Logo BeritaSatu

PBI Dipangkas, Warga Miskin Berpotensi Tidak Terlindungi JKN

Senin, 11 Juli 2022 | 05:17 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Sebagian masyarakat miskin dan tidak mampu berpotensi tidak mendapat perlindungan jaminan kesehatan nasional (JKN). Hal ini imbas rencana pemerintah mengurangi kuota peserta penerima bantuan iuran (PBI) secara bertahap sampai tahun 2024.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dikabarkan berencana mengurangi jumlah penerima PBI. Penurunan secara konsisten terjadi mulai tahun 2022 sampai dengan 2024.

Dia menjelaskan, pada 2021 kuota peserta PBI dari pemerintah pusat sebanyak 96,8 juta jiwa. Jumlah itu dipangkas menjadi sebanyak 80 juta jiwa pada 2022, kembali diturunkan menjadi 60 juta jiwa pada 2023, dan pada akhirnya hanya 40 juta jiwa dijatah sebagai peserta PBI. "Yang paling utama adalah sedikit banyak masyarakat yang tidak mampu membayar iuran menjadi tidak terlindungi. Jadi memang menurut kami ini perlu dipelajari bersama,'' ungkap David di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, saat ini 60% penduduk Indonesia atau lebih dari 160 juta orang memiliki kemampuan bayar (ability to pay) iuran di bawah Rp 35.000. Nilai ini juga yang menjadi dasar saat ini diberlakukan besaran iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III sebesar Rp 35.000, kemudian ditambah subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000 agar sesuai perhitungan aktuaria menjadi Rp 42.000.

David mengungkapkan, kajian lebih dalam harus dilakukan dalam menentukan jumlah peserta PBI yang layak untuk disubsidi. Belum lagi, kebijakan pengurangan kuota PBI juga akan bertolak belakang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 98% dari penduduk Indonesia pada 2024.

"Tentunya ini akan menjadi tantangan yang berat kalau penerima bantuan iuran dikurangi. Jadi nanti BPJS Kesehatan, Kementerian, beserta Bappenas khususnya perlu berdiskusi lebih lanjut mengenai berapa angka yang tepat terkait masyarakat yang layak dibantu oleh pemerintah," kata dia.

Menyeret kemiskinan ekstrem
Di sisi lain, Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan bahwa sejatinya pengurangan kuota PBI dari pemerintah ini baru tahap rencana, tetapi nampak sudah mulai dijalankan sejak tahun 2021 lalu. Buktinya, hanya sebanyak 88 juta peserta PBI yang dicatatkan dari seharusnya sebanyak 96,8 juta peserta PBI. "Ini ke depan akan berdampak pada semakin banyak rakyat miskin yang tidak masuk dalam peserta JKN, semakin banyak orang tidak terlayani JKN. Kalau mereka diminta peserta mandiri pun akan sulit," ungkap Timboel.

Baca selanjutnya
Dia bilang, jumlah PBI APBN dan PBI APBD terus berkurang seiring ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BI Waspadai Penguatan Dolar karena Akan Ganggu Ekonomi

BI akan terus mewaspadai perkembangan dinamika ekonomi terkini, yakni terus menguatnya dolar Amerika Serikat (AS).

EKONOMI | 30 November 2022

Jelang Natal, Pemerintah Gelontorkan Beras Stabilkan Harga

Bapanas dan Perum Bulog menggelontorkan beras ke pasar untuk menstabilkan harga menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (nataru).

EKONOMI | 30 November 2022

Mattel Akan Tambah Kapasitas Produksi Barbie dan Hot Wheels di Indonesia

Dalam rangka HUT ke-30 di Indonesia, PT Mattel Indonesia akan meresmikan fasilitas molding terbaru yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.

EKONOMI | 30 November 2022

Defisit APBN 2023 Dipatok Turun Jadi 2,84%, Caranya?

Pemerintah menargetkan defisit APBN 2023 sebesar 2,84% dari PDB atau secara nominal Rp 598,2 triliun.

EKONOMI | 30 November 2022

Hilirisasi Industri, Jokowi Tidak Mau Dengar Investor Dipersulit

Jokowi menegaskan kepada jajaran kementerian hingga kepala daerah untuk tidak mempersulit investasi dalam hilirisasi.

EKONOMI | 30 November 2022

Global Suram, Gubernur BI Minta Jaga Capaian Positif Ekonomi

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan berbagai capaian positif ekonomi Indonesia di masa pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 harus tetap dijaga.

EKONOMI | 30 November 2022

BI Perkirakan Ekonomi 2023 Tumbuh 4,5-5,3%

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat di kisaran 4,5-5,3% dan meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024.

EKONOMI | 30 November 2022

Hadapi Ancaman Resesi, XL Axiata Fokus di Tiga Pilar Pertumbuhan

XL Axiata akan fokus pada tiga pilar pertumbuhan, yaitu convergence proposition, network expansion, serta customer experience.

EKONOMI | 30 November 2022

Sektor Keuangan Melonjak, IHSG Naik 0,47%

IHSG ditutup menguat 32,79 poin (0,47%) ke level 7.044,86. IHSG hari ini bergerak bervariasi dengan rentang 6.994 – 7.062

EKONOMI | 30 November 2022

Oktober, Piutang Pembiayaan Multifinance Rp 402,64 Triliun

Kinerja pembiayaan multifinance terus melanjutkan tren positif seiring pemulihan nasional khususnya di sektor otomotif.

EKONOMI | 30 November 2022


TAG POPULER

# Putri Candrawathi


# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Keluarga Dibunuh di Magelang


# Helikopter Jatuh


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Menpora Tunggu Rekomendasi FIFA soal Kelanjutan Liga 1 Indonesia

Menpora Tunggu Rekomendasi FIFA soal Kelanjutan Liga 1 Indonesia

BOLA | kurang dari 1 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE