Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023. KEM-PPKF disampaikan pemerintah kepada DPR dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Puan pun meminta agar pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada RAPBN 2023.
“Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” ujar Puan.
Pemerintah mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61-2,90% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5% terhadap PDB.
Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi di 2023, Pemerintah mengusulkan target berada di sekitar 5,3-5,9%, sedangkan inflasi berada pada kisaran 2-4%. Puan pun mendukung kebijakan APBN 2023 yang dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global.
Kebijakan APBN tahun depan juga disebut sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.
“DPR RI dan pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan, apalagi dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian,” tuturnya.
Halaman: 12selengkapnya
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
