Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Peraturan Turunan UU Cipta Kerja soal Pengupahan Berlaku

Kamis, 2 Desember 2021 | 22:51 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.

“Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan,” kata Ida dalam siaran persnya, Kamis (2/11/2021).

Ida menegaskan, dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK.

“Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku", ujar Ida.

Oleh karenanya, kata Ida, semua pihak khususnya para kepala daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021 tentang Pengupahan.

“Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha,” tegas Ida.

Lebih lanjut Ida menambahkan, terkait dengan upah minimum (UM) sendiri merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan.

Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.

Selanjutnya, dalam penetapan UMK, gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP.

Jika syarat tidak terpenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK. “Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antarwilayah, baik antar provinsi maupun antarkabupaten/kota tidak semakin melebar.

“Kita optimistis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Terakhir, Ida menegaskan, mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah (susu) di perusahaan.

Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan susu, sedangkan Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di bidang pengupahan.

"Saya telah menginstruksikan agar mediator dan pengawas ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta penerapan susu. Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para kepala daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan,” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


Tokocrypto Gandeng JGTC Dukung Pengembangan NFT

Tokocrypto menjalin kemitraan dengan Jazz Goes To Campus (JGTC). Kolaborasi ini menjadi babak baru dalam industri aset kripto dan NFT di Indonesia.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Bank DKI Bawa Pulang Penghargaan IPRA 2022

Penghargaan IPRA 2022 merupakan apresiasi atas konsistensi Bank DKI dalam mengkomunikasikan transaksi nontunai.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Rifan Financindo Pertahankan Posisi Pialang Teraktif

PT Rifan Financindo Berjangka (RFB) mampu mempertahan posisi sebagai pialang teraktif di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Futures Exchange (JFX).

EKONOMI | 28 Januari 2022

Survei Ipsos Ungkap Tiga Pemain Utama E-Commerce di Indonesia

Perusahaan riset pasar global, Ipsos, merilis hasil survei terbaru terkait persaingan industri e-commerce di Indonesia selama akhir 2021.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Catat! Robot Trading DNA Pro Dinyatakan Ilegal

Ditjen PKTN dan Bappebti melakukan penindakan tegas terhadap usaha penjualan expert advisor atau robot trading tak berizin yang dilakukan PT DNA Pro Akademi.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Perluas Jaringan, Ralali Agent Targetkan 1,5 Juta Agen pada 2022

Saat ini Ralali Agent telah memiliki lebih dari 300.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Satgas BLBI Sita Aset Tanah Santoso Sumali Senilai Rp 13 Miliar

Satgas BLBI melalui PUPN Cabang DKI Jakarta kembali melaksanakan penyitaan atas barang jaminan obligor Santoso Sumali berupa dua bidang tanah.

EKONOMI | 28 Januari 2022

Negara G-20 Berkomitmen Perkuat Ketahanan Sistem Keuangan Internasional

Negara G-20 memandang penting koordinasi internasional dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global.

EKONOMI | 28 Januari 2022


TAG POPULER

# Flight Information Region


# Jefri Tambayong


# Update Covid-19


# Ousmane Dembele


# Ardian Noervianto



TERKINI
Bitcoin Cs Masih Terjebak Fase Bearish, Bagaimana Proyeksi ke Depan?

Bitcoin Cs Masih Terjebak Fase Bearish, Bagaimana Proyeksi ke Depan?

EKONOMI | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings