Ratu Inggris Setuju Blokir “No-Deal Brexit”

Ratu Inggris Setuju Blokir “No-Deal Brexit”
Seorang pengunjuk rasa pro-Brexit mengibarkan bendera Union saat berdiri di dekat poster "We Vote Leave" di luar Gedung Parlemen di London, Inggris, Senin (9/9/2019). ( Foto: AFP / Isabel INFANTES )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Selasa, 10 September 2019 | 20:37 WIB

London, Beritasatu.com- Parlemen Inggris, Selasa (10/9), kembali menolak seruan kedua Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson untuk pemilu dini demi mengatasi kebuntuan Brexit. Mosi untuk pemilu dini PM hanya didukung 293 anggota parlemen atau masih jauh dari jumlah dukungan yang diperlukan.

Sebelumnya, Senin (9/9), Ratu Inggris Elizabeth memberikan persetujuan akhir atas rancangan undang-undang (RUU) untuk memblokir Johnson keluar tanpa kesepakatan (no-deal Brexit) pada 31 Oktober 2019.

Langkah yang disebut sebagai “Royal Assent” (Persetujuan Kerajaan), secara efektif adalah stempel dari monarki untuk hukum yang telah disahkan parlemen pekan lalu, meskipun mendapat penolakan dari pemerintah. Pemberian “Royal Assent” diumumkan di majelis tinggi parlemen atau Dewan Bangsawan.

Persetujuan ratu ditambah penolakan parlemen semakin manyingkirkan keinginan Johnson untuk keluar dari Inggris pada 31 Oktober 2019. Belum diketahui rencana Johnson selanjutnya yang menyatakan, “lebih baik mati daripada menunda Brexit”.

Sebelum Johnson menjabat PM pada Juli 2019, parlemen telah tiga kali menolak rencana Brexit dari mantan PM Theresa May. Anggota Dewan Rakyat tidak mampu mencapai kesepakatan terkait praktik perdagangan Inggris dengan Uni Eropa (UE) setelah meninggalkan blok tersebut, serta penanganan lintas-batas antara wilayah Inggris, Irlandia Utara, dan Republik Irlandia sebagai bagian dari UE.

Johnson menyerukan pemilu dini pada 15 Oktober 2019 untuk memenangkan mayoritas parlemen agar menyetujui rencana Brexitnya. Dia mengecam oposisi karena menentang seruan pemilu dini bulan depan.

Johnson menegaskan akan berusaha mendapatkan kesepakatan dalam pertemuan di Brussels bulan Oktober 2019. “Sementara oposisi lari dari tugas mereka untuk menjawab kepada orang yang mereka tempatkan di sini, mereka tidak bisa bersembunyi selamanya,” katanya.

“Waktunya akan datang ketika orang-orang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjalani pilihan mereka,” tambah Johnson.



Sumber: Suara Pembaruan