Untuk Dapatkan Hunian DP Nol Rupiah, Warga Terbentur Pengecekan Bank
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Untuk Dapatkan Hunian DP Nol Rupiah, Warga Terbentur Pengecekan Bank

Jumat, 13 Desember 2019 | 10:50 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Ribuan pemohon gagal mendapatkan hunian tanpa uang muka (down payment/DP) bukan dikarenakan persyaratan yang ditentukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang berat, melainkan terbentur dengan bank checking oleh Bank DKI sebagai perbankan penyelenggara pinjaman atau kredit pemilikan rumah (KPR).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Kelik Indriyanto mengatakan pada pendaftaran November 2018 lalu, telah mendaftar sebanyak 2.359 orang untuk mendapatkan hunian di Nuansa Pondok Kelapa.

“Setelah melalui proses seleksi dan verifikasi dokumen oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 1.790 orang yang memenuhi kriteria untuk tahap selanjutnya,” kata Kelik Indriyanto, Jumat (13/12/2019).

Pendaftar yang diundang karena telah lolos seleksi dan verifikasi, memiliki waktu selama 10 hari dari Sabtu 27 Juli 2019 hingga Minggu, 4 Agustus 2019, untuk memilih unit yang diminati dan melakukan proses pengajuan permohonan kredit program DP nol rupiah ke Bank DKI.

Dari jumlan 1.790 pemohon, ada sebanyak 85 pemohon yang sudah menghuni unitnya di Nuansa Pondok Kelapa. Kemudian pemohon yang sudah melakukan akad kredit sebanyak 125 orang. Mereka sebenarnya sudah bisa pindah ke hunian DP nol rupiah. Namun saat ini memang mereka terkendala masalah personal sehingga belum bisa menghuni hunian tersebut.

Lalu, yang sudah disetujui KPR oleh Bank DKI ada sebanyak 225 pemohon. Sekarang, mereka tinggal menunggu jadwal akad kredit.

Jadi, ada sebanyak 435 pemohon yang bakal menghuni hunian DP Nol Rupiah di Nuansa Pondok Kelapa. Sedangkan 1.355 lainnya gagal bank checking dari Bank DKI.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah DP Nol Rupiah Dzikran Kurniawan membenarkan data tersebut. Namun, dalam waktu dekat ini, jumlah penghuni Nuansa Pondok Kelapa akan bertambah sebanyak 350 hunian, karena sudah ada 85 unit yang telah dihuni.

“Yang daftarkan kan ribuan orang. Dari ribuan aplikasi permohonan yang masuk, yang sudah dihuni warga sebanyak 85 unit. Nanti dalam waktu dekat ini akan bertambah lebih banyak lagi,” kata Dzikran Kurniawan.

Maka bila semua itu berjalan lancar, penghuni hunian Nuasa Pondok Kelapa akan bertambah sebanyak 350 unit. Dengan begitu, total hunian yang akan dihuni menjadi 435 unit atau sekitar 55,76 persen.

Diakuinya, banyak pemohon yang gagal mendapatkan KPR dikarenakan mereka banyak yang memiliki cicilan pinjaman di bank. Diantaranya, punya cicilan kredit motor atau pinjaman di financial technology (fintech).

Tetapi warga yang ditolak, bukan berarti tidak bisa mengajukan lagi karena bila cicilan pinjaman mereka sudah lunas, mereka bisa mengajukan permohonan kembali.

“Warga kalau KPR ditolak bukan berarti enggak bisa diajukan lagi. Bisa kok. Nanti tinggal dilihat saja situasinya. Kan belum bisa disetujui KPR-nya karena punya kredit motor. Pas sudah selesai ajukan lagi. Bisa. Enggak ada istilahnya ditolak,” jelas Dzikran Kurniawan.

Melihat banyak warga Jakarta yang mendaftar program hunian DP Nol Rupiah kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit pemilikan rumah (KPR), maka Pemprov DKI akan melakukan revisi aturan dan syarat untuk mendapatkan hunian yang dikenal dengan hunian Samawa ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan revisi aturan dan syarat untuk mendapatkan hunian subsidi DP nol rupiah dilakukan karena fakta dilapangan, banyak warga Jakarta yang gagal memperoleh KPR dari Bank DKI. Terutama untuk rumah DP Nol rupiah di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

“Kita juga di Pemprov DKI saat ini sedang mereview peraturan yang menyangkut aplikasi untuk program DP nol rupiah ini. Kita mengingkan agar beberapa persyaratan-persyaratan teknisnya dilakukan revisi,” kata Anies Baswedan saat melakukan groundbreaking Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019).

Dengan adanya revisi dan aturan persyaratan ini, diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang mau berpindah dari sistem pembiayaan tanpa perbankan masuk ke dalam sistem pembiayaan yang menggunakan bank.

“Ini harus mengimbangkan keduanya. Jadi bukan sesuatu yang sederhana. Tapi insyaallah, kita lakukan modifikasi di dalam peraturannya. Sehingga memudahkan. Di sisi lain, perbankan dan Pembangunan Sarana Jaya juga aman secara manajemen,” jelas Anies Baswedan.

Karena itu, ia mengharapkan Bank DKI sebagai bank pemberi KPR dapat bekerja lebih cepat dalam melakukan pengelolaan kredit pinjaman kepada warga Jakarta. Memang diakuinya, untuk mengkombinasikan kedua sistem tersebut sangat tidak mudah.

“Nah disini memang ada tantangannya. Mengombinasikan keduanya tidak sederhana. Kalau sederhana, tidak ditugaskan ke Bank DKI. Karena kerumitan, ditugaskan ke Bank DKI. Jadi Bank DKI punya tantangan itu,” terang Anies Baswedan.

Seperti diketahui, setelah resmi diluncurkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, maka Pemprov DKI mengeluarkan skema cicilan maksimal 20 tahun untuk pembelian program hunian DP Nol rupiah yang dinamakan menjadi program Samawa (Solusi Rumah Warga).

Adapun skema jangka waktu cicilan maksimal 20 tahun. Pada tahap 1 di Jakarta Timur, dua skema cicilan.

Pertama, cicilan Rp 2.008.337/bulan, jangka waktu 20 tahun, estimasi penghasilan Rp 5.738.105. Kedua, cicilan Rp 2.426.665/bulan, jangka waktu 15 tahun, estimasi penghasilan Rp 6.933.329

Untuk itu, diharapkan, warga menyiapkan berkas administrasi terlebih dahulu, dengan detail sebagai berikut:

Persyaratan Umum
1. Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun;
2. Warga yang belum punya rumah;
3. Warga yang tidak pernah menerima subsidi perumahan;
4. Warga berpenghasilan 4 – 7 juta rupiah setiap bulan;
5. Warga yang taat pajak;
6. Prioritas bagi warga yang telah menikah;
7. Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI.

Persyaratan Administrasi
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta (minimal 5 tahun saat mengajukan permohonan);
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Surat pernyataan belum punya rumah;
4. Surat pernyataan tidak pernah menerima subsidi perumahan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat Nikah atau Akta Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Permohonan fasilitas pembiayaan melalui poses sebagai berikut:
1. Verifikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta;
2. Verifikasi Bank Pelaksana (Bank DKI);
3. Penetapan Nominatif Daftar Penerima Manfaat.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

DP Nol Rupiah Lamban, Jakarta Masih Butuh Banyak Rumah untuk Warganya

Masih ada sebanyak 48,91 persen penduduk DKI Jakarta yang tidak mempunyai tempat tinggal milik sendiri.

MEGAPOLITAN | 13 Desember 2019

8,32 Ton Sampah Masuk Teluk Jakarta Setiap Hari

Sampah plastik didominasi styrofoam.

MEGAPOLITAN | 13 Desember 2019

Soal Pencemaran Sungai Cileungsi, Wagub Jabar Sebut Anggaran Terbatas

Masyarakat mohon bersabar karena anggaran terbatas.

NASIONAL | 13 Desember 2019

Menyesal, Pelaku Persekusi Anggota Banser Minta Maaf

Pelaku juga meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama dan GP Anshor.

MEGAPOLITAN | 13 Desember 2019

Pelaku Persekusi Anggota Banser Ditangkap

HA berhasil ditangkap di daerah Depok, Sawangan, Jawa Barat.

MEGAPOLITAN | 12 Desember 2019

Borderline Economic Summit 2019 Hilangkan Egosentris Kedaerahan

Borderline Economic Summit yang diikuti 12 kota dan kabupaten juga sebagai bukti pelaksanaan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

MEGAPOLITAN | 12 Desember 2019

Diresmikan, Tol Layang Jakarta-Cikampek II Gratis hingga Tahun Baru

Para pengguna Tol Japek II dapat menggunakan tol ini secara gratis hingga selesai libur Natal dan Tahun Baru 2020 mendatang.

MEGAPOLITAN | 12 Desember 2019

Foto di Media Sosial, Waskita Karya Sebut Konstruksi Tol Japek II Berkualitas

Waskita Karya (Persero) Tbk menyatakan bahwa desain proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated dibangun dengan konstruksi yang berkualitas.

MEGAPOLITAN | 12 Desember 2019

Fasilitas Evakuasi, Kemhub Usulkan Bangun Helipad di Tol Layang Japek

Pembangunan landasan udara atau helipad dalam rangka evakuasi jika terjadi kecelakaan di Tol layang Jakarta-Cikampek atau Japek Elevated.

MEGAPOLITAN | 12 Desember 2019

8 Jenis Layanan Instansi Hadir di Pluit Village

Aktivitas di dalam pusat perbelanjaan merupakan bagian dari interaksi masyarakat.

MEGAPOLITAN | 12 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS