Logo BeritaSatu

Simak Aturan Terbaru Kemenhub Soal Tarif Ojek Online

Selasa, 9 Agustus 2022 | 20:09 WIB
Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan regulasi terbaru untuk mengatur tarif ojek online (ojol).

Aturan tersebut tertuang melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi pada tanggal 4 Agustus 2022 dan selanjutnya perusahaan aplikasi segera melakukan penyesuaian tarif ini pada aplikasinya.

Terbitnya KM Nomor KP 564 Tahun 2022 menggantikan KM Nomor KP 348 Tahun 2019. Aturan baru ini menjadi nantinya akan pedoman sementara bagi penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojol.

“Dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 ini kami telah melakukan evaluasi batas tarif terbaru yang berlaku bagi ojek online. Selain itu sistem zonasi masih berlaku 3 zonasi,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa (9/8/2022).

Adapun pembagian ketiga zonasi itu yakni:
a. Zona I meliputi: Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali;

b. Zona II meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

c. Zona III meliputi: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua.

“Sesuai peraturan tersebut, komponen biaya pembentuk tarif terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung, di mana biaya langsung yaitu biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi dan biaya tidak langsung yaitu berupa biaya sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi paling tinggi 20%," ungkap Dirjen Hendro.

"Biaya jasa yang tertera pada lampiran merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi. Perusahaan Aplikasi menerapkan besaran biaya jasa baru batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan,” tambah Dirjen Hendro.

Adapun untuk Besaran Biaya Jasa Zona I yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.250 s.d Rp11.500.

Sementara Besaran Biaya Jasa Zona II yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.600/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.700/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp13.000 s.d Rp13.500.

Untuk Besaran Biaya Jasa Zona III yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600/km, biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp10.500 s.d Rp13.000.

“Untuk menjamin kelangsungan usaha ojek online tersebut maka besaran biaya jasa ini nantinya dapat dievaluasi paling lama setiap 1 tahun atau jika terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20%,” jabar Hendro.

Dengan adanya penyesuaian biaya jasa ini, perusahaan aplikasi wajib melakukan peningkatan standar pelayanan dengan tetap memberikan jaminan terhadap aspek keamanan dan keselamatan.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Indef: Pendanaan Seret, Startup Dipaksa Lakukan Efisiensi

Menurut Huda, cash flow perusahaan rintisan atau startup menjadi terancam akibat minimnya investasi, sehingga banyak yang melakukan efisiensi melalui PHK.

EKONOMI | 30 November 2022

Pandu Sjahrir: Sudah Tidak Ada Lagi Istilah "Bakar Uang" di Startup

Menurut Pandu Sjahrir, sudah banyak perusahaan besar, termasuk startup bidang teknologi yang bangkrut karena tata kelola perusahaan yang tidak baik.

EKONOMI | 30 November 2022

Bisnis Vertikal Sektor Digital Jadi Prioritas Telkomsel

Telkomsel sebagai digital enabler terus memperkuat portofolio bisnis vertikal digital di sejumlah sektor prioritas.

EKONOMI | 30 November 2022

Ini Penyebab Utama Banyak Startup Gagal di Indonesia

Pada banyak kasus di Indonesia, perusahaan rintisan atau startup gagal karena tidak berhasil menemukan product-market fit (PMF).

EKONOMI | 30 November 2022

Menjadi Andalan Masyarakat, Volume Transaksi BRImo Tembus Rp 2,000 Triliun

Transaksi BRImo meningkat 2 kali lipat pada Oktober 2022.

EKONOMI | 30 November 2022

Ganjar Umumkan UMP Jawa Tengah 2023 Naik 8,01 Persen

Ganjar Pranowo mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2023.

EKONOMI | 29 November 2022

Menilik Rumah Bantuan Ganjar, Hanya Bayar Rp 355 Ribu per Bulan

“Tuku Lemah Oleh Omah” adalah program bantuan yang membantu banyak masyarakat hasil inisiasi dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

EKONOMI | 29 November 2022

Ikut Lapak Ganjar, Produk Wedang Magelang Sampai ke Jepang

Lapak Ganjar memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM sehingga menjadi lebih berkembang dan dikenal.

EKONOMI | 30 November 2022

KB Bukopin Dapat Restu Right Issue 120 Miliar Saham

PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bukopin) meraih persetujuan terkait penambahan modal melalui right issue dengan menerbitkan 120 miliar lembar saham.

EKONOMI | 30 November 2022

Rudiantara: Gelombang PHK Startup Tidak Selamanya Negatif

Rudiantara melihat, langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) diambil karena perusahaan rintisan atau startup digital harus melakukan remodelling model bisnis.

EKONOMI | 30 November 2022


TAG POPULER

# Putri Candrawathi


# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Keluarga Dibunuh di Magelang


# Helikopter Jatuh


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Hilang Dicuri, Motor Anggota Paspampres di Babelan

Hilang Dicuri, Motor Anggota Paspampres di Babelan

NEWS | 3 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE