Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Rolas Sitinjak: Moratorium PKPU Dapat Memunculkan Potensi Pengabaian Hak Konsumen

Selasa, 14 September 2021 | 18:59 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi III Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak yang membidangi advokasi khawatir atas desakan sebagian pengusaha yang meminta adanya moratorium (penundaan) untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. Mereka meminta pemerintah agar menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menurutnya, moratorium PKPU tersebut dapat memunculkan potensi pengabaian hak konsumen.

Dia memprediksi apabila moratorium PKPU dan kepailitan itu terlaksana dapat membuat potensi aduan ledakan perlindungan konsumen yang merasa terabaikan atau dirugikan kepada BPKN. Padahal, lanjutnya, selama tiga tahun terakhir, aduan perlindungan konsumen kepada BPKN saja sudah menerima lebih dari 6.000 aduan konsumen.

“Prinsip atau legal standing BPKN menilai rencana adanya Perppu Moratorium PKPU tersebut adalah agar pemerintah memastikan negara hadir dan memastikan konsumen mendapatkan haknya. Jangan sampai malah hak konsumen terganggu," ungkap peraih gelar doktor hukum dari Universitas Trisakti Jakarta ini, Selasa (14/9/2021).

Rolas beranggapan, dampak moratorium PKPU dan kepailitan bisa berpotensi merugikan kalangan konsumen.

“Salah satu hak konsumen itu mendapatkan kepastian hukum seperti mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa. Karena itu negara memalui pemerintah harus hadir memastikan hak konsumen termasuk kepastian hukum ini,” papar Rolas.

Selain itu, dia beranggapan, moratorium PKPU ini dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum perusahaan yang berniat tak baik. Dia menegaskan, kekhawatiran perusahaan sebagai debitur yang gampang di-PKPU-kan tak beralasan. Alasannya, ada opsi perdamaian dan tidak semua pengajuan PKPU dan kepailitan diterima oleh Pengadilan Niaga.

“Kalau kekhawatiran sedikit-sedikit di-PKPU-kan saya rasa jangan takut karena ada opsi perdamaian. Apalagi sebenarnya dalam PKPU itu membuat transparansi seperti berapa sebenarnya aset riil dari perusahaan atau bagaimana kinerja keuangannya. Ini tentu berkaitan dengan masyarakat yang menjadi pengguna atau konsumen perusahaan tersebut, ujar Rolas.

Ditambahkan kenaikan permohonan PKPU bukanlah lantaran alasan moral hazard seperti yang disangkakan.

Rolas merasa PKPU dan kepailitan sejauh ini sebagai upaya menghadirkan keadilan dengan memperlakukan hak secara setara sesuai UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

“Pengadilan juga punya alasan atau dalil-dalil untuk memutuskan menolak atau menerima gugatan. Jangan juga dilupakan hak-hak perusahaan sebagai kreditur dan paling penting dampaknya terhadap kalangan konsumen sebagai pengguna akhir dari kegiatan usaha,” terang lelaki yang sudah lima kali memenangkan gugatan terhadap penelantaran penumpang yang dilakukan salah satu maskapai penerbangan ini.

Rolas mengkhawatirkan apabila tak diatur secara rinci dan jelas, maka moratorium PKPU tersebut konsumen paling dirugikan, kebanyakan masyarakat bawah yang terdampak.

Dia lalu memberikan contoh orang yang membeli rumah, namun rumah tersebut tak kunjung dibangun oleh pengembang.

“Nah bagaimana perlindungan konsumennya karena dalam hal ini pengembang sebagai debitur yang bisa bersembunyi di balik kebijakan moratorium PKPU ini,” sebutnya.

“Dalam hal ini posisi saya membela kepentingan konsumen yang bisa dirugikan. Saya tidak membela ke pihak yang setuju atau tak setuju. Hanya saja perlu ditegaskan adanya potensi pengabaian perlindungan konsumen. Itu yang perlu dikaji,” tutup Rolas.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Giliran Muhammadiyah Sebut Kripto Haram, Ini Respons Aspakrindo

Aspakrindo meyakini transaksi kripto di Indonesia akan terus meningkat meski ada fatwa haram dari Muhhamdiyah.

EKONOMI | 21 Januari 2022

2022 Rumah Tapak Bakal Dominasi Pasar Properti

Pelaku usaha dan pengamat menilai bahwa sektor properti yang masih menarik dan mendominasi pada tahun 2022 adalah rumah tapak.

EKONOMI | 21 Januari 2022

Sepanjang Januari, Rupiah Loyo karena Inflow Terbatas

Pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan aliran modal asing yang masuk masih terbatas (capital inflow).

EKONOMI | 21 Januari 2022

Menteri Investasi Dorong Mahasiswa Kelompok Cipayung Jadi Pengusaha

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendorong mahasiswa yang bergabung dalam Kelompok Cipayung Plus untuk menjadi pengusaha.

EKONOMI | 21 Januari 2022


Kenaikan Suku Bunga Bayangi Wall Street,Dow Turun 300 Poin

Dow Jones Industrial Average turun 313,26 poin menjadi 34.715,39, setelah naik 400 poin pada hari sebelumnya.

EKONOMI | 21 Januari 2022

Bursa Eropa Naik, Investor Abaikan Kekhawatiran Inflasi

Bursa Eropa ditutup menguat karena investor tampaknya menepis kekhawatiran inflasi Inggris yang melonjak.

EKONOMI | 21 Januari 2022

Jokowi Undang Pelaku Ekonomi Dunia untuk Investasi di 6 Sektor Prioritas

Jokowi mengajak para pelaku ekonomi dunia memanfaatkan kesempatan berinvestasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia.

EKONOMI | 20 Januari 2022

SUN Energy dan Sojitz Dorong Energi Bersih di GIIC

Berdasarkan hasil studi SUN Energy, potensi pengembangan PLTS bersama Sojitz dapat mengurangi sekitar 83 juta ton emisi karbon di GIIC.

EKONOMI | 20 Januari 2022

BI Akui Sempat Jadi Korban Serangan Ransomware Bulan Lalu

Bank Indonesia (BI) mengakui sempat terkena serangan Ransomware Conti dalam jaringannya pada Desember 2021.

EKONOMI | 20 Januari 2022


TAG POPULER

# Arteria Dahlan


# Rahmat Effendi


# IBL


# Gaga Muhammad


# Kereta Peluru



TERKINI
OTT Hakim PN Surabaya, KPK Sita Uang Rp 140 Juta

OTT Hakim PN Surabaya, KPK Sita Uang Rp 140 Juta

NASIONAL | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings