Komisi X Jaring Masukan RUU Ekraf di Jatim
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Komisi X Jaring Masukan RUU Ekraf di Jatim

Rabu, 21 Agustus 2019 | 08:56 WIB
Oleh : Anselmus Bata / RIX

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) menjaring masukan untuk memperkaya pembahasan RUU tersebut dari pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, hingga akademisi di Provinsi Jawa Timur.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian yang memimpin tim ini menilai Jatim merupakan salah satu provinsi yang antusias terhadap pengembangan industri kreatif di Indonesia.

“Kunjungan Panja RUU Ekraf ke Jawa Timur kali ini untuk mendapatkan masukan terkait uji publik RUU Ekraf. Kami berharap agar RUU ini bisa disahkan sebelum periode DPR 2014-2019 berakhir. Kami optimistis, karena banyak masukan berharga dan kontributif terhadap penyempurnaan RUU ini,” kata Hetifah saat memimpin tim Komisi X DPR bertemu jajaran Pemerintah Provinsi Jatim dan pihak terkait lainnya di Surabaya, Jatim, Selasa (20/8/2019).

Politisi Partai Golkar itu menilai Jatim merupakan salah satu provinsi pionir dalam pengembangan hal-hal yang kreatif dan inovatif, sehingga dalam pertemuan tersebut, beberapa stakeholder penting memberikan pengalaman dan catatan-catatan kritisnya terhadap RUU Ekraf.

“Ada beberapa catatan pada pertemuan kali ini, di antaranya kelembagaan. Jika kelembagaannya tersebar luas dan tidak ada kejelasan kewenangan ataupun pengaturan yang tegas dan jelas, mungkin hal ini akan sangat sulit dalam pelaksanaannya. Kemudian kita ingin ada bentuk-bentuk pembinaan yang selama ini berjalan, termasuk pihak perbankan yang sudah memfasilitasi dan memberikan support,” ujar Hetifah.

Selain itu, lanjutnya, perlu dipertegas dukungan pemerintah dalam bentuk pembiayaan bagi pelaku ekraf. Selama ini pembiayaan kerap menjadi hambatan, maka diperlukan skema-skema khusus, bukan saja dari perbankan atau lembaga publik, tetapi bisa diciptakan badan layanan publik.

“Hal-hal terkait dengan pemasaran dan pendidikan, bagaimana kita mulai menciptakan embrio-embrio mulai dari pelajar sampai mahasiswa. Namun, setelah diberikan motivasi dan pelatihan, setidaknya tidak akan dilepas begitu saja. Mungkin itu harapan-harapan yang muncul pada diskusi kali ini,” jelas legislator dapil Kalimantan Timur itu.

Hetifah memastikan, RUU Ekraf tidak untuk membatasi ruang gerak pelaku ekraf, tetapi memberikan fasilitas, sehingga pelaku dan pengelola ekraf lebih cepat berkembang.

"Peran pemerintah yang disarankan adalah mempermudah proses pendaftaran, serta menyediakan program khusus, karena memang usaha kreatif itu berbasis pengetahuan, karya cipta, serta inovasi. Maka dari itu, akan sangat rentan barangkali hasil karyanya bisa dicuri ataupun disalahgunakan. Mereka perlu satu perlindungan dalam bentuk hak kekayaan intelektual yang perlu difasilitasi lebih dalam lagi, sehingga sekaligus bisa mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia,” tutur Hetifah.

Di sisi lain, dia berharap hasil pertemuan tersebut benar-benar bisa diadopsi dalam bentuk penyempurnaan dengan kebijakan yang ada dalam RUU Ekraf.

“Masukan berupa kelembagaan, kolaborasi dan koordinasi, serta catatan-catatan lain yang cukup detail, sekaligus dapat memperkuat sebagai undang-undang yang bisa diterapkan dengan bijak,” tutupnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Hak Cipta Jadi Kendala Pengembangan Ekraf

Hak cipta menjadi hal penting bagi pelaku ekraf demi keberlangsungan industri mereka.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

Gandeng Prudential, Tokopedia Hadirkan Pembayaran Premi Asuransi Online

Tokopedia terus memberdayakan kemajuan teknologi untuk mendukung program cashless society.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

Bursa Saham AS Tertekan Kekhawatiran Resesi

Dow Jones Industrial Average (DJIA) ditutup naik 249,8 poin (0,96 persen) mencapai 26.136.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

Adira Finance Bidik Kenaikan Pembiayaan 10%

Kredit Multiguna akan mendukung target pembiayaan Adira Finance di wilayah Jatim.

EKONOMI | 20 Agustus 2019

Siapkan SDM Perdagangan, Kadin Gandeng Singapura dan Anchorage Indonesia

SDM di sektor perdagangan harus ditingkatkan.

EKONOMI | 20 Agustus 2019

Forum Dialog Infrastruktur Diprediksi Hasilkan Kerja Sama Konkret

Beberapa proyek yang dihasilkan, termasuk kemitraan PT KAI dan Inka untuk membentuk konsorsium proyek perkeretaapian di Afrika.

EKONOMI | 20 Agustus 2019

Adira Finance Gelar Festival Pesona Lokal di Surabaya

Festival Pesona Lokal bertujuan untuk mempromosikan potensi budaya, pariwisata dan kearifan lokal kota Surabaya.

EKONOMI | 20 Agustus 2019

Kemperin dan Pelaku Industri Berupaya Dongkrak Harga CPO Internasional

Pemerintah cari terobosan dongkrat harga sawit mentah.

EKONOMI | 20 Agustus 2019

Mandiri Investasi Luncurkan Reksa Dana Obligasi Nasional

Reksadana berbasis obligasi pemerintah tawarkan pilihan investasi All-Weather Fund bagi investor.

EKONOMI | 20 Agustus 2019

B20 Sukses Hemat Devisa $ 1,88 M, B30 Segera Meluncur

"Kita harapkan B30 itu betul-betul bisa kita laksanakan di awal 2020."

EKONOMI | 20 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS