Semi Permanen di Jakut Dilahap Si Jago Merah

Taksiran kerugian sekitar Rp 500 juta dan korban terdampak langsung 17 KK/60 jiwa.

MEGAPOLITAN | 17 Juli 2020

Pengemudi Mobil yang Tabrak 2 Sepeda Motor Tidak Mabuk

Pengemudi mobil HRV yang menabrak 2 sepeda motor di Fly Over Jatinegara tidak ditahan karena dinilai kooperatif.

MEGAPOLITAN | 17 Juli 2020

Ojol di Kota Tangerang Diizinkan Beroperasi

Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan

MEGAPOLITAN | 17 Juli 2020

Pemkot Tangerang Izinkan Bioskop Buka 29 Juli

Pemkot Tangerang mengizinkan kembali bioskop dibuka mulai 29 Juli 2020.

MEGAPOLITAN | 16 Juli 2020

Polisi Kesulitan Telusuri Identitas 305 Anak Korban Pelecehan

Penyidik terkendala usia korban yang masih di bawah umur dalam proses identifikasi, sehingga memerlukan waktu.

MEGAPOLITAN | 16 Juli 2020

Positivity Rate Covid-19 Meningkat, Anies Minta Warga Jakarta Waspada

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan "positivity rate" Covid-19 di Jakarta terus meningkat. Dia pun meminta warga harus waspada.

MEGAPOLITAN | 16 Juli 2020

Jababeka Gelar Tes Swab Massal di Kabupaten Bekasi

Jababeka Group, melalui salah satu unitnya Jababeka Residence,

MEGAPOLITAN | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS