Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Optimalisasi Penerimaan Pajak Dapat Melalui Penerapan SIN Pajak

Jumat, 28 Mei 2021 | 16:31 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo menilai penerapan
single identity number (SIN) Pajak bisa memberikan solusi konkret dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan.“Dengan menggunakan konsep link and match SIN Pajak, DJP akan dapat memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan. SIN Pajak mampu menyediakan data wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya,”kata Hadi Poernomo dalam seminar virtual nasional bertema Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapaan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia, Jumat (28/5).

Ia mengatakan, Indonesia adalah negara sangat kaya baik dari sisi SDM maupun SDA. Bila dapat dioptimalkan, niscaya Indonesia akan dapat mencapai kesejahteraan. Namun, faktanya adalah Indonesia masih jauh dari sejahtera. Setiap tahunnya, Indonesia selalu menambah utang, padahal potensi penerimaan negara sangat besar.“Salah satu buktinya adalah tax ratio Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun terakhir hanya satu digit, dibandingkan standar OECD sebesar 15%,” kata Hadi.

Menurutnya, secara umum strategi optimalisasi penerimaan adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Dalam perwujudan optimalisasi penerimaan tersebut diperlukan adanya sebuah transparansi perpajakan.Adapun konsep transparansi pajak di Indonesia lahir pada 1965 dimana Bung Karno mengeluarkan Perpu 2/1965 mengenai peniadaan rahasia bagi aparat pajak. Konsep tersebut dibangun kembali secara lebih modern dengan menggunakan IT dengan nama SIN Pajak sejak 2001 melalui Grand Strategy DJP, disusul dengan Kepber Pemerintah dan DPR pada 16 Juli 2001 yang kemudian dituangkan dalam UU 19/2001 pada November 2001. Hasilnya adalah tax ratio Indonesia mengalami peningkatan sampai dengan lebih dari 12%. Pada 2004 tercatat tax ratio Indonesia sebesar 12,3% dan 2005 tax ratio Indonesia mencapai 12,5%.

Namun, ia mengatakan pemberlakuan SIN Pajak dirasa masih memiliki beberapa hambatan. Pertama, KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi) antar departemen yang kurang berfungsi. Kedua, adanya regulasi-regulasi lain yang memberikan ketentuan kerahasiaan, antara lain Keppres Nomor 68/1983 tentang Deposito, SK Direksi BI Nomor 27/121/KEP/DIR tentang Penyampaian NPWP dan LK dalam Permohonan Kredit, UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal, UU Nomor 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Nomor 10/1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan, dan UU Nomor 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa.Ketiga, adanya inkonsistensi regulasi. Keempat, adanya anggapan bahwa SIN Pajak merupakan data mati dan mahal.

Pada Juli 2007, DPR mengesahkan UU 28/2007 dimana SIN Pajak diatur dalam Pasal 35A yang memberikan pengaturan bahwa adanya kewajiban semua pihak baik pemerintah pusat/daerah, lembaga, swasta dan pihak lain wajib untuk saling membuka data non rahasia baik yang finansial/non finansial dan interkoneksi dengan sistem perpajakan DJP. UU ini memberikan jawaban kurang berfungsinya KISS, dan berhasil menghapus beberapa ketentuan kerahasiaan, meskipun belum seluruh UU yang terdapat pengaturan mengenai kerahasiaan. Akhirnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu 1/2017 yang mengatur secara khusus mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka memenuhi komitmen AEOI, yang kemudian pada Agustus 2017 disahkan oleh lembaga legislatif melalui UU 9/2017. UU ini menggugurkan ketentuan kerahasiaan dalam beberapa UU yang belum dapat dihapuskan oleh UU 28/2007.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU 28/2007, Pemerintah mengesahkan PP 31/2012 sebagai peraturan pelaksanaan atas UU tersebut. “Namun adanya delegasi peraturan pelaksanaan untuk diatur dalam PP yang ternyata disubdelegasikan dalam peraturan menteri serta perdirjen sehingga tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan. Selain itu adanya substansi pengaturan yang melampaui peraturan yang di atasnya, antara lain adanya penambahan fasilitas, pembatasan penggunaan dan pembatasan nilai yang berarti peraturan di bawahnya melampaui peraturan di atasnya,”ujarnya.

Pembentukan peraturan yang tidak sesuai kaidah tersebut, ternyata memiliki efek yang lebih luas. Dengan peraturan yang tidak sesuai kadiah menyebabkan peraturan yang terbentuk tidak dapat diimplementasikan. Akibatnya KISS yang terbentuk dalam level UU secara pelaksanaan tidak dapat diimplementasikan karena pengaturan yang disubdelegasikan tidak dapat mengatur pada tingkatan koordinasi yang seharusnya. Akibatnya tax ratio dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Bahkan pada 2020 tax ratio Indonesia hanya mencapai 7%.

“SIN Pajak memberikan solusi konkret dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan. Dengan menggunakan konsep link and match SIN Pajak, DJP akan dapat memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan. SIN Pajak mampu menyediakan data wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya,”ujarnya.

Menurutnya, uang atau harta baik dari sumber legal maupun ilegal selalu digunakan dalam 3 (tiga) sektor, yaitu konsumi, investasi, dan tabungan. Sektor-sektor tersebut wajib memberikan data dan interkoneksi dengan sistem perpajakan. Artinya, uang dari sumber legal maupun ilegal tersebut dapat terekam secara utuh dalam SIN Pajak. WP yang menghitung pajak dan mengirimkan SPT ke DJP dan SIN Pajak akan memetakan data yang benar dan data yang tidak benar, serta data yang tidak dilaporkan dalam SPT. Artinya tidak ada harta yang dapat disembunyikan oleh WP. Sehingga WP akan patuh dan jujur melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena tidak adanya celah penghindaran kewajiban perpajakan. “Dengan optimalisasi penerimaan perpajakan tersebut tentu penerimaan perpajakan akan mencapai target, bahkan akan sangat dimungkinkan akan dapat melebihi target pajak yang telah ditetapkan. Imbasnya adalah akan tercipta kemandirian fiskal negara,”kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BERITA LAINNYA

Pemeliharaan Jalan Lintas Timur Sumatera Optimalkan Pembiayaan SBSN

Pemeliharaan jalan yang menggunakan dana SBSN dilaksanakan pada ruas Simpang Penawar-Gedong Aji Baru-Rawajitu dan Pematang Panggang-Simpang Bujung Tenuk.

EKONOMI | 25 September 2021

Ralali.com Gelar Gebyar Hasil Tani Bersama Mitra BUMDes Nusantara

Ralali.com berupaya membantu mewujudkan sistem pangan berkelanjutan melalui pemberdayaan hasil tani yang berkualitas.

EKONOMI | 25 September 2021

Saleh Husin Kedatangan Sahabat dari NTT

Managing Director Sinarmas Saleh Husin kedatangan tamu, sahabatnya dari Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).

EKONOMI | 25 September 2021

Berdikari Raih Pinjaman Rp 100 Miliar dari BJB untuk Transformasi Pangan

PT Berdikari (Persero) mendapat fasilitas pinjaman sebesar Rp 100 miliar dari BJB.

EKONOMI | 25 September 2021

Harga Emas Menguat karena Pelemahan Dolar

Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi US$ 1.746,84 per ons.

EKONOMI | 25 September 2021

Pekan Ini IHSG Naik 39 Poin, Kapitalisasi Bursa Meningkat Rp 91 Triliun

IHSG pada pekan ini periode 13-17 September 2021 naik 39 poin (0,63%) menuju 6.133,246 dari posisi 6.094,873.

EKONOMI | 25 September 2021

Harga Minyak ke Level Tertinggi 3 Tahun karena Ketatnya Pasokan

Brent berjangka naik 84 sen, atau 1,1%, menjadi US$ 78,09 per barel.

EKONOMI | 25 September 2021


Tiongkok Larang Transaksi Cryptocurency, Wall Street Bervariasi

Dow Jones Industrial Average naik 33,18 poin, atau 0,10%, menjadi 34.798,00.

EKONOMI | 25 September 2021

Bursa Eropa Turun Jelang Pemilu Jerman, Investor Fokus Evergrande

Pan-European Stoxx 600 ditutup turun 0,9% dengan semua bursa utama dan sebagian besar sektor di wilayah negatif.

EKONOMI | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Data Kasus Positif Kumulatif dan Suspek Covid-19 sampai 25 September 2021

Data Kasus Positif Kumulatif dan Suspek Covid-19 sampai 25 September 2021

BERITA GRAFIK | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings